15 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Tangkisan Sekretaris Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM Atas Pandangan MRM

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 16 November 2019 22:25 WIB

Karo Hukum Setda Aceh, Amrizal J. Prang. Foto: Humas Setda Aceh
Karo Hukum Setda Aceh, Amrizal J. Prang. Foto: Humas Setda Aceh

BANDA ACEH – Sekretaris Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT Emas Mineral Murni (EMM), Dr. Amrizal J. Prang, S.H., LL.M., membenarkan Muhammad Reza Maulana, S.H., sudah menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri kepada Ketua Tim, Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum.

“Kalau mundur benar sudah disampaikan kepada Ketua, Pak Jafar (bisa dihubungi juga Pak Jafar?),” kata Amrizal J. Prang dikonfirmasi portalsatu.com melalui WhatsApp (WA), Sabtu, 16 November 2019, malam.

Sebelumnya, portalsatu.com via WA mengonfirmasi Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM, M. Jafar, Sabtu malam. Namun, M. Jafar yang juga Asisten I Sekda Aceh mengaku sedang mengikuti kegiatan penandatanganan RKA, sehingga ia menyarankan agar menghubungi Amrizal J. Prang.   

Amrizal J. Prang menangkis pernyataan Muhammad Reza Maulana (MRM) yang menilai Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM tidak serius menjalankan tugasnya.

“Kalau pernyataan Tim tidak serius itu sangat keliru. Padahal sudah jelas, Pak Plt. Gubernur sudah mencabut rekomendasi dukungan dari Gubernur sebelumnya. Kemudian bertemu Kementerian ESDM meminta agar mencabut izin eksplorasi PT EMM. Bahkan, Tim sudah melakukan dan saudara Reza (MRM, red) juga tahu, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Tim dengan menggugat Permen (Peraturan Menteri) ESDM tentang pemberian izin oleh BKPM kepada PT EMM,” ujar Amrizal J. Prang. 

Bahkan, lanjut Amrizal, Tim sudah mengatur jadwal dalam waktu dekat ini akan bertemu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat Beutong Ateuh. Setelah itu akan bertemu juga dengan kementerian terkait dan anggota DPR RI asal Aceh (Forbes Aceh).

“Agak aneh juga, kalau pernyataan saudara Reza demikian. Dari perspektif mana bisa menyimpulkan tidak serius,” kata Amrizal yang juga Kepala Biro Hukum Setda Aceh. 

Amrizal menambahkan, “Saya pikir semua perlu berpikir positif, bagaimana keseriusan Pemerintah Aceh dalam melihat dan menyikapi kewenangan Aceh, yang niscaya dilaksanakan. Oleh karena itu, niscaya pula perlu dukungan semua elemen di Aceh”.

Diberitakan sebelumnya, advokat Muhammad Reza Maulana, S.H., mengundurkan diri dari Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM, yang dibentuk Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Dia menegaskan hal itu dalam surat pemberitahuan dan pernyataan nomor: 25.b/MRM/2019 tanggal 14 November 2019, ditujukan kepada Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM. Tembusan surat tersebut kepada Plt. Gubernur dan Ketua DPR Aceh.

Muhammad Reza Maulana yang juga Direktur MRM Law Firm dikonfirmasi portalsatu.com, Sabtu, 16 November 2019, membenarkan sudah mengundurkan diri dari Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM. "Iya, benar," kata mantan Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe itu.

Dalam surat tersebut, MRM juga menyampaikan pandangannya bahwa Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMM tidak benar-benar melaksanakan upaya hukum yang efektif dalam menindaklanjuti Petisi diteken Plt. Gubernur Aceh saat aksi mahasiswa di Kantor Gubernur beberapa waktu lalu. Dia menilai tim itu tidak mengupayakan dengan sungguh-sungguh kewenangan Aceh yang tertuang dalam UUPA dan PP No. 3 Tahun 2015 agar kewenangan Aceh berdasarkan kekhususan dan keistimewaan Aceh diperoleh pascakonflik tetap menjadi salah satu kekhususan di Serambi Mekah ini.

Berikut selengkapnya isi surat Muhammad Reza Maulana:

Kepada Yth.

Bapak Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum.

Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. Emas Mineral Murni

di –

Banda Aceh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 180/821/2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. EMM, saya MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H., (ANGGOTA TIM/PRAKTISI) dengan ini memberitahukan dan menyatakan mengundurkan diri dari Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. EMM yang dibentuk oleh Plt. Gubernur Aceh berdasarkan Surat Keputusan Plt. Gubernur Aceh tersebut di atas.

Bahwa pernyataan pengunduran diri ini telah pernah disampaikan langsung dihadapan Ketua Tim Bapak Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Amrizal J. Prang S.H., LL.M. sebagai Sekretaris Tim pada Forum Discussion Group (FGD) yang dilaksanakan WALHI ACEH bertempat di Ring Road Cafe, Batoh, Banda Aceh.

Surat ini merupakan penegasan terhadap status dan keterikatan hukum antara saya dan anggota Tim yang dibentuk Plt. Gubernur Aceh tersebut, yang disertai dengan alasan sebagai berikut:

-       Bahwa menurut hemat saya, Tim yang dibentuk dipandang tidak benar-benar melaksanakan upaya hukum yang efektif dalam hal menindaklanjuti Petisi yang telah ditandatangani Plt. Gubernur Aceh pada saat aksi yang dilakukan oleh ribuan Mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Aceh beberapa waktu yang lalu.

-       Bahwa hasil keputusan Tim yang menyatakan akan melakukan upaya hukum judicial review ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait permohonan pembatalan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordiasi Penanaman Modal, telah pernah saya sampaikan baik pendapat maupun hal-hal yang penting untuk diperhatikan sebelum menempuh upaya hukum tersebut.

-       Berdasarkan analisa yang saya bangun terhadap upaya hukum tersebut merupakan tindakan yang tidak efektif untuk dilakukan mengingat sekalipun dikabulkan tidak juga menyelesaikan permasalahan perizinan PT. EMM yang dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang kewenangan Aceh dan permasalahan lainnya sebagaimana telah saya tuangkan di dalam Gugatan Walhi melawan Kepala BKPM yang saat ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI.

-       Bahwa menurut hemat saya, sekalipun dikabulkan upaya hukum tersebut oleh Mahkamah Agung, tidak menegaskan dan memperjelas tentang kewenangan Aceh yang bersifat khusus dan isitimewa yang menjadi harapan masyarakat Aceh dan realisasi nyata butir-butir MoU Helsinki dan UUPA, melainkan hanya membatalkan pendelegasian kewenangan Menteri ESDM kepada Kepala BKPM semata.

-       Bahwa mengupayakan pembatalan Permen ESDM No. 25 Tahun 2015 tidak menegaskan Aceh merupakan ”pemilik” kewenangan tersebut, melainkan dengan batalnya Permen ESDM tersebut, kewenangan Penerbitan IUP Operasi Produksi tetap berada ditangan Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM, sehingga saya yang menyarankan bahwa untuk mempertegas dan memperjelas apa yang telah terkandung di dalam UU Pemerintahan Aceh maupun PP tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh, yang perlu di uji adalah tentang kewenangan Lembaga Negara yang mana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), dengan cara menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) karena dipandang efektif untuk menjawab dan menegaskan sikap Pemerintah Pusat terkait dengan kewenangannya di Provinsi Aceh sebagai Daerah dengan status Otonomi Khusus dan Istimewa.

-       Bahwa menurut hemat saya Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. EMM dalam hal mengambil tindakan-tindakan strategis terkait penyelesaian permasalahan PT. EMM dipandang tidak benar-benar serius mengupayakan pemenuhan Petisi yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Aceh tersebut dan dipandang tidak mengupayakan dengan sungguh-sungguh kewenangan Aceh yang tertuang di dalam UUPA dan PP No. 3 Tahun 2015 agar kewenangan Aceh berdasarkan kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah dicapai dan diperoleh setelah konflik di Aceh berakhir tetap menjadi salah satu kekhususan di Aceh, sehingga terkesan formalitas semata seakan-akan judicial review tersebut merupakan pemenuhan Petisi yang telah ditandatanganinya dan menjauhkan Plt. Gubernur Aceh dari kewajiban hukum sebagaimana telah dinyatakan di dalam Petisi tersebut.

Demikian disampaikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Plt. Gubernur Aceh kepada saya, hanya karena tidak diikuti sepemahaman yang sama antara saya dan anggota Tim lainnya maka surat ini penting untuk disampaikan, namun upaya-upaya lainnya akan terus saya lakukan demi mempertahankan UUPA sebagai landasan kekhususan Aceh yang penting dan harus terus diperkuat agar tidak hilang dan lenyap dikemudian hari.

Banda Aceh, 14 November 2019

Hormat saya.

MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.