24 April 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Izin Tambang PT EMM di Aceh: Gugatannya Ditolak PTUN Jakarta, Walhi Banding

...

  • BBC Indonesia
  • 11 April 2019 16:55 WIB

Unjuk rasa mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Aceh menolak PT EMM. Foto portalsatu.com
Unjuk rasa mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Aceh menolak PT EMM. Foto portalsatu.com

JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara izin tambang PT Emas Mineral Murni (EMM) di Aceh yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

PTUN Jakarta menilai gugatan dilayangkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh prematur sebab gugatan tidak didahului upaya penyelesaian di luar pengadilan.

"Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. Membebankan para penggugat membayar biaya perkara sebesar 351 rupiah," kata Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta, M. Arief Pratomo, Kamis, 11 April 2019.

Kuasa Hukum Walhi Aceh, Muhammad Reza Maulana, mengatakan akan mengajukan banding dalam waktu 14 hari ke depan. "Karena (putusan) pengadilan menyatakan tidak berwenang, kita akan uji itu di pengadilan tinggi. Mudah-mudahan pengadilan tinggi nanti memiliki logika hukum yang baik," kata Reza Maulana usai sidang.

Hutan lindung

Sebelumnya, BKPM mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BKPM No. 66/I/IUP/PMA/2017. Surat ini tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT EMM tertanggal 19 Desember 2017.

Berkat surat itu, PT EMM memiliki izin pertambangan sebesar 10.000 hektare di Nagan Raya dan Aceh Tengah. Dari jumlah itu, sebagaimana diklaim Walhi Aceh, lebih 6.000 hektare berada di kawasan hutan lindung yang menjadi jalur lintasan dan habitat harimau Sumatera.

Oleh karena itu, menurut Walhi, pemberian izin ini bertentangan dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Karena yang berwenang menerbitkan izin pada lintas kabupaten adalah Gubernur Aceh, dan itu tidak ada. Bahkan Gubernur Aceh tidak pernah tahu tentang proses pengambilan keputusan, sampai izin produksi itu tidak tahu. Pemerintah Aceh sendiri mengakui itu," kata Reza Maulana.

Dalam gugatan ini Walhi Aceh menyampaikan 63 bukti surat, seperti surat Keputusan DPR Aceh yang menyatakan IUP Operasi Produksi PT EMM bertentangan dengan kewenangan Aceh.

Bukti lain yang dilampirkan dalam persidangan adalah surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyatakan PT EMM tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Sementara itu, pihak BKPM yang berada di pengadilan menolak untuk dimintai keterangan mengenai keputusan ini. "Tidak usah," kata salah satu kuasa hukum dari BKPM.

Sementara itu, di Banda Aceh, aksi menolak izin usaha pertambangan PT EMM memasuki hari ketiga pada Kamis (11/4).

Berdasarkan pantauan, jalan depan Kantor Gubernur Aceh dipenuhi para mahasiswa yang berdatangan dari berbagai daerah di Aceh.

Mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan menolak izin usaha pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung Beutong, Nagan Raya.

Reporter: Muhamad Irham dan Alfath Asmunda.[]Sumber: bbc.indonesia

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.