18 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Humas Setda Aceh:
Jembatan Gantung Sikundo Selesai Dibangun Tahun 2018

...

  • portalsatu.com
  • 08 February 2019 17:00 WIB

Rahmat Raden. Foto: Biro Humas Setda Aceh
Rahmat Raden. Foto: Biro Humas Setda Aceh

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh telah menyelesaikan pembangunan jembatan di Gampong Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, dengan dana otonomi khusus kabupaten (DOKA) tahun 2018, dan saat ini sudah dilintasi masyarakat setempat. 

Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rahmat Raden, Jumat,  8 Februari 2019, menanggapi potongan berita telivisi swasta yang sempat viral di sejumlah grup WhatsAap dan media sosial dalam 24 jam terakhir. 

Pada potongan berita televisi itu terlihat menyoroti pada jarak dekat warga dan pelajar yang melintasi sungai Meureubo dengan dua utas tali (sling) di atas aliran sungai. Ada indikasi yang disorot kamera jembatan tali (sling) yang belum dibongkar, dan posisinya dekat jembatan gantung yang baru selesai dibangun itu, kata Rahmat. 

"Tim Humas sedang menuju lokasi jembatan Sikundo untuk mengambil gambar terkini, dan membandingkannya," kata dia.

Menurut Rahmat, pembangunan tahap I dan tahap II jembatan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat, sesuai kewenangannya. Sedangkan Pemerintah Aceh melanjutkan pembangunan jembatan itu hingga fungsional, dengan DOKA Aceh Barat tahun 2018. 

"Pemerintah Aceh melanjutkan pembangunan hingga fungsional, dan yang penetapan lokasinya di Gampong Sikundo atas pertimbangan Pemkab Aceh Barat sepenuhnya," kata Rahmat. 

Bahkan, Rahmat melanjutkan, pada saat mau dimulai pembangunan tahap III pada Agustus 2018, petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh di Meulaboh dipandu oleh staf teknis Dinas PUPR Aceh Barat ke lokasinya. 

Lebih lanjut Rahmat mengatakan, menurut informasi yang baru saja diterimanya dari Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir. Fajri, M.T., tahun ini akan dibangun tiga jembatan lagi di Aceh Barat, untuk membebaskan daerah terisolir dan membangun konektivitas antarwilayah dengan cara membebaskan rakit atau jembatan tali di kawasan itu. 

"Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan berkelanjutan merupakan bagian dari 10 Misi Pemerintah Aceh hingga 2022," jelas Rahmat. 

Karena itu, lanjut Rahmat, pemerintah kabupaten/kota seyogyanya memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar dan infrastruktur yang menjadi kewenangannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) kabupaten/kota dan kemudian diusulkan dalam Musrembang provinsi pada April 2019. 

"Jembatan pada ruas jalan kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan harus diusulkan dalam Musrembang, agar menjadi proritas anggaran DOKA dalam RAPBA tahun 2020," tutup Rahmat [](*)

Editor: THAYEB LOH ANGEN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.