26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Rekomendasi Dewan Adat JKMA Aceh 2019

...

  • PORTALSATU
  • 14 February 2019 18:00 WIB

Foto: istimewa
Foto: istimewa

BANDA ACEH - Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh menggelar Rapat Dewan Adat JKMA Aceh Tahun 2019, di Hotel Kumala, Banda Aceh, 13-14 Februari 2019.

Pertemuan itu dihadiri 25 orang Dewan Adat JKMA Aceh, Koordinator dan Sekretaris Pelaksana beserta staf JKMA Aceh. "Tujuan rapat ini adalah untuk membahas dan mengesahkan usulan rancangan program dan anggaran JKMA Aceh tahun 2019, melakukan evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan terhadap kerja JKMA Aceh, dan berbagi informasi perkembangan JKMA Aceh dan JKMA wilayah".

Setelah bermusyawarah selama dua hari, rapat yang dipimpin Ketua Dewan Adat JKMA Aceh, Sunawardi, menghasilkan beberapa keputusan. Salah satu di antaranya, Keputusan Nomor 3/RDA JKMA ACEH/II/2019 tentang Rekomendasi Rapat Dewan Adat JKMA Aceh Tahun 2019.

Adapun isi rekomendasi tersebut: 1. Pemerintah kabupaten/kota agar segera melakukan fasilitasi dan menetapkan wilayah adat dan tata guna lahan kemukiman yang di dalamnya terdapat hutan adat mukim; 2. Pemerintah Aceh, DPR Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan DPR kabupaten/kota agar segera membuat Qanun tentang Hutan Adat Mukim atau nama lain; 3. Pemerintah kabupaten/kota agar segera membuat Tim Percepatan Hutan Adat Mukim atau nama lain.

Berikutnya, 4. Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota memaksimalkan peran dan penganggaran operasional mukim di Aceh; 5. Pemerintah Aceh membuat instruksi kepada pemerintah kabupaten/kota agar segera membuat kebijakan daerah tentang pelibatan mukim dalam hal implementasi dari Undang-Undang Desa; 6. Wali Nanggroe Aceh berperan aktif dalam hal percepatan penetapan hutan adat mukim atau nama lain.

Lalu, 7. Semua pihak di Aceh (Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat dan pihak terkait lainnya) agar membubuhkan nomenklatur mukim dalam setiap struktur, dokumen kebijakan, pemberitaan, papan alamat, tugu, gapura, dan lainnya; 8. Para imum mukim agar terus berperan aktif dalam melakukan penguatan adat dan adat-istiadat di Aceh, melibatkan diri secara aktif dalam pembuatan kebijakan, serta melibatkan diri secara aktif untuk melindungi sumber daya alam dan harta kekayaan di wilayah kemukimannya; 9. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota agar selalu melibatkan mukim dalam perencanaan kegiatan/program di wilayahnya; 10. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar memasukkan wilayah adat dan hutan adat mukim dalam revisi Qanun Tata Ruang Wilayah Aceh.

Di pengujung rapat, Sunawardi mengatakan, “Dalam menghadapi tahun politik, seluruh kader JKMA diberi ruang untuk ikut dalam kontestasi pemilihan umum tetapi tidak boleh membawa dan menggunakan atribut organisasi JKMA Aceh”.

Selain itu, Sunawardi berharap agar wilayah masyarakat adat di Aceh dapat dimasukkan dalam RTRW Aceh. “Saat ini RTRW Aceh sedang dilakukan peninjauan kembali, kami harap jika qanun tersebut nanti direvisi harus memasukkan wilayah adat di Aceh”.

Koordinator JKMA Aceh, M. Hasyim Usman, berharap, “Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta para pihak terkait lainnya harus segera melakukan penguatan, pelibatan, serta memfungsikan peran-peran mukim dalam pembangunan, khususnya kehidupan masyarakat mukim-gampong di Aceh.”

“Mukim ini kan salah satu kekhususan yang dimiliki Aceh, sudah seharusnya kita semua mengambil peran dan aksi nyata dalam menjaga kekhususan tersebut,” ujar Hasyim.

Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh, Zulfikar Arma, menambahkan, “Dalam upaya untuk menjaga dan memperkuat generasi yang paham adat dan budaya Aceh, JKMA Aceh akan segera membangun wadah pendidikan sekolah adat Aceh demi keberlanjutan gerakan advokasi dan masyarakat adat di Aceh.”[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.