21 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Ketua KIP Lhokseumawe Soal Sekretaris KIP Jadi Kepala DKPP

...

  • Fazil
  • 09 February 2019 17:30 WIB

Ilustrasi - Kantor KIP Lhokseumawe. Foto: dokumen/istimewa/net
Ilustrasi - Kantor KIP Lhokseumawe. Foto: dokumen/istimewa/net

LHOKSEUMAWE - Jabatan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe saat ini lowong setelah M. Rizal yang selama ini menempati kursi tersebut kini mendapat posisi baru. Rizal menjadi Kepala DKPP Lhokseumawe sejak 7 Februari 2019.

Ketua KIP Lhokseumawe, Mohd. Tasar, mengatakan,  pihaknya perlu membicarakan lebih lanjut dengan pihak KIP Aceh terkait kondisi tersebut. "Untuk tahap awal sudah dibicarakan, dan perlu lebih lanjut. Direncanakan pada Senin, 11 Februari 2019, kita akan ke KIP Aceh untuk mengonfirmasi segala macam dan hal-hal yang perlu dilakukan segera," ujar Tasar menjawab portalsatu.com, 9 Februari 2019.

"Karena (untuk Plt. Sekretatis KIP) itu ditunjuk oleh KIP Aceh, dan nantinya kita yang melakukan pleno, sekaligus pleno hal lainnya seperti logistik pemilu dan segela macam. Nanti hari Senin kita akan mengikuti rapat di sana (KIP Aceh) mengenai hal tersebut dan memang harus segera," kata dia.

Tasar menyebutkan, tahapan pemilu tetap berjalan seperti biasanya dan tidak ada hambatan apapun, setelah Sekretaris KIP Lhokseumawe, Rizal, dilantik menjadi Kepala DKPP.

Menurut Tasar, di Sekretariat KIP Lhokseumawe ada dua orang (PNS) yang lulus seleksi atau dinilai layak untuk menjadi Plt. Sekretaris KIP. Akan tetapi, kata Tasar, itu tergantung penilaian pihak KIP Aceh nantinya, karena KIP provinsi yang punya kewenangan terkait hal tersebut. 

Ditanya tanggapannya tentang surat Plt. Gubernur Aceh tanggal 29 Januari 2019 meminta Bupati/Wali Kota se-Aceh untuk tidak menarik PNS yang telah ditugaskan pada KIP sampai tahapan Pemilu serentak tahun 2019 selesai, Tasar mengatakan, "Itu sebenarnya begini, tujuannya supaya tidak terpengaruh tahapan pemilu dan segala macam".

"Tetapi Insya Allah kalau di tempat kita (KIP Lhokseumawe) tidak masalah, karena memang kaderisasi sudah terbentuk sejak awal," ungkap Tasar.

"Pada intinya jangan sampai terjadi rusak proses tahapan pemilu. Yang jelas jangan sampai akibat penggantian tersebut sehingga hal lainnya terhambat, itu yang bahaya. Insya Allah di tempat kita (KIP) tidak terhambat, dan berjalan lancar seperti biasanya," ujar Mohd. Tasar.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, melantik 11 pejabat eselon II di Aula Kantor Wali Kota, 7 Februari 2019, sore. Salah seorang di antaranya, M. Rizal, yang selama ini menjabat Sekretaris KIP Lhokseumawe, dilantik menjadi Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP).

Keputusan Wali Kota Lhokseumawe itu diduga mengabaikan surat Plt. Gubernur Aceh. Dalam surat nomor: 270/1588 tanggal 29 Januari 2019, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta Bupati/Wali Kota se-Aceh menugaskan sejumlah PNS daerah pada KIP Kabupaten/Kota sebagaimana maksud pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KIP sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Berkenaan hal tersebut di atas, untuk mendukung kelancaraan penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019, diminta kepada saudara untuk tidak menarik PNS yang telah ditugaskan tersebut sampai dengan tahapan Pemilu serentak Tahun 2019 selesai," bunyi surat Plt. Gubernur Aceh itu.

Surat itu ditembuskan kepada Mendagri, Menteri PANRB, Kepala BKN, Ketua KPU RI, Dirjen Otda Kemendagri, Ketua DPRA, Ketua KIP Aceh, Ketua DPRK se-Aceh, Ketua KIP Kabupaten/Kota se-Aceh, dan Kepala Badan Kepegawaian Aceh.

Sekda Lhokseumawe, Bukhari AKs., membenarkan Wali Kota Suaidi Yahya sudah melantik M. Rizal--yang selama ini menjabat Sekretaris KIP--menjadi Kepala DKPP. Rizal dilantik bersamaan dengan 10 pejabat eselon II lainnya yang merupakan hasil seleksi/lelang jabatan pada Desember 2018 lalu.

Bukhari mengatakan, pelantikan yang dilakukan terhadap M. Rizal dari Sekretaris KIP menjadi Kepala DKPP itu tidak masalah. "Dan nanti ada penggantinya dari jabatan sebelumnya (Sekretaris KIP). Karena beliau (M. Rizal) sudah mengikuti tahapan seleksi murni (lelang jabatan) beberapa waktu lalu, dan tidak menjadi persoalan," ujar Bukhari saat dikonfirmasi portalsatu.com, Sabtu, 9 Februari 2019.

Ditanya mengapa pelantikan terhadap M. Rizal sebagai Kepala DKPP dari Sekretaris KIP tidak ditunda sampai selesai Pemilu 2019, Bukhari menyebutkan, "Itu tidak bisa ditunda, karena sudah ada persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, apabila telah disetujui maka mesti segera dilantik".

"Untuk Plt. Sekretaris KIP belum diketahui siapa yang akan ditunjuk sebagai pengganti beliau (M. Rizal), itu nanti dilihat kembali. Intinya beliau saat ini sudah resmi menjabat sebagai Kepala DKPP Lhokseumawe karena sudah dilantik, karena sebelumnya di DKPP kekosongan jabatan sebagai kepala," kata Bukhari.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.