22 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Ketua BEM Unimal Soal PHE Pengelola Blok NSB

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 06 August 2018 22:40 WIB

Muslem Hamidi. @istimewa
Muslem Hamidi. @istimewa

LHOKSEUMAWE – Ketua BEM Universitas Malikussaleh (Unimal), Muslem Hamidi, mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang mengelola Blok North Sumatera B (NSB).

“Dan kita juga tahu bahwa ada beberapa komunitas dan LSM ataupun lembaga yang membantu memberikan pendampingan terhadap masyarakat sekitar dari program-program yang ada di perusahaan (PHE),” kata Muslem Hamidi menjawab portalsatu.com, Senin, 6 Agustus 2018, apakah selama ini PHE sudah memberikan perhatian serius untuk lingkungannya.

Muslem melanjutkan, “Beberapa lembaga ini kita lihat begitu proaktif dalam membantu program-program yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat sekitar, termasuk juga di situ adanya peran mahasiswa yang tergabung di tiap-tiap kecamatan tempat perusahaan ini beroperasi. Tentunya ini harus terus dilakukan, agar setiap program yang dijalankan oleh perusahaan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan ikut didampingi oleh komunitas-komunitas yang ada di daerah sekitar itu juga”.

Sebagai bagian dari masyarakat Aceh Utara, Muslem berharap dalam pengelolaan Blok NSB ke depan, PHE bisa lebih memerhatikan kebutuhan masyarakat sekitar, khususnya Aceh Utara. “Banyak masyarakat Aceh Utara yang bisa berbuat untuk kemajuan perusahaan dan daerah,” ujarnya.

Selain itu, kata Muslem, sekarang sudah ada BPMA, sehingga lebih mudah apabila ingin menyalurkan aspirasi masyarakat. “Pemerintah Kabupaten (Aceh Utara) mesti melakukan komunikasi dan lobi yang baik mulai sekarang dengan BPMA dan PHE sampai ditandatanganinya kontrak (baru) tersebut,” kata Muslem.

“Sehingga jika ditanya manfaat apa yang diharapkan oleh Aceh Utara, yaitu bisa menjawab persoalan masyarakat sekitar, terlebih ketika ada persoalan-persoalan masyarakat sekitar, tapi pemerintah tidak bisa memberikan solusi, kita harap kehadiran perusahaan tersebut bisa memberikan solusi yang terbaik dan kemudahan bagi masyarakat,” ujar dia.

Ditanya pandangannya, berapa persen saham partisipasi atau hak kelola yang layak dimiliki Pemerintah Aceh melalui BUMD/BUMA dalam kerja sama pengelolaan Blok NSB bersama PHE ke depan, Muslem mengatakan, “Kita rasa ini juga bagus untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun mengenai berapa persen yang harus dimiliki oleh Pemerintah Aceh kita juga harus melihat dari kesanggupan daerah kita”.

“Seperti pada kasus KEK Arun, kita melihat memang Pemerintah Aceh telah diberikan kewenangan untuk memiliki saham yang begitu besar. Tetapi seperti yang saya ketahui bahwa Pemerintah Aceh justru tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengisi saham-saham yang telah diberikan tersebut,” kata Muslem.

Menurut Muslem, persoalan ini ke depan tentunya harus dipikirkan oleh pemerintah. “Jika ingin memiliki saham yang besar kita desak pemerintah agar menyediakan anggaran yang cukup sehingga saham-saham yang besar tersebut nantinya bisa diisi dengan anggaran daerah dan dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Soal perlu atau tidak BUMD bidang Migas milik Pemkab Aceh Utara dilibatkan dalam pengelolaan Blok Migas itu, Muslem mengatakan, hal itu tergantung aturan yang berlaku. Namun, kata dia, jika melihat dari kasus KEK Arun, justru BUMD kabupaten itu tidak dilibatkan, termasuk dalam kepemilikan saham.

“Hanya dilibatkan perusahaan daerah tingkat provinsi, dalam hal ini PDPA. Sehingga jika BUMD (Aceh Utara) ingin dilibatkan dan diperbolehkan secara aturan, kita rasa tidak masalah, selama manajemen perusahaan daerah itu sanggup meyakinkan perusahaan (PHE) dan masyarakat bahwa nantinya kegunaan itu bisa meningkatkan pendapatan daerah Aceh Utara,” kata Muslem.

Akan tetapi, menurut Muslem, jika nantinya hal itu justru hanya menjadi beban bagi keuangan Pemkab Aceh Utara, “seperti yang sudah-sudah, ya, kita rasa tidak perlu, apabila anggaran kabupaten harus terkuras ke situ dan tanpa keuntungan yang diperoleh Aceh Utara ke depan”.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris, membenarkan pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan Blok NSB kepada PT PHE. "Benar. Jadi, gubernur kita (Aceh) sudah meminta persetujuan kepada pemerintah pusat bahwa ini akan dilanjutkan oleh PT Pertamina Hulu Energi. Jadi, bulan Agustus ini, akan dilakukan kontrak perpanjangan. Yang tanda tangan kontrak BPMA bersama PHE," ungkap Azhari dalam wawancara dengan portalsatu.com, Sabtu, 4 Agustus 2018, malam.

Menurut Azhari, saat ini juga sedang dilakukan beberapa pembahasan, khususnya persoalan keekonomian lapangan migas tersebut. “Inikan lapangan tua, ya. Jadi, bagaimana kita menjamin produksi ini tetap jalan, dan income untuk jadi juga masuk dengan baik," ujarnya. (Baca: Kata Plt. Kepala BPMA Soal Perpanjangan Kontrak Blok NSB Kepada PT PHE)

Kontrak pengelolaan Blok NSB atau sering disebut Blok B di Aceh akan berakhir pada Oktober 2018. Namun, sejauh ini tampaknya belum ada keputusan konkret berapa persen saham partisipasi atau hak kelola (participating interest/PI) yang akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Aceh (BUMD/BUMA) dalam pengelolaan Blok NSB saat kontrak baru itu.

Mantan Kepala BPMA, Marzuki Daham, mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas, maka saham partisipasi yang diberikan untuk PDPA/BUMD Aceh 10 persen.

Namun, kata Marzuki Daham, saat masih menjabat Kepala BPMA, ia pernah menyarankan kepada Gubernur Aceh agar merekomendasikan kepada Menteri ESDM, saham partisipasi yang diberikan kepada PDPA sebagai BUMA mencapai 20 persen.

"Kita melihat wajarnya 20 persen. Bisa saja kalau gubernur rekomendasi 20 persen, menteri menugaskan Pertamina untuk memberikan 20 persen. Ini memang harus ada keberanian di kita juga, kalau tidak ya mesti ikut Permen (ESDM) yang mengatur 10 persen saja," ujar Marzuki Daham yang tidak lagi menjabat Kepala BPMA sejak 27 Juli 2018, saat dihubungi portalsatu.com, Jumat, 3 Agustus 2018.

Saat ini Blok NSB masih dikelola PHE. Perusahaan ini mengelola blok tersebut sejak Oktober 2015 setelah mengakuisisi hak kelola perusahaan asal Amerika Serikat, ExxonMobil. (Baca: Ini Kata Marzuki Daham Soal Hak Kelola BUMD Terhadap Blok NSB)[]

Lihat pula:

Geuchik Abu: Tuan Rumah Mestinya Paling Rendah Mendapat Saham 30 Persen

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.