23 April 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Tanggapan Ketua KIP Aceh Soal Sekretaris KIP Lhokseumawe Jadi Kepala DKPP

...

  • Fazil
  • 10 February 2019 16:00 WIB

Samsul Bahri. Foto: dok. portalsatu.com/ist
Samsul Bahri. Foto: dok. portalsatu.com/ist

BANDA ACEH - Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, melantik M. Rizal, yang selama ini menjabat Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP), menjadi Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP). Rizal dilantik bersama 10 pejabat eselon II lainnya di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, 7 Februari 2019, sore.

Ketua KIP Aceh, Dr. Samsul Bahri, mengatakan, sebelum dilantik menjadi Kepala DKPP Lhokseumawe, Rizal memang sudah berkoordinasi dengan pihaknya. "Sebelumnya berkenaan ini juga ada koordinasi dengan kita (KIP Aceh). Sebaiknya memang jangan ditarik dulu," kata Samsul Bahri dihubungi portalsatu.com, Ahad, 10 Februari 2019.

Kenyataannya, Rizal sudah ditarik dari KIP dan dilantik menjadi Kepala DKPP Lhokseumawe. Menurut Samsul Bahri, hal itu tidak masalah dan tak terjadi kekosongan jabatan, karena nantinya akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KIP Lhokseumawe. "Walaupun sebelum Pemilu 2019 ditarik Sekretaris KIP itu tidak terhambat tahapan pemilu karena nantinya ada Plt. Sekretaris KIP," ujar Samsul Bahri.

Namun, Samsul Bahri mengakui memang sebelumnya ada MoU atau perjanjian kerja sama antara KPU RI, Mendagri, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah diserahkan ke KIP untuk tidak ditarik dahulu sebelum selesai Pemilu 2019.

"Artinya bukan tidak boleh tarik (PNS) di KIP, tetapi (sebaiknya jangan ditarik dahulu) sebelum pemilu itu selesai. Ada beberapa kabupaten/kota saat kita sampaikan hal ini didengar. Dan ada juga sebagian KIP kabupaten/kota yang memang ditarik (PNS) tersebut, namun tidak mau menghadiri acara pelantikan," kata Samsul Bahri.

Artinya, ada Sekretaris KIP di daerah lainnya di Aceh yang ditarik oleh kepala daerah untuk dilantik menempati jabatan baru, tapi yang bersangkutan menolak menghadiri pelantikan.

Terkait jabatan Sekretaris KIP Lhokseumawe, Samsul Bahri melanjutkan, sejauh ini belum diketahui secara pasti siapa yang akan ditunjuk sebagai Plt. "Apakah orang (PNS) dari (Sekretariat) KIP Lhokseumawe atau dari KIP kabupaten/kota lain yang ditarik ke sana (KIP Lhokseumawe). Mengenai hal tersebut di tingkat KIP dan Pemko Lhokseumawe juga saling koordinasi atau rapat pemda. Mungkin mereka sedang mendata juga PNS (di Sekretariat) KIP yang sudah memenuhi pangkat atau syarat maka akan ditunjuk sebagai Sekteraris KIP nantinya," ujar dia.

Terkait surat Plt. Gubernur Aceh tanggal 29 Januari 2019 meminta Bupati/Wali Kota se-Aceh untuk tidak menarik PNS yang telah ditugaskan pada KIP sampai tahapan Pemilu serentak tahun 2019 selesai, Samsul Bahri menyebutkan, "Itu supaya tidak diganggu dulu PNS yang menjabat Sekretaris KIP dan pemda untuk tidak ditarik dulu walaupun yang ada jabatan (baru)".

"Tetapi tidak didengar mau dibuat bagaimana lagi. Seperti di Meulaboh, Aceh Barat, juga demikian tetap ditarik (Sekretaris KIP). Namun walaupun demikian itu tidak menjadi masalah," kata Samsul Bahri.

Diberitakan sebelumnya, Sekda Lhokseumawe, Bukhari AKs., membenarkan Wali Kota Suaidi Yahya sudah melantik M. Rizal--yang selama ini menjabat Sekretaris KIP--menjadi Kepala DKPP. Rizal dilantik bersamaan dengan 10 pejabat eselon II lainnya yang merupakan hasil seleksi/lelang jabatan pada Desember 2018 lalu.

Bukhari mengatakan, pelantikan yang dilakukan terhadap M. Rizal dari Sekretaris KIP menjadi Kepala DKPP itu tidak masalah. "Dan nanti ada penggantinya dari jabatan sebelumnya (Sekretaris KIP). Karena beliau (M. Rizal) sudah mengikuti tahapan seleksi murni (lelang jabatan) beberapa waktu lalu, dan tidak menjadi persoalan," ujar Bukhari saat dikonfirmasi portalsatu.com, Sabtu, 9 Februari 2019.

Ditanya mengapa pelantikan terhadap M. Rizal sebagai Kepala DKPP dari Sekretaris KIP tidak ditunda sampai selesai Pemilu 2019, Bukhari menyebutkan, "Itu tidak bisa ditunda, karena sudah ada persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, apabila telah disetujui maka mesti segera dilantik".

"Untuk Plt. Sekretaris KIP belum diketahui siapa yang akan ditunjuk sebagai pengganti beliau (M. Rizal), itu nanti dilihat kembali. Intinya beliau saat ini sudah resmi menjabat sebagai Kepala DKPP Lhokseumawe karena sudah dilantik, karena sebelumnya di DKPP kekosongan jabatan sebagai kepala," kata Bukhari.

Terkait surat Plt. Gubernur Aceh tanggal 29 Januari 2019 meminta Bupati/Wali Kota se-Aceh untuk tidak menarik PNS yang telah ditugaskan pada KIP sampai tahapan Pemilu serentak tahun 2019 selesai, Bukhari mengatakan, itu nanti ditanggapi kembali.

Sementara itu, M. Rizal membenarkan bahwa dirinya sudah dilantik menjadi Kepala DKPP Lhokseumawe. Ia menjelaskan, untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris KIP itu di tingkat KPU tentunya ada proses atau tahapan tersendiri, dan kemungkinan nantinya akan ditunjuk Plt., terlebih dahulu.

"Artinya tidak menjadi masalah walaupun ada proses penggantian tersebut. Sebelumnya kita juga melaporkan hal ini kepada pihak KIP Aceh dan hasilnya tidak masalah," ujar Rizal.(Baca: Sekretaris KIP Dilantik Jadi Kepala DKPP, Wali Kota Abaikan Surat Plt. Gubernur?)[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.