19 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Rincian Anggaran Pembangunan Rumah Duafa di Lhokseumawe Tahun 2019

...

  • PORTALSATU
  • 08 October 2019 21:00 WIB

Foto: screenshot http://lpse.lhokseumawekota.go.id/eproc
Foto: screenshot http://lpse.lhokseumawekota.go.id/eproc

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah menenderkan proyek pembangunan rumah kaum dhuafa (duafa) untuk Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, dan Blang Mangat, bersumber dari APBK tahun 2019. Sedangkan paket pembangunan rumah kaum duafa untuk Kecamatan Muara Satu, dua kali dilelang berakhir gagal.

Hasil penelusuran portalsatu.com pada laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Lhokseumawe (http://lpse.lhokseumawekota.go.id/eproc/), Selasa, 8 Oktober 2019, pemerintah kota (pemkot) ini sudah menenderkan pembangunan rumah kaum duafa tahun anggaran 2019 untuk tiga kecamatan terbagi dalam tiga paket, berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Lhokseumawe.

Tiga paket untuk tiga kecamatan itu ialah pembangunan rumah kaum duafa Kecamatan Banda Sakti dengan nilai pagu Rp1,84 miliar dan HPS paket Rp1,52 miliar. Dari 13 peserta tender, dimenangkan CV. Mahco Jaya dengan harga penawaran Rp1.511.390.479,51 (Rp1,51 miliar lebih). Penandatanganan (teken) kontrak pada pertengahan Agustus 2019.

Pembangunan rumah kaum duafa Kecamatan Muara Dua nilai pagu Rp2 miliar dan HPS paket Rp1,76 miliar. Dari sembilan peserta tender, dimenangkan PT Nusantara Jaya Karya dengan harga penawaran Rp1.755.426.490,57 (Rp1,75 miliar lebih). Teken kontrak pekan pertama September 2019.

Pembangunan rumah kaum duafa Kecamatan Blang Mangat nilai pagu Rp1,76 miliar dan HPS paket Rp1,52 miliar. Dari 13 peserta tender, dimenangkan CV Fika Samaba dengan harga penawaran Rp1.506.353.711,39 (Rp1,50 miliar lebih). Teken kontrak juga pekan pertama September 2019.

Data dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Lhokseumawe tahun 2019, dilihat portalsatu.com pada laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP RI (https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro), pagu pembangunan rumah kaum duafa Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, dan Blang Mangat masing-masing Rp80 juta/rumah. Dalam RUP itu juga dirincikan nama calon penerima rumah duafa dan alamat gampongnya.

Apabila mengacu data pagu pembangunan rumah kaum duafa dalam RUP itu dan dicocokkan dengan data nilai pagu paket yang ditayangkan di LPSE dan sudah ditender, untuk Kecamatan Banda Sakti 23 rumah, Muara Dua 25 rumah, dan Blang Mangat 22 rumah.

Dalam RUP Dinas PUPR Lhokseumawe tahun 2019, ada pula data pembangunan rumah duafa Kecamatan Muara Satu dengan rincian nama calon penerima dan alamat gampongnya. Berdasarkan data rincian dilihat portalsatu.com dalam RUP tersebut terdapat 12 rumah untuk Kecamatan Muara Satu. Namun, data satu rumah kaum duafa untuk Kecamatan Muara Satu berada dalam deretan nama calon penerima bantuan jatah Kecamatan Blang Mangat. Diduga data satu rumah Kecamatan Muara Satu itu “salah ketik sehingga terselip” dalam barisan nama-nama calon penerima bantuan untuk Kecamatan Blang Mangat.

Mengacu data RUP itu, jika alokasi pembangunan rumah kaum duafa Kecamatan Muara Satu 11 unit maka jumlah anggaran Rp880 juta (Rp80 juta x 11). Masih dalam RUP Dinas PUPR Lhokseumawe 2019, ada juga data rehab sejumlah rumah kaum duafa Kecamatan Muara Satu. (Selengkapnya lihat https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/112239)

Kepala Dinas PUPR Lhokseumawe, Dedi Irfansyah, dihubungi kembali portalsatu.com untuk dikonfirmasi tentang data pada LPSE dan RUP tersebut, masih belum merespons panggilan masuk di telepon selulernya, Selasa, 8 Oktober 2019, sore. Sebelumnya, dia juga tidak menanggapi saat ditelepon maupun via pesan pendek pada Senin malam. Sehingga belum diperoleh penjelasannya soal paket 11 rumah kaum duafa Kecamatan Muara Satu tahun 2019, dua kali ditender oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Kota Lhokseumawe berakhir gagal.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengungkapkan, paket pembangunan 11 rumah kaum duafa di Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe bersumber dari APBK 2019, sudah dua kali tender berakhir gagal. Sehingga, proyek di bawah Dinas PUPR Lhokseumawe itu gagal direalisasikan tahun ini.  MaTA mendesak Wali Kota Lhokseumawe mencopot kepala ULP. Pasalnya, akibat proses lelang gagal menetapkan pemenang kegiatan itu telah merugikan kaum duafa calon penerima rumah bantuan.

“Hasil penelusuran MaTA, paket tersebut sudah dua kali tayang terhadap pemenang tender di halaman (laman resmi) LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Lhokseumawe, tapi pihak ULP tidak mampu menyelesaikan, (karena diduga) ada "pertarungan" rekanan dalam paket tersebut. Akibatnya, kaum duafa (di Kecamatan Muara Satu) yang seharusnya di tahun 2019 sudah mendapatkan rumah, gagal,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com via pesan WhatsApp, Senin, 7 Oktober 2019, sore.

Alfian melanjutkan, “Jadi, akar masalahnya ada di ULP Pemerintah Kota Lhokseumawe, di mana ULP diduga lebih mengedepankan keinginan rekanan semata, bukan kebutuhan yang mendesak bagi warga miskin. Oleh karena itu, MaTA mendesak Wali Kota Lhokseumawe segera mencopot kepala ULP”.

“Karena kita menilai (ULP) tidak mampu memenuhi kebutuhan warga miskin. Kalau wali kota membiarkan maka patut diduga wali kota melidungi kepala ULP dan para rekanan tersebut. Seharusnya, wali kota wajib mempercepat kebutuhan rumah terhadap masyarakat miskin,” tegas Alfian.

Kepala ULP Sekretariat Kota Lhokseumawe, Tri Hariadi, dikonfirmasi portalsatu.com lewat telepon seluler, Senin malam, mengakui paket  pembangunan 11 rumah kaum duafa di Kecamatan Muara Satu, dua kali tender berakhir gagal. Pasalnya, kata dia, perusahaan yang menjadi peserta tender proyek di bawah Dinas PUPR Lhokseumawe itu tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

“Betul (dua kali ditender, gagal). Jadi, kalau menurut saya dapat informasi dari Pokja (Kelompok Kerja) Konstruksi, itu tidak ada yang memenuhi persyaratan. (Perusahaan rekanan yang ikut tender paket itu tidak memenuhi persyaratan) ya. Tidak memenuhi teknislah, administrasi, semuanya. Sehingga, ya, tidak cukup untuk memenuhi persyaratan, kan gitu,” ujar Tri.

Tri melanjutkan, “Nah, setelah dua kali (tender berakhir gagal), saya coba untuk dikonsultasikan menurut aturan, ke PA (pengguna anggaran), Kadis PUPR, apakah kamu cukup waktu enggak, (disurati) secara tertulis. Ternyata dari surat (balasan) beliau itu menyatakan tidak cukup waktu lagi untuk pelaksanaan”.

Akan tetapi, menurut Tri, paket pembangunan rumah kaum duafa tiga kecamatan lainnya di Lhokseumawe tahun ini proses tendernya membuahkan hasil. “(Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, dan Muara Dua) tendernya berhasil. Sudah pelaksanaan malah. Paket Kecamatan Muara Satu itu termasuk kecil, kecamatan lain lebih 11 rumah, berhasil,” kata Tri.

Menurut Tri, Pokja Konstruksi di ULP Lhokseumawe memiliki kewenangan khusus untuk memutuskan hasil tender paket tersebut. “Kalau menurut (ketentuan) di ULP, dia kan Pokja punya kewenangan khusus untuk menilai secara administrasi, teknis, semuanya, menyatakan bahwa bisa menang, atau bisa gagal tender,” ujarnya.(Baca: Paket 11 Rumah Duafa 2 Kali Tender Gagal, MaTA: Copot Kepala ULP)[](red)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.