19 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Komentar GerTaK Soal Mutasi Pejabat Aceh Utara

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 26 May 2019 21:30 WIB

Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa
Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa

LHOKSUKON - Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK), Muslem Hamidi, menilai pelantikan 10 pejabat eselon II yang dilakukan Bupati Aceh Utara, Jumat kemarin, bukan atas dasar kebutuhan. 

"Pejabat yang diganti atau dimutasi kita nilai bukan karena sesuai kebutuhan. Kita melihat mutasi pejabat ini lebih kepada pengisian jabatan oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan bupati, hampir semua pejabat yang diganti itu hanya perubahan posisi saja dari dinas ke dinas yang lain. Orangnya masih sama," kata Muslem Hamidi dalam keterangannya kepada portalsatu.com via WhatsApp, 25 Mei 2019.

Muslem menyebutkan, selama ini publik menyoroti serapan APBK Aceh Utara yang lamban dan tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat. "Seharunya bupati lebih memperhatikan soal ini. Mestinya mutasi itu dilakukan berdasarkan semangat untuk memperbaiki kinerja SKPK (satuan kerja perangkat kabupaten) yang dianggap lamban sehingga tidak bisa menjawab soal yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya. 

"(Tapi) ini kita lihat tidak begitu, harusnya bupati punya program yang mesti ditekankan kepada SKPK-SKPK untuk bisa dijalankan dengan baik. Jika tidak maka pejabatnya mesti diganti. Tapi kita menilai ini tidak begitu, harusnya diganti karena kinerjanya buruk sehingga diganti agar menjadi baik. Tapi kalau posisi itu hanya diduduki oleh orang-orang yang selama ini juga tidak bisa memberikan kinerja yang baik maka tidak akan ada bedanya. Dalam hal ini kita meminta bupati harus tegas," kata Muslem.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Aceh Utara melantik 10 pejabat eselon II, di Aula Setda setempat, Jumat, 24 Mei 2019. Ke-10 pejabat eselon II yang dilantik ialah Saifullah menjadi Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (sebelumnya menjabat Asisten II), Munawar Staf Ahli Bupati bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan SDM (sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD), Amir Hamzah Kepala BPBD (sebelumnya Kadis Perpustakaan dan Kearsipan), Teuku Safwansyah Kadis Lingkungan Hidup (sebelumnya Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik), Marzuki Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (sebelumnya Kadis Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja/DPMTTK), Muhammad Zulfhadli Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (sebelumnya Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Fakruradhi Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (sebelumnya Kadis Lingkungan Hidup), Salwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/BPKK (sebelumnya Inspektur/Kepala Inspektorat), Muhammad Nasir jadi Inspektur (sebelumnya Kepala BPKK), dan Abdullah Hasbullah Kadis Pendidikan Dayah (sebelumnya Sekretaris DPRK/Sekwan).

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib alias Cek Mad, mengatakan, pejabat yang dimutasi itu sudah mengikuti job fit, dan telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Cek Mad menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan fit (seleksi terbuka untuk menjaring pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya) lantaran sejumlah SKPK Aceh Utara masih dipimpin pelaksana tugas atau Plt.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.