24 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Sekda dan Dewan Aceh Utara Soal Raskin Tak Lagi Gratis

...

  • PORTALSATU
  • 11 December 2017 20:20 WIB

Foto: ilustrasi. @istimewa
Foto: ilustrasi. @istimewa

LHOKSEUMAWE – Sekda Aceh Utara Abdul Aziz mengatakan, keuangan daerah sudah menciut, sehingga pemerintah setempat tidak mampu lagi memberikan subsidi dana agar masyarakat menerima raskin secara gratis. Pemkab Aceh Utara, kata dia, hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk ongkos pengangkutan beras bagi rakyat miskin tersebut.

“Sebenarnya Aceh Utara dulu sudah menyampaikan, mengajukan, agar Kabupaten Aceh Utara juga memberi susidi. Tetapi yang jelas, itu kan bukan beras gratis, beras subsidi. Pemerintah pusat telah memberi subsidi. Artinya, daerah menyikapi atas program pemerintah pusat. Kebetulan, pada saat diluncurkan pemberian beras subsidi ini, pemerintah Aceh Utara ada uang, mungkin itulah dilakukan semacam subsidi untuk gratis,” kata Abdul Aziz menjawab portalsatu.com di Gedung DPRK Aceh Utara, Senin, 11 Desember 2017, sore.

Abdu Aziz melanjutkan, “Tetapi manakala keuangan daerah sudah agak menciut dengan ada beberapa kebijakan pemerintah pusat, ini kan berpengaruh. Berpengaruh sehingga beras subsidi ini kita hanya tetap memberikan dalam bentuk ongkos angkut supaya mengurangi beban masyarakat”.

Menurut Abdul Aziz, defisit (kekurangan) anggaran Aceh Utara tahun ini tidak terjadi secara sekonyong-konyong. “Tapi ada serentetan kebijakan-kebijakan. Kemarin kita lihat beberapa kali dikurangi hak Aceh Utara (pendapatan transfer dari pemerintah pusat), dan dikurangi ini setelah anggaran berjalan,” ujar Sekda Aceh Utara.

Ditemui terpisah, Ketua Badan Anggaran DPRK Aceh Utara, Arafat, mengatakan, saat pembahasan Rancangan Perubahan APBK tahun 2017, pihaknya sudah meminta eksekutif mengalokasikan dana agar masyarakat tetap memperoleh raskin gratis sampai Desember ini. “Setiap pembahasan kita desak eksekutif untuk tetap mengalokasikan anggaran untuk membayar raskin digratiskan sampai Desember,” katanya.

Ditanya mengapa kemudian tidak dialokasikan dana subsidi untuk raskin dalam Perubahan APBK 2017 sehingga masyarakat harus menebus beras itu, Arafat mengatakan, “Menurut keterangan Sekda (Abdul Aziz) dan Pak Nasir (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Utara), karena kemampuan keuangan daerah”.

Kamoe wate pembahasan Perubahan (APBK 2017) nyan, kamoe kon hana ta turi gese yg leubeh mendetil, ta yue seumike bak eksekutif untuk pergeseran nyan, peutamong lam pembahasan sagai setuju atau hana setuju dewan. Jadi, kamoe di Banggar (DPRK), ta tekankan untuk raskin nyoe tetap harus dialokasikan anggaran sampai buleun dua blah,” ujar Arafat.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Anti-Diskriminasi Rakyat (MANDAT) menentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkait penebusan beras miskin (raskin) dengan dalih defisit anggaran. Terhitung periode Oktober hingga Desember 2017, raskin yang sebelumnya gratis harus ditebus Rp1.600 per kilogram.

“Saya tidak sependapat dan menentang kebijakan itu. Kami, MANDAT, bersama masyarakat siap menggelar aksi dan menuntut pemerintah agar menggratiskan kembali raskin bagi mereka yang berhak," ujar Koordinator MANDAT, Sulaiman akrab disapa Nyakman, melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Minggu, 10 Desember 2017.

Nyakman mennyebutkan, “Defisit terjadi bukan karena kebodohan rakyat, melainkan karena kebodohan Pemda dan Banggar DPRK dalam mengelola anggaran. Namun kenapa rakyat yang dikorbankan, sementara Pemda dan DPRK seolah tutup mata atas penderitaan rakyat saat ini”.

Nyakman meminta seluruh anggota DPRK Aceh Utara untuk mendesak bupati agar membagikan raskin secara gratis. Anggota dewan dari semua partai merupakan wakil rakyat, sudah sepantasnya memperjuangkan suara rakyat. Dewan harus menunjukkan tanggung jawab terhadap rakyat, ketika kebijakan pemerintah sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat.

“Dewan jangan mendukung kebijakan yang menindas rakyat. Ingat, dewan bisa berada di posisi sekarang bukan karena dukungan suatu partai, tapi atas dukungan dan kepercayaan yang didapatkan dari rakyat. Jangan sia-siakan kepercayaan yang telah diberikan rakyat, karena bisa jadi di masa mendatang Anda kembali membutuhkan dukungan rakyat,” kata Nyakman. (Baca: Raskin Harus Ditebus, Mandat Ajak Masyarakat Lawan Kebijakan Pemkab Aceh Utara)[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.