26 November 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Penjelasan Plt. Sekda Aceh Utara Terkait HGU Blang Ara

...

  • Fazil
  • 19 November 2020 16:42 WIB

Perwakilan massa aksi melakukan audiensi dengan Pemkab Aceh Utara terkait HGU PT Blang Ara Company [Foto: Fazil]
Perwakilan massa aksi melakukan audiensi dengan Pemkab Aceh Utara terkait HGU PT Blang Ara Company [Foto: Fazil]

Nanti bisa dikonsultasikan dengan BPN, karena itu kewenangannya Kanwil BPN. Harapan kita kepada masyarakat dapat bersabar untuk menunggu proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara melalui Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Dr A Murtala, memberikan penjelasan kepada perwakilan massa terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT Blang Ara Company yang diprotes oleh warga.

Perjelasan itu disampaikan dalam audiensi dengan perwakilan peserta aksi di Operational Room (Oprom) Kantor Bupati Aceh Utara, Kamis, 19 November 2020. Kata Murtala, pihaknya menampung apa yang disampaikan masyarakat untuk selanjutnya akan dipelajari. Namun penyelesaian persoalan HGU tersebut harus melibatkan banyak pihak, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh.

"Kita meminta kepada perwakilan masyarakat itu untuk memberikan waktu selama dua minggu untuk dapat kita pelajari dokumen yang sudah ada dan sejauh mana prosesnya. Karena ternyata ini memang permasalahan yang sudah lama," kata Murtala.

Murtala menambahkan, pihaknya juga telah membentuk tim identifikasi terhadap HGU PT Blang Ara yang sudah berakhir tersebut. Tim itu sudah bekerja, tapi sampai saat ini belum ke lapangan. Akan tetapi telah mengadakan rapat-rapat pembahasan.

"Tim itu terdiri dari internal kita dan juga dilibatkan dari pihak BPN Aceh Utara. Selain itu, ada juga pihak kecamatan di wilayah HGU itu,” tambah Murtala.

Tapi kata Murtala, pihaknya belum mendapat data yang pasti berapa luas lahan yang HGU-nya sudah berakhir, berapa luas yang diperpanjang dan berapa yang akan di-enclave.

“Barangkali itu nanti bisa dikonsultasikan dengan BPN, karena itu kan secara kewenangannya Kanwil BPN. Harapan kita kepada masyarakat dapat bersabar untuk menunggu proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah," ungkap Murtala.

Diberikan sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh Utara bersama Aliansi Gerakan Tani untuk Reformasi Agraria Sejati, Kamis, 19 November 2020 melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Aceh Utara.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersebut, Fakhrurrazi menyatakan mereka menolak PT Blang Ara Company beroperasi kembali di wilayah Kecamatan Pirak Timur, Cok Girek dan Paya Bakong. Karena itu mereka menuntut Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib untuk membatalkan perpanjangan rekomendasi perizinan Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT Blang Ara Company.

Menurut Fakhrurrazi, PT Blang Ara Company sudah melakukan penggarapan atau penanaman segala jenis tanaman pertanian sejak tahun 1998. Pada tahun 2015 HGU yang dimiliki oleh PT. Blang Ara Company sudah berakhir, namun tahun 2018 mereka kembali mendapat perizinannya untuk melakukan pengelolaan penanaman sawit.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.