22 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Jaksa Usut Kasus Dana Perjalanan Dinas Fiktif Anggota Dewan

...

  • ANTARA
  • 16 May 2019 23:30 WIB

Ilustrasi dana perjalanan dinas. Foto: istimewa/net
Ilustrasi dana perjalanan dinas. Foto: istimewa/net

BANDA ACEH - Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) mengusut dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif 16 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat tahun anggaran 2017 yang diperkirakan merugikan keuangan negara Rp1 miliar lebih.

“Benar, sekarang kami sedang mengumpulkan keterangan berhubungan dugaan surat perintah perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif anggota dewan,” kata Kepala Kejari Abdya Abdur Kadir melalui Kepala Seksi Intelijen Radiman di Blangpidie, Kamis, 16 Mei 2019.

Berdasarkan informasi, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) saat melakukan pemeriksaan keuangan menemukan ada kejanggalan terhadap pertanggungjawaban SPPD 24 anggota DPRK Abdya.

Kejanggalan ditemukan tim pemeriksa BPK terutama pada tiket pesawat terbang yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban SPPD tidak terdaftar pada perusahaan penerbangan.

Tidak terdaftarnya tiket pesawat anggota DPRK Abdya tersebut diketahui setelah tim mengecek ulang kebenaran tiket pesawat SPPD tersebut ke otoritas jasa keuangan, ternyata keluar atas nama orang lain, bukan atas nama anggota legislatif di kabupaten tersebut.

Radiman mengatakan, pihaknya mengumpulkan data dan keterangan saksi terkait kasus dugaan SPPD fiktif anggota DPRK Abdya tersebut bukan dari laporan hasil audit BPK RI. Akan tetapi, berdasarkan laporan masyarakat ke kejaksaan.

“Barang bukti awal sudah kami kantongi. Kerugian negara sekitar Rp1 miliar lebih. Ada juga data bahwa dari 24 anggota legislatif, delapan orang di antaranya sudah mengembalikan uang SPPD,” ungkap dia.

Sebelumnya, BPK telah memberikan waktu kepada seluruh anggota DPRK Abdya untuk mengembalikan uang SPPD fiktif tersebut dengan jangka waktu 60 hari.

"Bagi yang sudah mengembalikan uang SPPD, nantinya juga kami kaji hukumnya. Yang jelas, mereka sudah ada niat baik. Yang tidak mengembalikan, tentu memiliki niat buruk, harus diproses sesuai hukum berlaku,” tegas Radiman.

Reporter: M.Haris Setiady Agus.[]Sumberantaranews.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.