26 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Jawaban Plt. Gubernur Aceh Soal Proyek Multiyears

...

  • Fakhrurrazi
  • 26 September 2020 13:30 WIB

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan jawaban terhadap ahk interpelasi dalam rapat paripurna DPRA. Foto: Humas Setda Aceh
Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan jawaban terhadap ahk interpelasi dalam rapat paripurna DPRA. Foto: Humas Setda Aceh

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, juga menjawab persoalan proyek multiyears contract yang mendapat penolakan dari sebagian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) lantaran dinilai cacat prosedural.

Nova Iriansyah menjelaskan berdasarkan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak atau Multiyears Contract (MYC) harus mendapatkan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD, dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, dan tidak melampui masa jabatan Kepala Daerah dan mengacu RPJMD (RPJMA).

Kesepakatan bersama ini, kata Nova, sesuai ketentuan Pasal 54A ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD," kata Nova Iriansyah saat menyampaikan jawabannya terhadap hak interpelasi DPRA dalam rapat paripurna di Gedung DPR Aceh, Jumat, 25 September 2020.

Nova melanjutkan, Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA tersebut pada 10 September 2019, telah ditandatangani empat Pimpinan DPRA dan Gubernur Aceh dalam bentuk Kesepakatan/Persetujuan Bersama Antara DPRA dan Pemerintah Aceh Nomor 903/1994/MOU/2019 tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multiyears) Tahun Anggaran 2020 - 2022.

"Sebuah perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tidak dikenal pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian yang telah memperoleh kesepakatan bersama," jelas Nova.[](*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.