29 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Jumlah Pendapatan dan Belanja Aceh dalam RKUA-PPAS 2021

...

  • PORTALSATU
  • 25 July 2020 11:25 WIB

Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Bukhari menyerahkan RKUA-PPAS 2021 kepada Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dalam rapat paripurna di gedung DPRA, Jumat, 24 Juli 2020. Foto: Humas Setda Aceh
Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Bukhari menyerahkan RKUA-PPAS 2021 kepada Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dalam rapat paripurna di gedung DPRA, Jumat, 24 Juli 2020. Foto: Humas Setda Aceh

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh merencanakan pendapatan tahun 2021 senilai Rp14,6 triliun dan belanja Rp14,8 triliun serta pembiayaan Rp835 miliar. Jumlah dana tersebut tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum APBA serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun 2021 disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Bukhari, mewakili Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam rapat paripurna di gedung DPRA, Jumat, 24 Juli 2020.

“Dengan demikian, RAPBA Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2020.  Penurunan tersebut disebabkan menurunnya penerimaan Pemerintah Aceh dari pendapatan asli Aceh dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat akibat dampak pandemi Covid-19,” kata Plt. Gubernur Aceh dalam sambutan tertulis dibacakan Bukhari, dikutip portalsatu.com dari humas.acehprov.go.id, 25 Juli 2020.

Bukhari menjelaskan, RKUA-PPAS 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020. “RKPA Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJM Aceh Tahun 2017-2022 serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Menurut Bukhari, RKPA 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi Aceh, prioritas pembagunan Aceh, rencana kerja dan pendanaan tahun 2021, serta kebijakan penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh. Penyusunan RKUA-PPAS 2021 dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan Aceh berdasarkan empat prioritas RKPA 2021. Yakni mendorong pemulihan agroindustri dan pemberdayaan UMKM, peningkatan sumber daya manusia yang  berdaya saing, penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Bukhari menyebutkan, sesuai bunyi pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menyampaikan RKUA-PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli untuk dibahas dan disepakati bersama.

Oleh karena itu, kata Bukkhari, Pemerintah Aceh secara administratif pada 17 Juli 2020 telah menyampaikan dokumen RKUA-PPAS 2021 kepada DPRA melalui surat Gubernur Aceh Nomor 903/10102. Pemerintah Aceh berharap RKUA-PPAS itu segera dibahas DPRA. “Nantinya hasil pembahasan yang telah disepakati bersama akan dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Bukhari, berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, sesuai pasal 89 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Aceh akan menerbitkan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPA dan RKA-PPKA.

Pemerintah Aceh mengajak anggota DPRA  bersama-sama mencermati   kembali semua program dan kegiatan tertuang dalam RKUA-PPAS 2021 tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bardan Sahidi, memilih walk out dari ruangan rapat paripurna lantaran penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2021 tidak dihadiri Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.(Baca: Plt. Gubernur Aceh tak Hadiri Penyerahan KUA-PPAS 2021, Anggota DPRA Ini Walk Out)[](red/*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.