13 December 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Walhi Aceh Soal Penyebab Banjir di Aceh Utara

...

  • TAUFAN MUSTAFA
  • 06 December 2017 15:00 WIB

Muhammad Nur. @Taufan Mustafa
Muhammad Nur. @Taufan Mustafa

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mengungkapkan, Aceh Utara menjadi daerah “langganan” banjir akibat penyusutan hutan.

"Aceh Utara mengalami bencana setiap musim hujan. Aceh Utara memang langganan banjir setiap tahun,” kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur menjawab portalsatu.com, Rabu, 6 Desember 2017.

Muhammad Nur menjelaskan, hutan Aceh terus menyusut 16.000 sampai 20.000 hektare (Ha) per tahun. Catatan Walhi Aceh, kerusakan hutan Aceh mencapai 900.000 Ha dari tahun 2009 hingga 2016. “Total luas hutan Aceh Utara 36.794 Ha, hutan lindungnya 8.540 Ha, hutan produksi 27.461 Ha, kawasan konservasi 793 Ha,” ujarnya.

Menurut dia, penyusutan hutan disebabkan kegiatan perkebunan, pertambangan, illegal logging, pembukaan kebun oleh warga hingga pembangunan ruas jalan dalam kawasan hutan maupun proyek fisik seperti waduk, embung dan lainnya di kawasan hutan Aceh.

"Proyek Waduk Krueng Keureuto juga telah berkontribusi pengurangan luas hutan dan lahan. Keberadaan PT MPT maupun RPPI dan HGU Aceh Utara telah berkontribusi pengurangan hutan di sana, sehingga menambah jumlah debit air hujan ke permukiman penduduk," kata Muhammad Nur.

Muhammad Nur mengatakan, Pemerintah Aceh harus mengubah cara membangun proyek fisik seperi waduk, embung, dan lainnya. Pemerintah, kata dia, harus membangun hutan yang lestari dengan cara melindungi wilayah tutupan hutan di seluruh Aceh. Jika tidak, kejadian banjir, longsor, dan berbagi bencana alam lainnya tidak bisa dikurangi, bahkan meningkat setiap tahun.

"Seharusnya kesadaran sudah mulai terbangun saat musim kering, bukan kesadaran baru muncul saat musim hujan, karena musim itu tidak bisa disalahkan," ujar Muhammad Nur.

Menurut dia, terkait banjir melanda Aceh Utara saban tahun, maka yang harus bertanggung jawab adalah semua pihak yang sudah merusak fungsi hutan dan lahan di berbagai wilayah penyangga air maupun daerah aliran sungai (DAS) yang terus dikeruk oleh aktivitas galian C.

"Saya menilai agenda pencegahan oleh Pemerintah Aceh atau kabupaten/kota masih lemah. Yang dibutuhkan sekarang itu aksi kongkret, merapikan kembali seluruh bisnis yang tersebar dalam hutan Aceh Utara, bahkan mencabut (izin) usaha yang lalai dalam melakukan kewajiban. Dan perlu dievaluasi kembali keberadaan kegiatan legal maupun ilegal," kata Muhammad Nur.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh segera melakukan aksi kongkret terkait perbaikan hutan dan lahan. Selain itu, pemerintah harus disiplin dalam menggunakan administrasi legalitas untuk mengontrol tata ruang Aceh.

"Karena tanpa ada upaya merapikan seluruh kegiatan dalam kawasan hutan, mustahil bencana akan berakhir saat musim hujan," ujar Muhammad Nur.[]

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.