11 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Ketua Komisi V DPRA Soal Pemeriksaan Gratis Covid-19

...

  • Fakhrurrazi
  • 03 June 2020 08:40 WIB

M. Rizal Falevi Kirani. Foto: dok./istimewa
M. Rizal Falevi Kirani. Foto: dok./istimewa

BANDA ACEH - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendukung rencana Pemerintah Aceh melakukan pemeriksaan Covid-19 secara massal dan gratis untuk melihat peta penyebaran virus corona di Tanah Rencong. Namun, Komisi Kesehatan DPRA itu berharap tes Covid-19 dilakukan melalui uji swab cairan tenggorokan dan hidung dengan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), bukan rapid test yang selama ini akurasinya diragukan. 

"Kami mengapresiasi langkah Plt. Gubernur Aceh yang akan menggratiskan pemeriksaan Covid-19 secara massal di Aceh, baik berupa rapid test maupun RT-PCR," kata Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani, saat dikonfirmasi, Rabu, 3 Juni 2020.

Falevi menilai kebijakan itu menunjukkan Plt. Gubernur Aceh terbuka terhadap kritik dan mau mendengar setiap masukan. "Karena memang sangat tidak masuk akal, di tengah kondisi seperti ini, masyarakat harus membayar setiap melakukan pemeriksaan Covid-19. Bayangkan saja, untuk pemeriksaan rapid test, biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp650.000 dan RT-PCR sebesar Rp1,5 juta, dan konsultasi dokter spesialis Rp850.000," ungkapnya.

Dia menyebut besaran biaya untuk pemeriksaan Covid-19 tidak masuk akal dan tak memihak rakyat yang ekonominya merosot akibat pandemi virus corona ini. "Itu biaya yang tidak sedikit, di tengah kondisi ekonomi Aceh seperti ini, dan bisa dipastikan, hanya golongan-golongan tertentu yang akan melakukan pemeriksaan Covid-19," ujar Falevi.

Itulah sebabnya, tes Covid-19 secara gratis dinilai langkah tepat. Pemeriksaan massal itu juga nantinya akan memberi gambaran tentang kondisi Aceh sebenarnya terkait Covid-19, sehingga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah terbaik untuk penanganan wabah tersebut.

"Kami dari Komisi V DPRA siap mendukung penuh langkah Pemerintah Aceh selama kebijakan itu memihak dan berguna utk kepentingan rakyat Aceh. Akan tetapi, apabila kebijakan Plt. Gubernur tidak memihak kepentingan rakyat, maka kami dari Komisi V akan berdiri di garda terdepan untuk melawannya," tegas Falevi.

Komisi V DPRA berharap pemeriksaan Covid-19 massal lebih baik hanya dilakukan dengan metode swab, karena selama ini hasil rapid test selalu tidak pasti dan akurasinya diragukan. Bahkan banyak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat akibat hasil rapid test yang seringkali tidak sinkron dengan hasil swab.

"Menurut kami, pemeriksaan rapid test hanya akan membuat pengeluaran anggaran membengkak, karena nantinya harus diuji kembali menggunakan metode swab. Ini penting untuk efisiensi anggaran. Sehingga nanti bisa dimanfaatkan ke tempat lain untuk kepentingan masyarakat," ujar politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini.

Oleh karena itu, Komisi V DPRA meminta Pemerintah Aceh tidak ragu-ragu mengalokasikan anggaran baik dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun sumber refocussing APBA 2020 untuk membiayai kegiatan pemeriksaan swab secara massal. Demi keselamatan rakyat, tak ada alasan untuk tak segera melaksanakan kebijakan tersebut. 

"Apalagi anggaran refocussing kita cukup besar dan belum digunakan sama sekali. Jangan sampai rakyat Aceh bernasib seperti 'ayam yang mati di lumbung padi'. Jika itu terjadi, maka rakyat tidak akan pernah memaafkan Plt. Gubernur dan jajaran Pemerintah Aceh," tegas Falevi.

Siapkan Prosedur 

Pemerintah Aceh masih menggodok prosedur pemeriksaan virus corona, penyebab Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, secara gratis kepada masyarakat Aceh, khususnya pemeriksaan untuk kebutuhan administratif. Sedangkan pemeriksan Covid untuk kebutuhan medis tidak dipungut biaya, sejak virus corona “masuk” Aceh, Maret 2020. 

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG), melalui siaran pers, Selasa, 2 Juni 2020. Kebutuhan administratif itu maksudnya, seperti untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Covid-19) yang akan melakukan perjalanan, administrasi pendidikan, atau kebutuhan administratif lainnya. 

“Sedangkan pemeriksaan untuk kebutuhan medis Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif Covid-19, memang tidak dipungut biaya,” kata SAG. 

Gugus Tugas Covid-19 Aceh sedang berkoordinasi dengan 13 rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Aceh, Kementerian Kesehatan RI, di Lambaro, Aceh Besar. 

Menurut SAG, mekanisme pendaftaran bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan gratis tersebut, prosedur pemeriksaan, jadwal pelaksanaan, dan durasi waktu mendapatkan hasil pemeriksaan, harus sinkron dengan semua institusi pelayanan, agar pelayanan kepada masyarakat lancar dan memuaskan. 

“Semua harus terkoordinasi dan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, agar masyarakat tidak kecewa,” kata SAG.[](*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.