21 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Ketua DPRK dan Wali Kota Banda Aceh Soal P-APBK 2020

...

  • PORTALSATU
  • 14 September 2020 18:20 WIB

Foto: Khairul Anwar/ist
Foto: Khairul Anwar/ist

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK (P-APBK) Tahun Anggaran 2020, di Ruang Utama DPRK, Senin, 14 September 2020.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua DPRK Usman dan Isnaini Husda, dihadiri Wali Kota Aminullah Usman dan unsur Forkopimda.

Setelah rapat paripurna dibuka Ketua DPRK Farid Nyak Umar, dilanjutkan dengan penyampaian penjelasakan Raqan P-APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 oleh Wali Kota Aminullah Usman.

Farid Nyak Umar mengatakan pembahasan Raqan P-APBK Banda Aceh 2020 merupakan kesempatan yang sangat tepat bagi pemerintah kota dan DPRK untuk merencanakan dan merumuskan program-program yang bisa langsung berdampak dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 lebih luas, seperti melakukam swab massal.

"Pemerintah kota juga perlu menerapkan grand strategy, apa yang bisa dilakukan sampai akhir 2020 untuk penanganan Covid-19 ditetapkan secara terukur dengan pelaksanaan waktu yang jelas," kata Farid Nyak Umar usai rapat paripurna itu.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menjelaskan penyusunan Rancangan Perubahan APBK ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2020.

Aminullah merincikan pendapatan daerah direncanakan dalam Perubahan APBK Banda Aceh 2020 senilai Rp1.288.978.531.205 mengalami penurunan Rp126.549.351.007 atau minus 8,94% dari pendapatan daerah dalam APBK 2020 murni yang ditetapkan Rp1.415.527.882.212.

Belanja daerah dalam APBK murni direncanakan Rp1.417.727.882.212, tetapi pada Perubahan APBK 2020 terjadi penurunan Rp60.194.755.607 menjadi Rp1.357.533.126.604 atau minus 4,25%.

“Penurunan belanja tersebut karena adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan refocusing anggaran sesuai dengan arahan PMK Nomor 35 Tahun 2020,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan perubahan pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diperlukan untuk menutupi kekurangan anggaran jika terjadi defisit dan penggunaan kelebihan anggaran jika terjadi surplus. Hal ini karena dalam APBK Banda Aceh terjadi perbedaan kebutuhan anggaran antara pendapatan dengan belanja. Pada Perubahan APBK Banda Aceh 2020 pembiayaan daerah yang semula diproyeksikan Rp2.200.000.000 menjadi Rp68.554.595.399, mengalami peningkatan Rp66.354.595.399.

“Kita dihadapkan kepada berbagai kebutuhan yang mendesak khususnya program percepatan penanganan pandemi Covid-19 harus diutamakan. Sehingga anggaran yang bersumber dari APBK bisa mempercepat pemulihan dan penanganan kesehatan masyarakat dan program pemulihan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan,” kata Aminullah Usman.[](Khairul Anwar)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.