17 January 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Sekretaris Pansus Migas DPRK Aceh Utara Soal PT PHE

...

  • Fazil
  • 14 January 2019 19:00 WIB

Ismed Nur Aj Hasan. Foto: Fazil/portalsatu
Ismed Nur Aj Hasan. Foto: Fazil/portalsatu

ACEH UTARA - Sekretaris Pansus Migas DPRK Aceh Utara, H. Ismed Nur Aj. Hasan, menilai banyak hal yang perlu ditelusuri di lingkungan PT Pertamina Hulu Energi NSB berkenaan kesejahteraan masyarakat.

"Terutama kondisi jalan yang rusak, kemudian ada seperti lokasi-lokasi wilayah kerja (WK) di daerah Cluster I dan sebagainya. Juga ada Oil Well atau Producing Well yang pernah di-drilling (pengeboran) oleh ExxonMobil dulu, itu juga ditinggalkan dan menjadi hutan begitu saja," ujar Ismed Nur Aj. Hasan kepada portalsatu.com, Senin, 14 Januari 2019.

"Istilahnya kalau lokasi tersebut digunakan untuk masyarakat itu tidak dibolehkan. Padahal, masyarakat di sekitaran perusahaan itu bisa menanam tanaman seperti sayuran maupun sejenis lainnya. Pernah sekali ada warga di daerah Kecamatan Tanah Luas menanam kelapa sawit sekitar 300 hingga 500 batang, setelah itu dipanggil dan disuruh potong," kata anggora DPRK dari PPP itu.

Jadi, kata Ismed melanjutkan, "sangat kejam kalau untuk kepentingan masyarakat, padahal lahan tersebut tidak  digunakan". 

"PT PHE merupakan perusahaan lokal yang juga manajemennya adalah orang Aceh, maka masyarakat mengharapkan ada kepedulian baik untuk lingkungan (infrastruktur jalan) maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR)," kata Ismed.

Apalagi, kata Ismed, di lingkungan PT PHE itu banyak masyarakat miskin, kaum duafa. "Juga masih banyak warga belum memiliki rumah yang layak huni. Minimal mereka (perusahaan) itu membantu dengan cara merehabilitasi, ini terkadang tidak dilaksanakan oleh mereka".

"Pada intinya terutama sekali kita (Pansus Migas) menampung dulu aspirasi, masukan, dukungan dan berembuk bersama SKPK Aceh Utara yang berhubungan dengan migas. Baik pihak (dinas membidangi) pertambangan dan energi, Disperindag, dan seluruh stakeholder yang terlibat berkenaan itu," ujar Ismed.

Ismed menambahkan, pihaknya nanti juga akan menjajaki terlebih dahulu bagaimana mekanisme yang sudah dilakukan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). "Jangan nanti BPMA selaku pengelola migas yang ada di Aceh ternyata mereka sudah melakukan kebijakan tersendiri. Maka tim pansus perlu menelusuri bagaimana proses ini akan mendapatkan masukan-masukan yang positif, kemudian baru kita bisa tembus ke PT PHE". 

"Jika perlu, kalau pihak PT PHE tidak bisa menjawab mengenai keluhan-keluhan masyarakat maka kita juga bisa  menyampaikan langsung hal ini kepada pihak Departeman Pertambangan dan Energi (Kementerian ESDM, red). Karena sangat disayangkan dengan kondisi jalan di lingkungan perusahaan itu yang rusak tampaknya tidak ada perbaikan sebagaimana diharapkan bersama," ungkap Ismed.

"Selain itu, terkait penutupan portal (pintu gerbang) perusahaan tersebut di sejumlah lokasi sepanjang jalan, masyarakat meminta PT PHE agar portal itu untuk dapat dihilangkan. Karena itu juga menghambat perekonomian masyarakat. Maka kita juga akan memperjuangkan hal-hal yang demikian sampai masyarakat bisa menikmati kenyamanan khususnya di lingkungan perusahaan itu dan sekitarnya," kata Sekretaris Pansus Migas DPRK Aceh Utara.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.