31 March 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Aceh Utara
Ini Komentar GerTaK Soal Laporan Hasil Pansus Migas DPRK

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 21 August 2019 20:25 WIB

Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa
Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa

LHOKSUKON - Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) mengapresiasi kinerja Pansus Migas DPRK Aceh Utara yang telah menyelesaikan tugasnya, sehingga menghasilkan rekomendasi kepada bupati.

"Kita desak agar Pemkab Aceh Utara harus segera menindaklanjuti (rekomendasi) hasil kerja pansus. Segera melakukan pertemuan dengan BPMA dan libatkan tokoh masyarakat," ujar Koordinator GerTaK, Muslem Hamidi, kepada portalsatu.com, Rabu, 21 Agustus 2019, sore.

Muslem melanjutkan, "Semua kegiatan dan upaya yang telah dilakukan oleh tim pansus akan menjadi sia-sia apabila pemerintah daerah tidak cepat dalam mengambil tindakan. Karena kita juga menyadari selama ini Aceh Utara sebagai daerah penghasil atau wilayah kerja (WK) perusahaan Migas tidak mendapatkan hak yang sesuai, baik untuk daerah maupun masyarakat".

Ke depan, kata Muslem, pihaknya mendesak tanggung jawab pemerintah daerah agar menyelesaikan tugas ini (rekomendasi pansus) kurang dari satu bulan. "Mengingat perpanjangan sementara tahap kedua PT PHE akan berakhir pada Oktober setelah diperpanjang kembali sejak April lalu," katanya. 

"Artinya, sejak habis masa kontrak, lalu diperpanjang sementara pada Oktober 2018,: sudah dua kali perpanjangan kontrak hingga Oktober tahun ini maka sudah satu tahun. Seharusnya persoalan ini bisa segera diselesaikan. Oleh karenanya kebijakan yang tegas dan berani sudah seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Aceh Utara agar kontrak yang akan diperpanjang untuk 20 tahun ke depan tidak merugikan dan menghilangkan hak-hak daerah dan masyarakat Aceh Utara," ujar Muslem. 

GerTaK juga mendesak Bupati Aceh Utara segera mengangkat pimpinan Perusahaan Daerah Pasee Energi (PDPE) yang baru mengingat pimpinan sebelumnya sudah terpilih sebagai anggota DPRK. "Pergantian ini juga perlu segera dilakukan agar kinerja PDPE ke depan bisa lebih optimal dalam mendukung proses pengelolaan Migas oleh Pemerintah Aceh Utara," kata Muslem. 

Selain itu, lanjut Muslem, seharusnya tidak hanya untuk PT PHE, tetapi pansus ini juga harus dilakukan kepada semua perusahaan migas yang beroperasi di Aceh guna memperjelas potensi cadangan migas di Aceh, dan kontraknya harus memperhatikan hak daerah dan masyarakat sekitar.

Terkait anggaran Rp250 juta yang digunakan pansus, kata Muslem, akan sebanding apabila semua hasil rekomendasi yang disampaikan bisa ditindaklanjuti dan dikawal DPRK ke depan. "Jika semua tuntutan itu berhasil diadvokasi baru wajar diberikan apresiasi atas kinerja tim pansus dengan segala batas kewenangan yang dimiliki karena hanya setingkat level DPRK kabupaten".

"Oleh karenanya, anggota DPRK ke depan harus mengawal semua rekomendasi yang telah dihasilkan untuk sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Aceh Utara. Karena masa tugas tim pansus sudah berakhir maka menjadi tugas kolektif anggota DPRK ke depan untuk mengawal dan memperjuangkan semua hasil kinerja tim pansus selama ini," pungkas Muslem Hamidi.

Diberitakan sebelumnya, Panitia Khusus Minyak dan Gas (Pansus Migas) DPRK Aceh Utara menghabiskan dana perjalanan dinas sekitar Rp250 juta bersumber dari APBK tahun 2019. Ketua Pansus Migas DPRK Aceh Utara, Tgk. Junaidi alias Tgk. Juned, mengakui dana senilai Rp250 juta tersebut sudah digunakan semuanya untuk kegiatan selama masa kerja pansus, Februari hingga Juli 2019.

“Sangat lucu sekali. Dengan alokasi dana pansus Rp250 juta itu sangat sedikit. Akan tetapi, kami selaku dewan yang merupakan amanah rakyat, demi masyarakat Aceh Utara kami terus bekerja, dan bahkan setengah daripada itu ada uang pribadi yang dilaksanakan dalam kerja pansus tersebut,” ujar Tgk. Juned menjawab portalsatu.com usai rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Migas DPRK Aceh Utara di gedung dewan setempat, Selasa sore.

Rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Migas itu, dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A. Jalil, didampingi Wakil Ketua I DPRK, Mulyadi CH., Wakil Ketua II DPRK, Zubir HT., dihadiri Asisten I Setda, Dayan Albar, Asisten III, A. Murtala, serta para Kepala SKPK Aceh Utara. Rapat paripurna tersebut tampak dihadiri 26 anggota dewan termasuk tiga pimpinan dari total 45 anggota DPRK.

Laporan Hasil Kerja Pansus Migas dibacakan Wakil Ketua Pansus, Anzir. Laporan tersebut setebal 32 halaman. Setelah memaparkan sejumlah hal secara panjang lebar, Pansus Migas menyatakan, terdapat “inti penting” yang harus segera dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara”.

Berikut “inti penting” berisi empat poin disampaikan Pansus Migas DPRK Aceh Utara kepada Pemkab Aceh Utara:

1. Mengundang Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk memperjelas kedudukan terhadap perpanjangan kontrak baru terhadap PT Pertamina Hulu Energi dan participating interes kepada PDPE (Perusahaan Daerah Pase Energi).

2. Mengundang PT Pertamina Hulu Energi untuk mempertanyakan tentang pengelolaan hasil produksi dan rehabilitasi terhadap lingkungan sekitar Cluster 1, 2, 3, 4 dan south Lhoksukon.

3. Mengundang tokoh masyarakat untuk mendapat masukan-masukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Aceh Utara.

4. Membentuk Tim Advokasi bersama terhadap sumber daya alam migas bersama dengan PD Pase Energi.

Adapun Rekomendasi Hasil Kerja Pansus Migas--yang menurut pansus--harus segera ditindaklanjuti Pemkab Aceh Utara berisi 11 poin:

1. Mendorong perubahan PP No. 23 Tahun 2015 supaya kewenangan Pemerintahan Aceh lebih kuat dan kokoh dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Aceh dan memasukkan norma baru keterlibatan Kabupaten/Kota Penghasil Migas dalam revisi PP tersebut sehingga Kabupaten Aceh Utara sebagai daerah penghasil dan menanggung akibat paling serius dari eksploitasi Migas dapat memperoleh posisi yang adil dan bermartabat.

2. PT PHE dan perusahaan eksploitasi lainnya wajib melakukan antisipasi dan pemulihan kawasan persawahan dan perkebunan masyarakat yang terimbas oleh kegiatan perusahaan.

3. Participating interest merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi kepada PD Pase Energi.

4. Mengingat akan dilakukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama kepada PT Pertamina Hulu Energi, dalam hal ini pansus mendesak Plt. Gubernur Aceh, DPRA dan BPMA untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak tersebut dengan memperhatikan kondisi di lapangan pada wilayah kerja serta tidak mengabaikan hak-hak yang diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM tentang Migas terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diatur melalui K3S.

5. Terhadap penempatan saham 1 persen yang ditawarkan oleh PDPA kepada PDPE harus ditolak, dan dipertimbangkan kembali oleh Plt. Gubernur Aceh, DPRA dan PDPA, dengan mempertimbangkan secara serius posisi Aceh Utara sebagai daerah penghasil dan penanggung akibat langsung dari eksploitasi jangka panjang tersebut.

6. Besaran dan pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility) oleh perusahaan ekspliotasi perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab yang dapat diketahui oleh Pemerintah Aceh Utara dan DPR Kabupaten Aceh Utara.

7. Perusahan eksploitasi wajib mengutamakan tenaga kerja lokal baik tenaga kerja skill dan nonskilldan memberikan pendidikan serta pelatihan di bidang Migas dan non-Migas bagi masyarakat Aceh Utara.

8. Dalam rangka perpanjangan kontrak baru, pansus merekomendasikan model kontrak berbasis model cost recovery.

9. Semua aset bekas ExxonMobil baik berupa lahan dan bagunan yang tidak lagi dipergunakan untuk operasional perusahaan supaya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh untuk dapat dipergunakan bagi kepentingan masyarakat.

10. Pansus meminta kepada PT Pertamina Hulu Energi untuk merehabilitasi seluruh lingkungan mulai dari masa Mobil Oil, ExxonMobil dan PT Pertamina Hulu Energi yang selama ini diabaikan, termasuk pencemaran limbah mercuri.

11. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera meyusun Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Minyak dan Gas bumi di Aceh Utara.

Untuk diketahui, ada sembilan anggota DPRK Aceh Utara yang menjadi Tim Pansus Migas tersebut. Yakni, Tgk. Junaidi (ketua pansus), Anzir (wakil ketua), Ismed Nur Aj. Hasan (sekretaris), Zubir HT., Ismail A. Jalil, Abdul Mutaleb, Anwar Sanusi, Asadi, dan Tantawi (anggota pansus).[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.