26 April 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Komentar Cage DPRA Soal Gubernur Belum Lantik Komisioner KIP Aceh

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 30 May 2018 22:15 WIB

Azhari alias Cage. @dok. portalsatu.com
Azhari alias Cage. @dok. portalsatu.com

BANDA ACEH – Ketua Komisi I DPRA, Azhari, S.IP., alias Cage, menilai sikap Gubernur Irwandi Yusuf belum mau melantik Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023, bersifat politis.  

“Saya lebih melihat kepada politisnya, bahwa (sikap) gubernur ada unsur politisnya, saat DPR (Aceh) akan menggugat persoalan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 justru berimbas pada itu,” kata Cage dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, Rabu, 30 Mei 2018, sore.

Menurut Cage, sikap gubernur belum bersedia melantik Komisioner KIP yang baru dapat menimbulkan persepsi negatif bagi Aceh. Pasalnya, kata Cage, gubernur terkesan tidak memahami ketentuan perundang-undangan berlaku. “Dan juga tidak membangun komunikasi yang baik dengan DPR, sehingga merugikan rakyat Aceh,” ujarnya.

Cage menjelaskan, pada pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), sangat jelas disebutkan, “Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur”.

“Itu kan penghormatan yang diberikan oleh UU khusus. Nah, saat gubernur tidak melantik KIP otomatis gubernur tidak menghormati UUPA dan melanggar UUPA,” kata Cage.

Cage melanjutkan, dalam pasal 57 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa "Masa kerja anggota KIP adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan". Artinya, gubernur harus melantik anggota KIP Aceh periode 2018-2023 lantaran masa jabatan KIP 2013-2018 sudah berakhir pada 24 Mei lalu.

“DPR (Aceh) tetap berpegang pada UU Nomor 11 Tahun 2006. Jika memang gubernur tetap tidak mau melantik KIP Aceh, ini persepsi kami adalah suatu pelanggaran UU yang serius. Maka kita mendesak KPU RI mencarikan solusi untuk pelantikan KIP Aceh karena terjadi kekosongan. Apalagi ini memasuki masa yang super sibuk oleh penyelenggara Pemilu. Bagaimana nanti KPU yang juga menyelenggarakan pemilihan di tingkat nasional, justru harus merangkap tugas,” ujar Cage.

Baca juga: KPU Pusat Ambil Alih Tugas KIP Aceh

Cage menambahkan, saat ini KPU RI sudah mengambil alih KIP Aceh lantaran gubernur belum melantik komisioner 2018-2023. “Nanti apabila ketiadaan penyelenggara di kabupaten atau kota, maka diambil alih KPU. Otomatis, apa mungkin ketiganya KPU kerjakan,” katanya.

“Jelas itu tidak mungkin (KPU RI terus menerus menjalankan tugas di Aceh). Karena sekarang KPU ada beban tugas lagi dengan mengambil alih tugas KIP Aceh. Secara logika kan tidak mungkin. Maka untuk menghindari kekosongan itu, kita mendesak KPU untuk mencari solusi. Silakan temui Mendagri untuk mencari jalan keluar yang tentunya tidak merugikan Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh,” ujar Cage.

Lihat pula: Ambil Alih Tugas KIP Pijay, Ini Kata Komisioner KPU

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menegaskan, ia tidak akan melantik Komisioner KIP Aceh periode 2018-2023, sampai Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh direvisi atau dicabut. 

“Sesuai sumpah jabatan, gubernur wajib melaksanakan semua aturan dan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini (pelantikan komisioner KIP). Jikapun saya lantik, bisa saja hal ini digunakan oleh DPRA untuk melakukan interpelasi terhadap saya,” kata Irwandi saat menerima lima Komisioner KPU RI, di Ruang Rapat Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Senin, 28 Mei 2018.

Menurut Irwandi, untuk mengisi kekosongan jabatan Komisioner KIP Aceh, juga KIP Pidie Jaya, dirinya sepakat untuk sementara waktu diambil alih oleh KPU Pusat, sampai tahapan pemilu atau pemilihan selesai, atau sampai adanya revisi Qanun 6/2016. “Saya sangat percaya, KPU sangat mampu melaksanakannya,” kata gubernur.

Irwandi melanjutkan, solusi lainnya, DPR harus segera mervisi atau ada yang menggugat agar Qanun 6/2016 tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung, supaya dirinya bisa melantik Komisioner KIP Aceh.

Qanun 6/2016, pasal 58 ayat (1) berbunyi, “Dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota berakhir, sedangkan tahapan Pemilu atau Pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu atau Pemilihan”. (Baca: Tak Lantik Komisioner KIP Aceh, Ini Alasan Gubernur Irwandi)[]

Baca juga:

H. Nazaruddin Ibrahim: Gubernur dan DPR Aceh Saling Menyandera

Kata Kepala Ombudsman Aceh Soal Gubernur Belum Lantik Komisioner KIP

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.