19 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Pimpinan DPRK Aceh Utara saat Aksi Damai Mahasiswa

...

  • Fazil
  • 23 May 2019 23:00 WIB

Foto: Fazil/portalsatu.com
Foto: Fazil/portalsatu.com

ACEH UTARA - Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., menyambut ratusan mahasiswa yang melakukan aksi damai di Gedung DPRK setempat, Kamis, 23 Mei 2019. Dalam aksi itu mahasiswa mengusung isu "Selamatkan Indonesia Jilid II".

"Kami representasi dari masyarakat, dan mahasiswa merupakan sebagai sampul dari kedaulatan rakyat. Maka hari ini kita memperjuangkan hak kedaulatan rakyat yang seakan-akan telah terabaikan. Namun kita juga harus meyakini bahwa hal yang diperjuangkan memiliki kewajiban yang besar dari kita semua untuk mempertahankan keutuhan negara Indinesia," kata Zubir HT., di hadapan para mahasiswa tersebut.

Terkait petisi dari mahasiswa, Zubir menyebutkan, hari ini secara bersama-sama mencoba telaah selama dalam konteks aturan dan peraturan yang berlaku, dan pihaknya siap mendukung langkah para mahasiswa.

"Untuk itu, kami keluarga besar DPRK Aceh Utara menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya beberapa peserta aksi 22 Mei 2019 di Jakarta," ujarnya.

Zubir menambahkan, apapun alasannya perlu dievaluasi dan dikaji penyebabnya. Kata dia, semua pihak harus memahami betul bagaimana dari pihak TNI, Polri menjaga dan memprioritaskan keutuhan bangsa dan negara. "Dan tidak menyampingkan hak-hak yang harus didapatkan oleh rakyat terutama teman-teman yang melaksanakan aksi di Jakarta," kata Zubir.

Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa tergabung dalan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe dan sejumlah ormawa di Aceh Utara dan Lhokseumawe, menggelar aksi damai di Gedung DPRK Aceh Utara, Kamis, 23 Mei 2019, sore.

Mahasiswa mengawali aksi dengan berorasi di Tugu Rencong Simpang Kuta Blang, Lhokseumawe. Setelah itu mereka longmarch ke Taman Riyadah dan menuju Gedung DPRK Aceh Utara, yang mendapat pengawalan dari personel Polres Lhokseumawe. Dalam aksi tersebut mahsiswa mengusung isu "Selamatkan Indonesia Jilid II". Setelah beberapa menit berorasi, mereka kemudian disambut Wakil Ketua I DPRK Aceh Utara, Mulyadi CH., dan Wakil Ketua II DPRK, Zubir HT.

Koordinator aksi, Muhammad Fadli, mengatakan, ada beberapa poin petisi yang disampaikan. Pertama, tegakkan supremasi hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. "Karena kita melihat selama ini hukum tidaklah berjalan sesuai dengan konstitusi".

"Kemudian, implementasikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Persamaan Hak Dihadapan Hukum, dan implementasi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang Kebebasan Berpendapat".

"Selanjutnya, evaluasi pemilu serentak pileg dan pilpres, yang kita lihat banyaknya korban anggpta KPPS, serta harus mengevaluasi terkait kecurangan dari hasil pemilu tersebut. Kita juga meminta tegakkan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah," kata Fadli kepada para wartawan di sela aksi tersebut.

Selain itu, lanjut Fadli, pemerintah harus mengevaluasi kinerja Kapolri, karena yang terlihat saat ini bahwa Polri tampaknya tidak sesuai menjalakan perundang-undangan yang ada. "Kita melihat pada aksi di Jakarta, mereka (Polri) menembak gas air mata, menembak demonstran, bahkan sampai ada sejumlah orang yang meninggal dunia. Kami sangat mengecam terhadap tindakan yang dilakukan oknum Polri tersebut," ungkapnya.

Di samping itu, kata Fadli, pihaknya menilai bahwa DPR sudah gagal dalam melakukan pengawasan. 

Mahasiswa menyampaikan petisi tersebut kepada DPRK Aceh Utara untuk diteruskan ke DPR RI. 

"Harapan besar kita adalah agar DPR mendengar aspirasi masyarakat, karena saat ini telah dipolarisasi dan disintegrasi antarbangsa yang bisa membuat perpecahan bangsa kita ini. Kami sangat tidak setuju dengan keadaan seperti saat ini, kita minta kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsa Indonesia," ujar Fadli.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unimal, Royhan, menyebutkan, pihaknya juga meminta Komnas HAM agar menginvestigasi terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada aksi 22 Mei 2019 di Jakarta. 

"Kami meminta Komnas HAM agar mengusut tuntas, siapapun pelakunya itu harus mendapatkan hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku. Karena ini menyangkut dengan marwah rakyat Indonesia dan hak asasi manusia," ujar Royhan.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.