25 November 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Jalan Terjal Menggugat UU Pemilu

...

  • M FAJARLI IQBAL
  • 13 September 2017 16:00 WIB

BANDA ACEH – Akhir Juli 2017 UU Pemilu disahkan DPR RI. Riuh rendah suara pertentangan pun bermunculan. Pertentangan tersebut muncul dari kubu politik, akademisi, sampai masyarakat luas. Namun ada juga pihak yang setuju terhadap materi UU Pemilu tersebut. Pro dan kotra pun terjadi. Gugatan terhadap UU pemilu pun satu per satu mulai dilayangkan ke MK.

Di Aceh kita punya cerita sendiri. Jika secara nasional UU Pemilu ditolak karena materi Presidential Threshold maka Aceh punya alasan lain. UU Pemilu dinilai telah melukai hati masyarakat Aceh dan dianggap mengkhianati perdamaian di Aceh. UU Pemilu dinilai telah mencoreng UU Pemerintah Aceh. Alasannya, dengan disahkan UU Pemilu maka terjadi pencabutan beberapa pasal dalam UUPA.

Dalam UU Pemilu yang baru disahkan itu tepatnya dalam pasal 571 huruf D disebutkan bahwa Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal inilah yang membuat Aceh geram, ditambah lagi pencabutan tersebut dianggap dilakukan secara ilegal karena tidak berkoordinasi dengan DPRA.

Pertengahan Agustus 2017, salah seorang anggota DPRA Kautsar M. Yus bersama dengan Samsul Bahri alias Tiyong bergerak cepat untuk menggugat UU Pemilu ke MK. Gugatan pun didaftarkan tanggal 22 Agustus. Mereka menggugat atas nama pribadi. Tak lama kemudian hanya berselang beberapa hari DPRA juga menggugat UU Pemilu ke MK. Secara lembaga DPRA mendaftarkan gugatan UU Pemilu ke MK pada 28 Agustus 2017.

“Legal standing kita berbeda dengan mereka (Kautsar dan Tiyong),” ucap ketua Badan Legislasi DPRA, Abdullah Saleh kepada portalsatu.com awal September  2017 lalu. DPRA menganggap lebih punya hak untuk menuntut.

MK pun menjadwalkan sidang perdana kasus ini. Gugatan Kautsar dan Tiyong disidangkan lebih awal yakni 5 September 2017. Sedangkan sidang untuk DPRA dijadwalkan 19  September mendatang.

“Di sidang pertama MK meminta kita untuk memperbaiki permohonan, ada beberapa hal salah satunya berkaitan dengan legal standing. Kemudian MK meminta KIP dan Panwas masuk sebagai para pihak,” ucap Kamaruddin selaku kuasa hukum Kautsar dan Tiyong kepada portalsatu.com, Rabu 13 September 2017.

Pihak kuasa hukum pun berencana akan membawa identitas Kautsar sebagai anggota DPRA ke MK agar gugatan tersebut punya legal standing. “Kita memang belum menjelaskan siapa Kautsar, dia kan anggota DPRA dan dia punya legal standing,” kata Kamaruddin.

Pakar hukum asal Aceh yang juga mantan dekan fakultas hukum Unsyiah, Mawardi mengatakan bahwa gugatan DPRA dan gugatan Kautsar bersama Tiyong bisa disatukan karena materi yang digugat mereka sama.

“Nanti MK akan memberi pengarahan, gugatan itu bisa saja disatukan karena materi yang digugat sama,” kata Mawardi kepada portalsatu.com melalui sambungan seluler.

Saat DPRA dan dua anak Aceh menggugat UU Pemilu karena telah mencabut kekhususan Aceh, di lain pihak ada warga Aceh yang setuju beberapa pasal dalam UUPA dicabut. Lewat siaran persnya, YARA menyatakan akan tampil sebagai pihak terkait untuk mempertahankan UU Pemilu alias setuju dengan pencabutan dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ketua YARA Safaruddin mengatakan, dia telah menerima kuasa dari beberapa warga Aceh yang akan maju sebagai pihak terkait untuk mempertahankan Pasal 571 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gemelut UUPA dan UU Pemilu pun berlanjut.

Saat ini pihak Kautsar dan Tiyong sedang menunggu sidang lanjutan. Kuasa hukum mereka mengatakan sidang lanjutan dijadwalkan 25 September mendatang. Di pihak lain DPRA sedang menunggu sidang perdana yaitu 19 September 2017 ini. Kita tunggu kelanjutan kisah mereka.[]

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.