18 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Jubir Forbes Legislator PA se-Aceh Soal Milad GAM

...

  • Fazil
  • 03 December 2018 19:00 WIB

LHOKSEUMAWE - Juru Bicara Forbes Legislator PA se-Aceh, Halim Abe, mempertanyakan terhadap tindakan pihak keamanan di beberapa kabupaten/kota di Aceh dalam menyikapi Hari Milad GAM pada 4 Desember 2018.

Menurut Halim Abe, terlalu naif bila pemerintah pusat melarang ekskombatan GAM untuk memperingati milad. Karena selama 13 tahun perdamaian bahwa GAM telah membuktikan sebagai salah satu pihak yang tetap komitmen dan fokus merawat perdamaian, dengan terus bertransformasi untuk belajar menerima kenyataan sebagai bagian dari sebuah kesatuan yang sah dari segi politik, hukum, dan keamanan pun tidak ada yang bisa diragukan.

"Pihak GAM telah berupaya dengan keras untuk keluar dari konsep awal sebuah gerakan bersenjata, konsep yang pernah menjadi ideologi dan mengakar dalam dada setiap pejuang, hasil tempaan pimpinan GAM di awal-awal perjuangan bersenjata bahwa GAM telah mengorbankan banyak hal yang sangat prinsipil untuk sampai di titik ini. Bahkan GAM sebagai salah satu pihak yang bertikai, dengan kesadaran dan sepenuh hati ingin melucuti dirinya sendiri demi sebuah perdamaian yang berkelanjutan, tidak ada yang perlu diragukan atas pengorbanan ini," kata Halim Abe, kepada portalsatu.com, Senin, 3 Desember 2018.

Selain itu, lanjut Halim, tidak ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk memelihara phobia yang berlebihan terhadap pelaksanaan Milad GAM hanya karena simbol dan selembar bendera. Namun, kata dia, tentunya pemerintah pusat mengakui dan menghargai GAM sebagai mitranya yang bersama-sama mempunyai andil besar dalam kesepakatan damai, maka seharusnya persoalan ini tidak perlu dibiarkan tanpa kepastian hukum.

"Saya yakin pihak pemerintah pusat percaya pada nilai-nilai sebuah perjanjian dan kekuatannya sendiri, untuk meminimalisir kegamangan atau ketakutan di kalangan masyarakat di setiap momen penting GAM," kata Halim Abe.

Di samping itu, Halim mengungkapkan, pemerintah pusat harus mampu melihat setiap persoalan dengan kebijaksanaan sebagai sebuah bangsa yang besar dan berdaulat. Sehingga dengan begitu tidak akan ada pelarangan pengibaran bendera setiap Milad GAM pada 4 Desember di Aceh, karena milad itu justru menjadi terapi mental sekaligus penawar luka psikologis di kalangan para mantan kombatan dan masyarakat korban konflik.

"Karena larangan itu sesuatu perbedaan yang sudah kita akui secara tertulis, sama dengan pengingkaran terhadap ke-bhineka-an yang sudah kita akui sebagai semboyan negara. Mengambil jalan pintas yang represif terhadap setiap persoalan yang terjadi, sama artinya mengenyampingkan poin ke-4 dari Pancasila sebagai dasar negara," ujar Halim Abe.

Jika setiap polemik yang muncul selalu disikapi dengan tindakan represif dengan alasan demi menjaga keutuhan negara, menurut Halim Abe, maka sesungguhnya tanpa disadari tindakan tersebutlah yang justru menjadi pemicu utama timbulnya gerakan-gerakan baru yang mengarah pada ancaman disintegrasi sebuah bangsa.

Untuk itu, Halim berharap, Milad GAM kali ini dan seterusnya mendapat ruang khusus di hati pemerintah pusat untuk disikapi dengan bijaksana, sehingga Milad GAM menjadi khasanah baru terhadap penguatan nilai keberagaman bagi sebuah bangsa beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan kemanusiaan.[]

Editor: THAYEB LOH ANGEN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.