26 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Dewan Soal Usulan Pengadaan Mobil Dinas

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 16 October 2018 18:25 WIB

Zubir HT. @dokumen acehinfo
Zubir HT. @dokumen acehinfo

LHOKSUKON - Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., mengatakan, pengadaan mobil dinas untuk bupati, wakil bupati, istri bupati dan pamtup, sebaiknya ditunda.

Baca: Pengadaan Mobil Bupati, Wabup, Istri Bupati dan Pamtup Rp3,350 Miliar?

"Usulan pengadaan mobil dinas sebaiknya ditunda. Hal ini mengingat masih banyak kebutuhan lain yang paling mendasar, yang memerlukan perhatian serius eksekutif," kata Zubir HT., menjawab portalsatu.com via WhatsApp, 15 Oktober 2018, malam.

Zubir mengatakan, saat ini rancangan KUA-PPAS Aceh Utara tahun 2019 sedang dalam pembahasan sepihak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRK. "Tentu DPRK akan melihat secara detail semua usulan agar sejalan dengan nawacita (RPJM) dan hajat hidup masyarakat Aceh Utara," ujarnya.

"Saya secara pribadi jelas menggangap usulan pengadaan mobil dinas baru bupati dan perangkatnya belum bersifat urgen," kata Zubir.

Baca juga: Pengadaan 4 Mobil Dinas Rp3,350 M, MaTA: Kebijakan Memalukan dan Cacat Pikir

Sebelumnya, portalsatu.com juga mengonfirmasi Ketua Banggar DPRK Aceh Utara, Mawardi alias Tgk. Adek. Namun, ia mengaku tidak memiliki kapasitas menanggapi hal itu. Menurut Tgk. Adek, hanya pimpinan dewan yang bisa memberikan tanggapan.

Oman, nyan hana kapasitas lon untuk mengomentari. Bak pimpinan laju. Terkait dengan nyan, kaleuh na peuneutoh pimpinan, yang memberi corong jih tetap pimpinan. Saya tidak ada dalam kapasitas memberi komentar,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz, mengatakan, Bupati Muhammad Thaib sejak periode pertama sampai saat ini menggunakan mobil dinas bekas bupati sebelumnya yang kini sering rusak. Itulah sebabnya, kata Sekda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah/Kabupaten (TAPD/TAPK) Aceh Utara mengajukan pengadaan mobil bupati, termasuk untuk wakil bupati, istri bupati dan kendaraan pamtup senilai Rp3,350 miliar dengan anggaran tahun 2019.

"TAPD memikirkan ini sangat dibutuhkan (pengadaan baru)," kata Abdul Aziz yang juga Ketua TAPD Aceh Utara saat diwawancarai portalsatu.com, 15 Oktober 2018.

Tapi kenapa sekalian diusulkan pengadaan empat mobil, tidak secara bertahap, misalnya anggaran tahun depan satu unit dulu? "Memang seperti saya sampaikan tadi, mobil itu yang dipakai (saat ini adalah) tahun sebelum masa jabatan beliau (Bupati Muhammad Thaib), tahun 2007. Tidak ada bupati (lain) pakai kendaraan bekas. Jadi, saya pikir wajar TAPD memikirkan (pengadaan mobil) yang sesuailah dengan porsi jabatan bupati," ujar Abdul Aziz.

Abdul Aziz mengakui angka kemiskinan di Aceh Utara meningkat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten ini nomor satu di Aceh. Dia pun memaklumi masyarakat menginginkan kegiatan pembangunan berjalan lancar. Namun, menurut Abdul Aziz, dari total rencana anggaran Rp1,82 triliun dalam rancangan KUA-PPAS 2019, masih dalam batas wajar usulan Rp3,350 miliar untuk pengadaan empat mobil dinas.  

"Jadi, seperti sudah disampaikan, dari anggaran Rp1,8 (triliun) tahun 2019, apalah sekitar 3,3 (miliar lebih) diarahkan untuk kelancaran orang nomor satu di kabupaten (bupati), dan wakil bupati. (Mobil) itu untuk melancarkan kegiatan beliau," ujar Abdul Aziz. (Baca selengkapnya: Sekda: Anggaran 2019 Rp1,8 T, Apalah Rp3,3 M Untuk Kelancaran Bupati dan Wabup)[]

Lihat pula:

Rancangan KUA-PPAS Aceh Utara 2019 Rp1,82 Triliun, Anjlok dari 2018

BEM Kecam Rencana Pengadaan Empat Mobil Dinas Pemkab Aceh Utara

Ini Kata Bupati Cek Mad Soal Pengadaan Mobil

Kemiskinan Meningkat, TPT Tertinggi dan Mobil Bupati

Ini Kata Akademisi Fisip Unimal Soal Pengadaan 4 Mobil Dinas Pemkab Aceh Utara

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.