20 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata KIP Aceh Soal APK dan Kampanye Akbar

...

  • Fazil
  • 09 October 2018 16:00 WIB

ilustrasi. @ist/net
ilustrasi. @ist/net

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sudah mengatur desain dan materi alat peraga kampanye peserta Pemilu 2019 di Aceh.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Aceh, Tgk. Akmal Abzal, mengatakan, desain dan materi alat peraga kampanye (APK) paling sedikit memuat visi dan misi maupun program kerja peserta pemilu. Untuk lokasi pemasangan APK itu ditetapkan dengan keputusan KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan pemerintah setempat sesuai tingkatannya.

“Tetapi lokasi dimaksud itu yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tersebut. Masa kampanye secara serentak sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019, termasuk pemasangan APK dimaksud,” kata Tgk. Akmal kepada portalsatu.com, Selasa, 9 Oktober 2018.

Akmal menyebutkan, lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK, di antaranya tempat/rumah ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Menurut Akmal, rapat umum atau kampanye akbar dan juga berbentuk iklan kampanye pada media massa baik cetak maupun elektronik, hanya dibolehkan selama 21 hari mulai 24 Maret hingga 13 April 2019. Kata dia, apabila peserta pemilu melanggar ketentuan atau batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pengawas pemilu akan menertibkan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

“Saat ini hanya bisa dilakukan oleh peserta pemilu seperti pertemuan terbatas dan tatap muka. Lokasi pertemuan terbatas misalnya di dalam ruangan atau gedung tertutup, dan pertemuan tatap muka juga sejenisnya, namun ada ketentuannya masing-masing,” ujar Akmal.

Akmal mengatakan, jadwal kampanye akbar (rapat umum) sudah ditentukan untuk semua partai politik peserta pemilu di Aceh, tapi soal penentuan lokasi masih butuh waktu. KIP Aceh berharap sebelum 24 Maret 2019 sudah menerima data lokasi-lokasi itu. KIP sudah menyurati partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota untuk menjajaki lokasi (lapangan) mana saja yang dijadikan rapat umum. "Karena kampanye rapat umum ini juga untuk calon presiden dan calon wakil presiden," katanya.[]

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.