26 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Dana Otsus Aceh Utara Tak Sesuai Usulan
Inilah Pengakuan Dewan Soal Proyek Dana Otsus 2019

...

  • PORTALSATU
  • 16 February 2019 22:00 WIB

Data sejumlah proyek peningkatan jalan sumber dana Otsus di bawah Dinas PUPR dalam buku APBK Aceh Utara 2019. Foto: Irman/portalsatu.com
Data sejumlah proyek peningkatan jalan sumber dana Otsus di bawah Dinas PUPR dalam buku APBK Aceh Utara 2019. Foto: Irman/portalsatu.com

LHOKSEUMAWE - Aceh Utara memperoleh dana Otsus tahun 2019 senilai Rp123 miliar lebih dari usulan Rp124 miliar lebih. Sebagian dana itu dialokasikan untuk proyek peningkatan jalan di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Proyek-proyek tersebut ternyata usulan dari pokok pikiran atau pokir para anggota DPRK.

Hasil penelusuran portalsatu.com, Jumat, 15 Februari 2019, dalam dokumen 'Kesepakatan Program/Kegiatan Sumber Dana Otsus Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019', tertulis usulan mencapai Rp124,62 miliar lebih, dan kesepakatan Rp123,59 miliar lebih, sehingga selisih Rp1 miliar lebih.

Dari jumlah itu, paling banyak dananya ditempatkan di Dinas PUPR Rp34,7 miliar lebih plus pengairan Rp4,1 miliar lebih (total Rp38,8 miliar lebih), disusul Dinas Kelautan dan Perikanan Rp17,4 miliar lebih, dan Dinas Pendidikan Rp14,7 miliar.

Mengapa selisih Rp1 miliar?

Kepala Bappeda Aceh Utara, Zulkifli, mengakui usulan program/kegiatan sumber dana Otsus kabupaten ini tahun 2019 Rp124 miliar lebih, tapi hasil pembahasan dengan Pemerintah Aceh disepakati Rp123 miliar lebih, sehingga selisih Rp1 miliar lebih.

"Tahun 2018, saat kita bawa usulan ke sana (Pemerintah Aceh) Rp124 miliar. Sampai di sana, pembahasan program/kegiatan tidak di satu ruangan, karena ada Pokja Sapras (Sarana dan Prasarana), Sosial Ekonomi (Sosial dan Budaya, red), dan Ekonaker (Ekonomi dan Ketenagakerjaan). Lagi pula bisa tidak hari yang sama (pembahasannya), kan banyak kabupaten/kota".

"Dalam pembahasan itu, mungkin ada pergeseran. Misalnya, ada di (Pokja) Sapras mungkin kurang cocok kegiatannya, masuk di Pokja Sosial Budaya. Mungkin operator di sana nggak konek dengan yang di bidang sosial, sebab tidak online. Seharusnya kan di-ovor ke sana. Misalnya ada satu item tidak cocok di Pokja Sapras, o... ini cocoknya masuk di bidang sosial budaya," kata Zulkifli menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat.

Zulkifli melanjutkan, karena kemungkinan ada pergeseran seperti itu, sehingga antara pagu usulan program/kegiatan Pemkab Aceh Utara dan hasil kesepakatan pembahasan dengan Pemerintah Aceh terjadi selisih Rp1 miliar lebih. "Sehingga baroesa (beberapa hari lalu) saat rapat sinkronisasi, waktu dimasukkan datanya dilihat selisih Rp1 miliar. Rapat sinkronisasi itu berlangsung di Takengon, kalau tidak salah digelar pihak Keuangan Aceh (Badan Pengelola Keuangan Aceh), dihadiri pihak Keuangan semua kabupaten/kota," ujarnya.

Zulkifli berharap kekurangan jatah dana Otsus Aceh Utara 2019 Rp1 miliar lebih dapat ditampung menjadi tambahan untuk tahun 2020.

Ditanya apakah tidak bisa diajukan pada perubahan anggaran 2019, Zulkifli mengatakan, "Itu belum dimasukkan ke dalam kegiatan. Sisa kegiatan itu kan ada selisih, misalnya ada sisa tender berapa selisih, itu yang dibahas di perubahan".

"Bisa jadi juga (diajukan kembali di perubahan anggaran 2019). Nanti kita coba sampaikan, di (anggaran) murni ada kekurangan Rp1 miliar, kita tambah di dalam pelaksanaan 2019 sisa-sisa tender kita katakanlah ada 5 miliar, berarti 6 miliar ini kita gunakan lagi, kita bahas kembali. Karena dia harus mendapat persetujuan dua pihak, pemerintah kabupaten dengan Pemerintah Aceh. Saya pikir tidak masalah, kalau bisa di perubahan (2019), coba kita naikkan. Yang penting dia (dana itu) tidak hilang," kata Zulkifli.

Persetujuan DPRK

Sebelum mewawancarai Zulkifli, portalsatu.com memperoleh data dari salah satu sumber tentang 'Dana Aspirasi Usulan Dana Otonomi Khusus Aceh (dari) DPRK Aceh Utara Tahun 2019' dan 'Lampiran Daftar Usulan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dari DPRK Aceh Utara Tahun Anggaran 2019'. Dua data itu datanya sama, berisi kegiatan, lokasi, volume, jumlah anggaran, dan keterangan (nama sebagian anggota DPRK Aceh Utara).

Hasil penelusuran portalsatu.com, sebagian besar usulan kegiatan anggota DPRK itu ternyata tertampung atau tercatat di bawah Dinas PUPR dalam buku APBK Aceh Utara tahun 2019.

Apakah benar proyek-proyek sumber dana Otsus Aceh Utara 2019 itu usulan aspirasi atau pokir anggota DPRK? "Kon lage nyan jih (Bukan seperti itu). Mekanismenya, waktu kita bawa ke Banda Aceh, ada satu pasal terkait Musrenbang Otsus (menyebutkan) harus mendapat persetujuan DPR(K), maka dibahas oleh DPR. Waktu kami bahas, saya lihat, anggota dewan hadir juga, (karena) diundang memang," ujar Zulkifli.

Lantas, kapan dibahas DPRK? "Waktu usulan awal. Kan mereka (anggota DPRK Aceh Utara) juga diundang ke Banda Aceh, tahun 2018. Dia ada jadwalnya, Musrenbang Otsus yang dibuat provinsi," kata Kepala Bappeda Aceh Utara itu.

Zulkifli mengakui usulan kegiatan sumber dana Otsus itu tidak dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Aceh Utara 2019. Pasalnya, kata Zulkifli, saat itu belum disahkan Qanun Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Qanun perubahan tersebut baru disahkan pada akhir 2018.

"Setelah disahkan qanun itu (pengelolaan dana Otsus) baru diserahkan lagi ke kabupaten/kota (2019). Tahun lalu (dana Otsus kabupaten/kota) kan di(kelola) provinsi. Akhir 2018 baru disahkan qanun (hasil) revisi. Coba lihat historinya, qanun itu tanggal berapa (disahkan), KUA-PPAS (Aceh Utara saat itu) sudah siap, Rancangan APBK mungkin sudah selesai, baru ada itu (qanun hasil revisi). Sebelum jelas qanun itu, siapa berani memasukkan?" kata Zulkifli.

Artinya, kata Zulkifli, seandainya qanun perubahan itu belum berlaku, maka usulan kegiatan sumber dana Otsus kabupaten/kota masuk ke dalam APBA 2019. "Sama seperti tahun sebelumnya, dikelola oleh provinsi," ujarnya.

Zulkifli menyebutkan, kegiatan-kegiatan sumber dana Otsus 2019 itu kemudian dimasukkan ke dalam Qanun Aceh Utara tentang APBK 2019 karena sudah ada petunjuk dari Pemerintah Aceh. "Ada imbauan dimasukkan ke dalam APBK. Kalau tidak salah setelah dievaluasi oleh gubernur. Itu bisa dicek ke Pak Nasir (Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten/BPKK Aceh Utara," katanya.

Sementara itu, dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1403/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang APBK 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran APBK 2019, turut dijelaskan soal DOKA Aceh Utara. Keputusan itu ditetapkan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, 26 Desember 2018.

"Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota (DOKA) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Aceh Utara Rp123.597.532.105,00 yaitu pagu DOKA yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran 2019, dapat dilakukan penyesuaian penganggarannya sebagai penerimaan pendapatan dari Bantuan Keuangan pada penetapan Rancangan Qanun menjadi Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2019, termasuk penyesuaian program kegiatan DOKA sebagaimana telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Aceh, hal ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus," bunyi Keputusan Gubernur Aceh itu, diperoleh portalsatu.com dari satu sumber, 16 Februari 2019.

Pengakuan dewan soal proyek pokir

Dalam data 'Dana Aspirasi Usulan Dana Otonomi Khusus Aceh (dari) DPRK Aceh Utara Tahun 2019' dan 'Lampiran Daftar Usulan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dari DPRK Aceh Utara Tahun Anggaran 2019', tertera nama sebagian anggota dewan. Di antaranya, Tgk. Junaidi.

Nama Tgk. Junaidi tertulis pada keterangan kegiatan 'Jalan Sp. Mawak - Alue Rambe Km VIII Kecamatan Kuta Makmur' Rp2,6 miliar. Tgk. Junaidi alias Tgk. Juned sekonyong-konyong membantah. "(Proyek) itu bukan usulan saya," kata anggota DPRK Aceh Utara itu saat portalsatu.com, 14 Februari 2019, menanyakan apakah proyek itu hasil pokirnya.

Tgk. Juned kemudian membuat pengakuan. "Yang usulan saya dari dana Otsus 2019 hanya peningkatan Jalan Lingkar Pingan Glong Gampong Paloh Gadeng (Kecamatan Dewantara) Rp800 juta. Itu usulan masyarakat melalui Musrenbang kecamatan, kemudian saya perjuangkan dalam Musrenbang Otsus. (Poyek) yang lain dari dana Otsus tidak tertampung usulan saya," ujar anggota dewan dari Kecamatan Dewantara itu.

Hasil penelusuran portalsatu.com, 15 Februari 2019, dalam buku APBK Aceh Utara 2019 di bawah Dinas PUPR, peningkatan Jalan Lingkar Pingan Glong Gp. Paloh Gadeng 1000 meter Rp779,8 juta.

Dalam buku APBK itu, juga ada proyek peningkatan Jalan Sp. Mawak - Alue Rambe Km VIII Tahap III Kecamatan Kuta Makmur, 1.300 meter Rp2,2 miliar lebih.

Setelah portalsatu.com mengirim foto data dalam buku APBK Aceh Utara 2019 tentang proyek peningkatan Jalan Sp. Mawak, dan menanyakan proyek aspirasi/pokir siapakah itu, melalui WhatsApp, Tgk. Juned, 15 Februari 2019 sore, menulis, "Hahaha. Catatan penting itu. Kita telusuri. Berikan waktu".

Namun sampai berita ini ditayangkan, 16 Februari 2019 malam, belum ada keterangan lebih lanjut dari Tgk. Juned soal proyek itu pokir siapa. Lantas, sampai kapan Tgk. Juned butuh waktu untuk menjawab misteri ini?

Dalam data usulan aspirasi tersebut, tertulis pula nama dua anggota DPRK Aceh Utara, Zainuddin/Muhammad Wali pada salah satu paket proyek. Yakni, peningkatan Jalan Keude Amplah - Gp. Beunot Rp1,6 miliar. Sedangkan dalam buku APBK Aceh Utara 2019, tertulis peningkatan Jalan Keude Amplah - Gp. Beunot, Kecamatan Nisam 858 meter Rp1,5 miliar lebih.

"Beutoi... beutoi (betul)," ujar Muhammad Wali saat dihubungi portalsatu.com melalui telepon seluler, 16 Februari 2019, sore, soal data usulan proyek itu.

Kenapa tertulis dua nama anggota dewan pada satu paket kegiatan? "Begini, waktu itu kan usulan dibawa ke Banda Aceh, 2018. Dewan diminta usul masing-masing Rp800 juta. Tanggong (tidak cukup dana kalau Rp800 juta) untuk jalan aspal, maka gabunglah kami berdua. Itu usulan. Jadi, usulan berdua kami," kata Muhammad Wali.

"Usulan proyek jalan itu sudah diajukan melalui dua kali Musrenbang. Pertama diusulkan pada 2016 untuk 2017, tidak ada realisasi, sehingga diangkat kembali. Memang hasil Musrenbang, ada data dalam Musrenbang," ujar anggota DPRK dari Kecamatan Nisam ini.

"Dan (proyek) itu kan tender bebas (lelang umum), dan itu tidak ada urusan dengan kita, bagaimana teknisnya itu urusan dinas. Bagi kami, yang penting usulan masyarakat agar jalan itu dibangun. Kiban hi ibu kota jalan mantong hi meuteung bayeung (Bagaimana jalan di ibu kota Kecamatan Nisam, kondisinya tidak layak). Jalan itu tepat di keude (ibu kota kecamatan)," kata Muhammad Wali.

Muhammad Wali menegaskan, "Jadi, nye usulan beutoi, hana dawa nyan (kalau ditanyakan apakah itu usulan dewan, benar)".[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.