15 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

DPRA Tunggu Jadwal Putusan MK
Iskandar Usman Al Farlaky: Dokumen Konklusi Sudah Masuk ke MK

...

  • portalsatu.com
  • 12 December 2017 12:00 WIB

BANDA ACEH - Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selaku penggugat UU Pemilu yang mencabut 2 pasal dalam UUPA di MK, kini sedang menunggu jadwal sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan atas gugatan tersebut. "Kita sedang menunggu jadwal sidang putusan," kata Juru Bicara Lintas Fraksi DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, Selasa, 12 Desember 2017.

Iskandar mengatakan kesimpulan atau konklusi persidangan pokok perkara 66, sudah dimasukkan ke panitera MK, Jumat, 8 Desember 2017 lalu.

"Sesuai dengan permintaan mejalis hakim MK pada persidangan sebelumnya, penggugat diminta untuk membuat kesimpulan dari seluruh rangkaian sidang, maka kami melalui tim kuasa hukum sudah menyampaikannya ke panitera MK di jakarta. Termasuk juga kesimpulan dari pihak terkait kita atas nama Muhammad AH," kata Ketua Fraksi Partai Aceh itu.

Disinggung kapan jadwal pasti persidangan lanjutan dengan agenda putusan majelis hakim MK, pria kelahiran Peureulak, Aceh Timur ini, belum bisa memastikannya, sebab pihaknya juga sedang menunggu pemberitahuan resmi dari panitera MK. "Akan disampaikan via surat. Biasa juga kita cek di website-nya MK. Kuasa hukum kami juga terus memantau perkembangan lanjutan tersebut," ujar Iskandar. 

Tanggapi Todung

Mantan Sekjend BEMA IAIN Ar-Raniry Banda Aceh ini juga menanggapi pernyataan Todung Mulyas Lubis yang dilansir media sebelumnya. Iskandar menilai, pernyataan Todung bahwa pembatalan 2 pasal dalam UUPA dengan UU Pemilu tidak bertentangan dengan undang-undang karena tidak paham masalah.

"Todung tidak mengerti subtansi masalah dari upaya penyelamatan UUPA. Sebagai praktisi hukum seharusnya beliau juga memahami UU N0 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Aceh, sehingga beliau tidak terkesan tidak mengerti akan persoalan Aceh," katanya.

Selanjutnya, Iskandar juga menyebutkan, sejarah lahirnya UUPA ini berbeda dengan latar belakang lahirnya UU lain. "Ini penuh dengan perjuangan panjang. Bagian dari konsensus perang. Segala sesuatu yang sudah tertuang dihargai dan dijalankan, bukan dibungkam," katanya bernada geram. 

Pria yang pernah aktif sebagai wartawan ini, juga mengimbau kepada pihak yang tidak memahami subtansi baik materiil maupun formil terkait UU bersifat khusus ini lebih diam saja, jangan asal ngomong. "MoU dan UUPA itu darah dan nyawa rakyat Aceh. Jangan sampai orang di luar Aceh justru melecehkan hasil perjuangan rakyat Aceh," katanya.[]

Editor: BOY NASHRUDDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.