11 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Kadis Peternakan Aceh Soal Sapi Kurus di Saree

...

  • Fakhrurrazi
  • 05 June 2020 17:00 WIB

Foto diabadikan oleh MaTA, Kamis, 4 Juni 2020.
Foto diabadikan oleh MaTA, Kamis, 4 Juni 2020.

BANDA ACEH - Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh. Rahmandi, M.Si., membantah terkait adanya potensi penyimpangan anggaran penggemukan sapi di UPTD Inseminasi Buatan Inkubator (IBI) di kawasan Saree, Aceh Besar, di bawah pengelolaan Dinas Peternakan Aceh tersebut.

"Tahun 2020 inikan sudah hampir enam bulan, jadikan sebenarnya sapi itu ada yang dikarantina dalam proses perawatan. Karena sebenarnya tidak seratus persen dia kurus, ada beberapa ekor sekitar 10 persenlah dari 400 totalnya, gak sampai 10 persen yang posisinya kurus," kata Rahmandi saat dikonfirmasi portalsatu.com, Jumat, 5 Juni 2020.

Rahmandi menjelaskan, paket pakan sapi bersumber dari APBA 2020 belum ditender karena beberapa satuan harga yang harus direvisi. Selain itu juga mengalami keterlambatan dari segi penentuan satuan harga. 

"Jadi harga satuan di pasaran misalnya Rp7 ribu, kita buat Rp6,5 juta, jadi gak bisa kita laksanakan. Jadi harus revisi dan ini belum final sampai sekarang. Saya perkirakan dalam minggu ini sudah final, dan langsung bisa ditender," ujar Rahmandi.

Sementara anggaran tahun 2019 sudah habis digunakan untuk pengadaan pakan sejak Januari dan Februari 2020. Saat ini, kata Rahmandi, pihaknya murni menggunakan pakan hijauan rumput dari lokasi UPTD, ada sekitar 10 hektare rumput di tempat tersebut.

"Tapi karena kita kekurangan konsentrat beberapa yang proses perawatan kemarinkan (sapi) tambah drop, berat badannya turun," tutur Rahmandi.

"Tapi secara teknis kami berkeyakinan bahwa nanti kalau sudah ada konsentrat sapi-sapi itu bisa kita naikkan lagi berat badannya dalam tempo dua bulan inilah. Kondisinya bisa kita pulihkan kembali," tambah mantan Kadis Peternakan Aceh Tengah ini.

Rahmandi mengaku pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan sembarangan terkait pemenuhan konsentrat pakan sapi, karena ditakutkan bisa menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Terkait laporan warga soal adanya sapi yang mati, Rahmandi membenarkan hal itu. Ia mengatakan beberapa sapi mati itu karena sakit dan sempat dirawat.

"Memang ada beberapa ekor sapi yang mati. Dari 400 ekor itu kadang-kadang yang masuk angin tau-tau paginya sudah mati, udah gembung perutnya. Pokoknya adalah dalam satu bulan itu satu ekor. Bahkan kemarin saat musim hujan, kadang-kadang total sebulan itu ada dua," ujar Rahmandi.

Rahmandi menyebut Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah melihat kondisi sapi di UPTD milik Dinas Peternakan Aceh itu. Dijadwalkan Senin, 8 Juni 2020, Komisi II akan memanggil Kadis Peternakan Aceh untuk membahas langkah selanjutnya.

"Jadi tadikan sudah ditinjau oleh Komisi II DPRA juga, jadi saya minta pertimbangan apakah bisa mendahului. Hari Senin akan kami bahas bersama Komisi II DPRA. Setelah mendapatkan izin dari DPRA kita baru berani membuat kebijakan," pungkas Rahmandi.

Sebelumnya diberitakan, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh mengusut potensi dugaan penyimpangan anggaran penggemukan sapi di Saree bersumber dari APBA 2019 dan 2020.

Berdasarkan penelusuran MaTA terhadap pengelolaan anggaran penggemukan sapi di UPTD Inseminasi Buatan Inkubator (IBI) di bawah Dinas Peternakan Aceh patut diduga terjadinya potensi pidana korupsi. "Fakta lapangan menunjukkan kondisi saat ini, sapi dengan jumlah 400 ekor dalam kondisi kurus dan tanpa makanan seperti tidak terurus secara benar. Sampai sampai pengakuan warga lingkungan sudah ada (sapi) yang mati," kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam siaran pers dikirim kepada portalsatu.com, Kamis, 4 Juni 2020.

Menurut Alfian, kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan rencana awal, di mana Pemerintah Aceh membangun perencanaan dengan anggaran yang besar. "Tata kelola anggaran patut diduga potensi korupsi. Pengelolaan sapi saat ini juga sangat memprihatinkan. Ini menjadi peristiwa berulang terhadap tata kelola pemerintah yang buruk dan tidak dapat ditoleransikan lagi. Uang rakyat harus dikelola dengan benar dan satu rupiah wajib dipertangungjawabkan," tegasnya.

Secara anggaran berdasarkan penelusuran MaTA terhadap UPTD tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2019. Perinciannya:  Pengadaan pakan konsentrat untuk peternak Rp2.331.350.000; Pengadaan hijauan pakan ruminasia Rp1.808.904.000; Pembangunan padang pengembalaan Rp1.500.000.000.

Sementara tahun anggaran 2020, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bibit sapi mencapai Rp88.000.000.000 dan pakan ternak sapi Rp.65.000.000.000.

"Jadi Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan anggaran ke UPTD tersebut tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp158.640.254.000, ini berdasarkan pagu anggaran APBA," ungkap Alfian.

Berdasarkan fakta tersebut, MaTA meminta secara tegas kepada pihak Kejati Aceh mengusut potensi korupsi terhadap pengelolaan sapi tersebut. "Karena dengan kondisi pengecekan lapangan pada Kamis, 4 Juni 2020, pengelolaan sapi tersebut sudah dalam kondisi gagal sehingga siapan pun mereka wajib mempertangungjawabkan perbuatan mereka. Apabila ada pihak "melindungi" maka patut diduga terlibat dalam kejahatan dalam pengelolaan tersebut. MaTA tidak dapat mentolerir atas perbuatan tersebut karena sudah merugikan keuangan dan rakyat Aceh," pungkas Alfian.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.