20 April 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Bupati Cek Mad Soal Pengadaan Mobil

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 13 October 2018 17:00 WIB

Muhammad Thaib (Cek Mad). Foto via lintasnasional
Muhammad Thaib (Cek Mad). Foto via lintasnasional

LHOKSUKON - Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib alias Cek Mad, mengatakan, ia membutuhkan mobil dinas baru lantaran kendaraan digunakan saat ini hasil pengadaan tahun 2007 lalu. Namun, Cek Mad mengaku akan membeli mobil dinas baru jika sudah ada anggaran.  

Mulanya, portalsatu.com menelepon Cek Mad, Jumat, 12 Oktober 2018 sore, tapi tidak direspons. Dihubungi kembali, Sabtu, 13 Oktober 2018, sekitar pukul 15.25 WIB, untuk mengonfirmasi soal usulan pengadaan empat mobil dinas senilai Rp3,350 miliar dalam rancangan PPAS Aceh Utara tahun 2019, Cek Mad pun merespons.

Setelah meminta portalsatu.com menanyakan hal itu kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten/Daerah (TAPK/TAPD) Aceh Utara, Cek Mad kemudian memberikan penjelasan. "Kalau sama saya terserah yang TAPD (usulkan), karena kita mobil itu dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan, karena mobil saya ini mobil 2007, mobil Prado," ujarnya.

"Saya belum putuskan mobil apa saya beli. Tapi yang jelas, saya beli bukan sekarang, nanti kalau ada duit. Itu kalau ditanya saya secara pribadi, ya," kata Cek Mad.

Cek Mad menambahkan, "Mobil itu butuh karena mobil saya (untuk operasional) sampai ke Banda Aceh, sampai kemana-mana".

Menurut dia, sebagai bupati wajarlah kalau dirinya ingin membeli mobil. "Cuma kita belum putuskan apa yang kita ambil, kita beli, nanti kalau ada duit pun. Sekarang ini belum berani, nggak ada duit," ujar Cek Mad.

Sebelumnya, Jumat (kemarin) sore, portalsatu.com juga mencoba mewawancarai Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf alias Sidom Peng, terkait usulan pengadaan mobil dinas itu. Namun, Sidom Peng melalui WhatsApp (WA) meminta agar hal itu ditanyakan kepada Kabag Umum Setda Aceh Utara, Fauzan. Akan tetapi, Fauzan tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya. Dihubungi melalui WA, Sabtu sore, Fauzan mengaku sedang berobat di rumah sakit.

Diberitakan sebelumnya, TAPK Aceh Utara mengusulkan pengadaan empat mobil dinas senilai Rp3,350 miliar dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019. Empat mobil dinas itu untuk bupati, wakil bupati (wabup), pengamanan tertutup atau pamtup, dan istri bupati.

Untuk diketahui, rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS 2019 saat ini sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPRK bersama TAPK Aceh Utara. Rancangan KUA PPAS itu disampaikan Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, dalam rapat paripurna istimewa DPRK Aceh Utara, 26 September 2018.

Hasil penelusuran portalsatu.com, Jumat, 12 Oktober 2018, dalam buku PPAS Aceh Utara 2019, di bawah Sekretariat Daerah (Setda), ada sejumlah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, salah satunya pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp3,350 miliar. Tidak tertulis secara rinci berapa unit dan untuk siapa saja mobil dinas dengan anggaran sebanyak itu.

Perincian pengadaan mobil dinas itu tertulis dalam buku Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Menurut sumber di Pemkab Aceh Utara, data dalam RKPD itu menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA PPAS Aceh Utara 2019.  

Dalam buku RKPD Aceh Utara 2019 tertulis program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di bawah Setda, di antaranya pengadaan mobil bupati Rp1,5 miliar, mobil wakil bupati Rp1 miliar, mobil pamtup Rp450 juta dan mobil istri bupati Rp400 juta.

Sejauh ini portalsatu.com belum memperoleh penjelasan TAPK Aceh Utara terkait usulan pengadaan empat mobil dinas Rp3,350 miliar itu. Sekda Aceh Utara sebagai Ketua TAPK, Abdul Aziz, tidak merespons panggilan masuk ditelepon selulernya saat dihubungi, Jumat, 20 Oktober 2018.

"Pak Sekda baru keluar dari rumah sakit. Mungkin Senin nanti baru masuk kantor," kata satu sumber di Setda Aceh Utara.

Asisten III Setda Aceh Utara, Dr. A. Murtala, dihubungi melalui telepon, Jumat, sekitar pukul 15.25 WIB, mengaku sedang rapat. Ia menyatakan akan menghubungi portalsatu.com seusai rapat itu.

Catatan portalsatu.com, TAPK Aceh Utara pernah mengusulkan pengadaan tiga mobil dinas senilai Rp3,3 miliar dalam rancangan PPAS 2018. Tiga mobil dinas itu, dua di antaranya untuk bupati dan wabup. Setelah KUA PPAS menjadi Rancangan APBK Aceh Utara 2018, pagu dana pengadaan mobil dinas bupati, wabup dan pamtup menjadi Rp3,18 miliar. Rinciannya, pengadaan kendaraan dinas roda empat Bupati Aceh Utara 1 unit (jenis Jeep) x Rp1,5 miliar, pengadaan kendaraan dinas roda empat Wakil Bupati Aceh Utara 1 unit (micro bus) x Rp800 juta, pengadaan kendaraan double cabin Pamtup Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara 2 unit x Rp440 juta = Rp880 juta.

Namun, Pemkab Aceh Utara akhirnya membatalkan pengadaan empat mobil dinas itu setelah Rancangan Qanun APBK 2018 dievaluasi oleh Gubernur Aceh. Pasalnya, Pemkab Aceh Utara memiliki kewajiban (utang) tahun 2017 yang harus dibayar dengan anggaran 2018 mencapai Rp173 miliar lebih.

Kini, TPAK Aceh Utara mengusulkan kembali pengadaan empat mobil dinas senilai Rp3,350 miliar untuk dibeli dengan anggaran 2019.(Baca: Pengadaan Mobil Bupati, Wabup, Istri Bupati dan Pamtup Rp3,350 Miliar?)[]

Lihat pula:

BEM Kecam Rencana Pengadaan Empat Mobil Dinas Pemkab Aceh Utara

Pengadaan 4 Mobil Dinas Rp3,350 M, MaTA: Kebijakan Memalukan dan Cacat Pikir

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.