16 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Ketua Golkar Aceh Soal Surat KPU Terkait Kuota Caleg

...

  • Rino
  • 28 June 2018 16:30 WIB

Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM. Nurlif. @dok. portalsatu.com
Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM. Nurlif. @dok. portalsatu.com

BANDA ACEH - Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM. Nurlif, mengatakan, KPU RI harus menghormati UUPA dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal.

"Karena itu lex specialis," kata TM. Nurlif menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Kamis, 28 Juni 2018, soal surat KPU RI terkait kuota bakal calon angota DPR Kabupaten/Kota di Aceh maksimal 100 persen dari setiap daerah pemilihan.

Nurlif menilai surat KPU RI tersebut berseberangan dengan kekhususan Aceh. Seharusnya, kata dia, KPU RI dan KIP Aceh berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPR dan Pemerintah Aceh.

"Nah, untuk saat ini juga segera dilakukan pembicaraan, supaya tidak membingungkan partai politik, karena banyak partai di Aceh yang mempersiapkan 120 persen," tegas Nurlif.

Untuk diketahui, surat diteken Ketua KPU, Arief Budiman, Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal syarat calon anggota DPRA dan DPRK di Aceh itu ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Poin/angka 1 dalam surat itu disebutkan, “Ketentuan pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur antara lain bahwa daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang disusun oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dan diajukan kepada KPU kabupaten/kota memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan”.

Angka 2 surat itu berbunyi, “Mengingat bahwa tidak ada ketentuan lain setingkat undang-undang yang mengatur selain ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 di wilayah tersebut, maka ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh dan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh”.

Angka 3 berbunyi, “KIP kabupaten/kota agar menyampaikan hal sebagaimana tersebut pada angka 2 kepada seluruh pengurus partai politik di masing-masing daerah untuk dipedomani dalam proses pencalonan Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 di wilayah Provinsi Aceh”.[]

Lihat pula:

PPP Aceh Sebut KPU RI Plin-plan dan Ciptakan Konflik

Ini Tanggapan Ketua Nasdem Aceh Soal Surat KPU Terkait Kuota Caleg

TA Khalid: KPU Pangkas Kekhususan Aceh

Partai Aceh Tolak Kuota Bakal Caleg 100 Persen

Tolak Kuota Caleg 100 Persen, DPW PNA Minta Gubernur dan DPRA Surati KIP

Ini Kata Peneliti Pemilu Soal Kuota Caleg

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.