29 September 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Kabag Pemerintahan Soal LKPj AMJ Wali Kota Lhokseumawe

...

  • PORTALSATU
  • 19 June 2017 15:40 WIB

Foto: ilustrasi. @Istimewa
Foto: ilustrasi. @Istimewa

LHOKSEUMAWE – Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Lhokseumawe Haris mengakui, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Wali Kota periode 2012-2017 belum disampaikan kepada DPRK.

“(Buku LKPj AMJ Wali Kota Lhokseumawe) dalam proses cetak. Nye kon lam minggu nyoe, mungken minggu u keu ka ta jok ke dewan (kalau bukan dalam minggu ini, mungkin minggu depan sudah kita serahkan ke dewan),” ujar Haris menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Senin, 19 Juni 2017, sekitar pukul 13.58 WIB.

Haris mengaku tidak mengetahui, apakah DPRK Lhokseumawe sudah memberitahukan atau belum kepada eksekutif/pemko bahwa masa jabatan wali kota akan berakhir pada 5 Juli 2017. “Saya tidak tahu, atau mungkin sudah (diberitahukan oleh dewan), tapi tidak sampai kepada saya. Intinya, kita sudah menyiapkan LKPj AMJ itu karena memang harus kita siapkan,” katanya.  

Berdasarkan ketentuan diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ AMJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 tiga puluh hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Haris mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan LKPj Akhir Tahun Anggaran 2016 kepada DPRK Lhokseumawe pada Maret 2017. “Itu sudah kita serahkan pada Maret lalu,” ujarnya.

Hal itu sesuai ketentuan diatur dalam pasal 17 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe belum menyampaikan LKPj Tahun Anggaran 2016 dan LKPj AMJ periode 2012-2017 kepada DPRK.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPj adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Hal itu dijelaskan dalam pasal 1 angka ke-9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. (Baca: Wali Kota Lhokseumawe Belum Sampaikan LKPj 2016 dan AMJ ke DPRK)[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.