22 June 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Sikap Pemerintah Aceh Terkait Rencana Jakarta Investasi Tanah Wakaf di Mekkah

...

  • portalsatu.com
  • 10 March 2018 14:20 WIB

Repro
Repro

BANDA ACEH - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia hendak memanfaatkan tanah wakaf Habib Bugak milik masyarakat Aceh yang berlokasi 400 meter dari Masjidil Haram. Pemanfaatan tanah ini sesuai dengan permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta BPKH agar fokus menginvestasikan dana haji ke Arab Saudi. 

Rencana ini langsung memantik kritik pedas dari sejumlah elemen rakyat Aceh. Organisasi Suara Rakyat Aceh (SURA) misalnya, yang menolak tegas rencana pemerintah Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Arab Saudi. SURA menilai rencana tersebut bertentangan dengan tujuan dan niat dasar wakaf dari Habib Bugak, sebagai orang Aceh yang mewakaf tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat Aceh yang sedang berada di Arab Saudi dalam rangka melaksanakan ibadah haji. “Kalau pemerintah Indonesia tetap menjalankan niatnya, maka SURA dan ulama Aceh tidak akan pernah ridhoi dunia akhirat,” ujar Juru Bicara SURA, Murdani Abdullah, Sabtu, 10 Maret 2018. (Baca: Rakyat Aceh Tolak Rencana Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Wakaf di Arab)

Selain SURA, reaksi terhadap rencana pengelolaan Baitul Asyi juga datang dari Peusaba. Ketua Peusaba, Mawardi Usman, meminta semua komponen Aceh untuk wajib satu suara menjaga tanah waqaf Habib Bugak Al Asyi yang dulu diberikan untuk jamaah haji asal Aceh. 

"Mari hargai perjuangan indatu kita orang Aceh yang bersusah payah memakmurkan Aceh. Janganlah semua peninggalan mereka hilang di zaman kita. Kalau hilang semua di zaman kita, baik nisan, kitab, senjata, malah terbaru tanah waqaf Habib Bugak, jadilah kita generasi terburuk dalam sejarah Aceh," kata Mawardi. (Baca: Peusaba Tanah Waqaf Habib Bugak Al Asyi Milik Masyarakat Aceh).

Merujuk berbagai sumber, diketahui wakaf Baitul Asyi diikrarkan Habib Bugak Asyi pada 1224 Hijriah atau 1809 Masehi. Ikrar tersebut diucapkan Habib Bugak di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Mekkah pada waktu itu. Di dalam akta wakaf Baitul Asyi juga menyebutkan rumah tersebut diwakafkan kepada orang Aceh untuk menunaikan haji, serta orang Aceh yang menetap di Makkah. 

Habib Abdurrahman atau Habib Bugak juga telah menunjuk nadzir, yaitu salah seorang ulama asal Aceh yang menetap di Makkah. Nadzir itu kemudian diberi hak sesuai dengan tuntunan syariah Islam. (Baca: Baitul Asyi, Harta Wakaf Orang Aceh di Kerajaan Saudi)

Lalu bagaimana tanggapan Pemerintah Aceh terkait rencana Jakarta untuk Baitul Asyi di Mekkah?

"Kita harus pelajari dulu bagaimana pola pengelolaan tanah wakaf Aceh yang akan dilakukan oleh pemerintah RI, karena wacana yang berkembang adalah pengelolaan dana setoran dari jamaah haji Indonesia secara keseluruhan," ujar Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, menjawab portalsatu.com, Sabtu siang. 

Mulyadi mengatakan pengelolaan tanah dan aset wakaf Baitul Asyi sudah memiliki akad dan tercatat di Kerajaan Arab Saudi. Penggunaan tanah wakaf ini juga disebutkan untuk kemaslahatan jamaah haji asal Aceh. 

"Sejauh ini pengelolaan sudah berjalan baik, kita harapkan ke depan lebih baik lagi, yang penting tidak melenceng dari akad pemberi wakaf itu sendiri, yaitu untuk kemaslahatan jamaah asal Aceh," kata Mulyadi mewakili Pemerintah Aceh.[]

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.