07 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Kadin Aceh Soal Pengadaan Barang Diterima dari Disperindag

...

  • PORTALSATU
  • 13 November 2019 23:00 WIB

Muhammad Iqbal. Foto istimewa
Muhammad Iqbal. Foto istimewa

BANDA ACEH – Kadin Aceh membenarkan akan menerima sejumlah fasilitas atau barang hasil pengadaan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh bersumber dari APBA-P 2019.

Wakil Ketua Umum Organisasi dan Kesekretariatan Kadin Aceh, Muhammad Iqbal, Rabu, 13 November 2019, mengatakan, secara nasional, Kadin Indonesia adalah wadah pembinaan pengusaha yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1987. Kadin Aceh adalah organisasi di daerah yang keberadaanya satu kesatuan tidak terpisahkan dari Kadin Indonesia.

Merespons informasi beredar terkait bantuan berupa barang diperuntukkan bagi Kadin Aceh, Muhammad Iqbal menjelaskan, semua hal tersebut proses pengadaan dan pengelolaan anggarannya dilakukan Disperindag Aceh. Menurut dia, proses pengusulan item anggaran tersebut dilakukan Kadin Aceh, dan dalam proses perencanaan dan penganggarannya disetujui Pemerintah Aceh dan DPRA, dengan penempatan mata anggaran pada Disperindag.

“Sebagaimana organisasi lain, seperti KONI, KNPI dan juga Pramuka, yang keberadaan institusi tersebut diatur oleh UU, Kadin yang kelembagaannya juga dibentuk berdasarkan UU, sebagai organisasi mitra pemerintah yang menjalankan fungsi pembinaan pengusaha, maka bentuk bantuan yang diberikan tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Iqbal melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Rabu malam.

Menurut Iqbal, Kadin Aceh sebagai organisasi yang sama seperti lembaga lain, yakni Pramuka, KONI dan KNPI, sewajarnya juga mendapatkan dukungan dari negara. Sebab, tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai sarana pembinaan pengusaha dan UMKM.

Adapun item barang yang didukung oleh Pemerintah Aceh berupa laptop, proyektor, dan lainnya, peruntukannya direncanakan Kadin Aceh untuk pembentukan balai pelatihan bagi pelaku IKM dan UMKM di seluruh provinsi ini. “Pun begitu juga dengan sejumlah item barang lainnya, kesemuanya diperuntukkan bagi penguatan Kadin Aceh, untuk menjalankan tugasnya yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1987, yakni pembinaan pengusaha Indonesia,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Juru Bicara Kadin Aceh, Hendro Saky, membenarkan pihaknya akan menerima item pembelian barang melalui Disperindag tersebut. Sejumlah barang yang akan diterima Kadin Aceh, kata dia, pada prinsipnya telah melewati tahapan dan proses penganggaran yang dilakukan pemerintah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

“Secara penatalaksanaan dan pengelolaan aset negara, barang-barang yang diberikan kepada Kadin Aceh, hakikatnya bukan milik organisasi. Namun, kesemuanya tetap dihitung dan dinilai sebagai aset Pemerintah Aceh,” kata Hendro.

Kadin Aceh, menurut Hendro, adalah pihak yang menerima manfaat. Barang yang diberikan diatur melalui skema pinjam pakai. Semua hal tersebut telah dilakukan dengan sistem pengadministrasian yang diatur dalam sistem pemerintahan. "Jadi, barang yang dibeli Disperindag Aceh adalah aset pemerintah yang dipinjam pakai oleh Kadin," ujarnya.

“Dan, setiap barang yang dipinjampakaikan tersebut, ada dokumen administrasinya, berupa surat pinjam pakai dari negara kepada Kadin Aceh. Dan, barang-barang tersebut dapat saja setiap saat diambil kembali oleh Pemerintah Aceh,” kata Hendro.

Hendro menambahkan, selain mendapatkan dukungan untuk penguatan struktur kelembagaan sekretariat Kadin Aceh, pihaknya juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Aceh berupa dana untuk pelatihan bagi IKM dan petani yang akan dikirim ke luar negeri.

Sebelumnya diberitakan, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti alokasi anggaran pengadaan sejumlah fasilitas untuk kebutuhan Kadin Aceh dalam APBA Perubahan (APBA-P) tahun 2019 mencapai Rp2,8 miliar. MaTA menilai pengalokasian anggaran tersebut sebagai kebijakan irasional di tengah upaya Pemerintah Aceh mengejar ketertinggalan.

“Tak tanggung-tanggung, pengadaan kenderaan oprasional hingga kulkas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh pada pos belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Kondisi ini menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Rabu, 13 November 2019.

Menurut Alfian, dalam beberapa sambutan disampaikan Plt. Gubernur Aceh setelah pelantikan pengurus Kadin Aceh periode 2019-2024 adalah bagaimana organisasi ini dapat mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh. Titik tekan kepada Kadin terpilih yang pernah disampaikan Plt. Gubernur yaitu untuk mengembangkan dunia usaha, memperbaiki angka indikator makro ekonomi, menekan angka kemiskinan, inflasi dan lain-lain. 

“Namun faktanya, jika organisasi ini harus membebankan anggaran daerah, tentu ini akan menjadi masalah baru dalam upaya mengejar ketertinggalan Aceh. Pertanyaan mendasar yaitu, output apa yang ingin dicapai dengan pengalokasian anggaran tersebut kepada Kadin Aceh. Sejatinya, lembaga ini harus menjadi lembaga mandiri yang mampu membiayai operasional lembaganya sendiri. Bukan malah sebaliknya, dan ini sangat memalukan, di mana selama ini narasi yang dibangun di tingkatan publik "pemberdayaan" ternyata hanya menggerogoti APBA. Bukan inovasi atau kreativitas yang seharusnya mereka lahirkan,” ungkap Alfian.

Dalam pandangan MaTA, proses pembahasan APBA Perubahan 2019 antara eksekutif dan legislatif terkesan tertutup dan sengaja hanya untuk melancarkan alokasi-alokasi anggaran semacam ini.

Oleh karena itu, MaTA mendesak Pemerintah Aceh secara tegas untuk membatalkan realisasi anggaran dari APBA-P 2019 kepada Kadin Aceh tersebut sehingga rasa keadilan rakyat Aceh terjaga.

Alfian menyebutkan, anggaran Rp2,8 miliar itu kalau dibangun rumah kaum duafa bisa mencapai 32 unit dengan pagu Rp85 juta/unit.(Baca: APBA-P 2019, MaTA Sorot Pengadaan Fasilitas Untuk Kadin Aceh Capai Rp2,8 M)[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.