21 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Irwandi Diperiksa KPK, Plt Kabiro Humas: Belum Ada Tersangka Baru

...

  • BOY NASHRUDDIN
  • 11 May 2016 21:20 WIB

Plt Kabiro Humas KPK Yuyuk. @antaranews.com
Plt Kabiro Humas KPK Yuyuk. @antaranews.com

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai saksi terkait kasus Ruslan Abdul Gani, tersangka dugaan korupsi pembangunan dermaga pada kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang. Dia dicecar 12 pertanyaan termasuk seputar kedekatannya dengan RAG, Rabu, 11 Mei 2016.

"Irwandi memang hari ini diperiksa sebagai saksi untuk RAG kasus Dermaga Sabang. Dia diperiksa pukul 9.30 sampai 16.15 WIB," ujar Plt Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, melalui pesan singkat kepada portalsatu.com, Rabu malam.

Dia mengaku KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus dermaga Sabang. Namun pihaknya telah memeriksa beberapa saksi. "Berapa saksi sudah diperiksa, saya tidak dapat memberikan sekarang karena saya sedang tugas luar kota. Datanya di kantor," ujar Yuyuk.

Sebelumnya diberitakan, Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, terkait kasus korupsi pembangunan dermaga Sabang. Irwandi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ruslan Abdul Gani selaku Bupati Bener Meriah.

"Penyidik KPK memanggil Irwandi Yusuf sebagai saksi untuk tersangka RAG," ucap Plt Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dikonfirmasi, Rabu (11/5/2016).

Ruslan Abdul Gani telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 4 Agustus 2015. Ruslan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebelum menjadi bupati.

Kasus ini adalah pengembangan dari proses penyidikan sebelumnya. Diduga, akibat praktik mark up anggaran dan penunjukan langsung dalam proyek pembangunan Dermaga Sabang ini, negara dirugikan sebesar Rp 116 miliar. Atas perbuatannya, Ruslan disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1, juncto Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Kasus korupsi ini bermula dari 2004 saat Heru, petinggi PT Nindya Karya mendapat informasi proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Banda Aceh yang dilakukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Belakangan, Nindya Karya melakukan kerjasama operasional (joint operation) dengan perusahaan lokal yaitu PT Tuah Sejati.[]

Editor: BOY NASHRUDDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.