15 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Perkara Dugaan Perusakan Toko Pangkalan Gas Elpiji
JPU Tuntut Mursidah 10 Bulan Penjara, Pengacara: Kasusnya Terlalu Dipaksakan

...

  • Fazil
  • 01 November 2019 19:40 WIB

Zulfa Zainuddin. Foto: Fazil/portalsatu
Zulfa Zainuddin. Foto: Fazil/portalsatu

LHOKSEUMAWE – Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Lhokseumawe dikabarkan dituntut 10 bulan penjara terkait perkara dilatarbelakangi persoalan gas elpiji (LPG) tabung 3 kg. Kabar tersebut viral sejak kemarin, Kamis, 31 Oktober 2019.

Hasil penelusuran portalsatu.com, Jumat, 1 November 2019, IRT itu adalah Mursidah (35), warga miskin di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe. 

Kajari Lhokseumawe, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen, Miftahuddin, S.H., membenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri itu menuntut Mursidah 10 bulan pidana penjara. Menurut Miftahuddin, Mursidah merupakan terdakwa perkara dugaan perusakan toko pangkalan gas elpiji 3 Kg di Gampong Meunasah Mesjid yang terjadi pada November 2018 lalu.

Mifitahuddin menjelaskan, mulanya berkas penyidikan perkara itu diserahkan penyidik Polres Lhokseumawe ke Kejari. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe untuk disidangkan.

PN Lhokseumawe menggelar sidang perdana perkara itu dengan agenda pembacaan dakwaan, 14 Agustus 2019. Sidang pembacaan tuntutan JPU, 26 September, mendengarkan nota pembelaan atau pleidoi terdakwa/penasihat hukumnya, 8 Oktober, dan tanggapan JPU pada 29 Oktober. Sidang pembacaan putusan atau vonis majelis hakim PN Lhokseumawe akan digelar pada 5 November 2019.

Menurut Mifitahuddin, berdasarkan fakta dalam persidangan, JPU yakin terdakwa yang melakukan perusakan terhadap toko pangkalan gas elpiji tersebut. "Jadi, secara hukum sesuai Pasal 406 KUHP bahwa tindakan terdakwa sudah terbukti. Maka dituntut hukuman 10 bulan penjara,” ujar Miftahuddin menjawab portalsatu.com, 1 November 2019.

Miftahuddin melanjutkan, “Kita (JPU) menuntut hukuman itu tentunya ada pertimbangan, yang memberatkan dan meringankan. Dalam persidangan, JPU melihat terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan. Ia menyatakan bahwa yang melakukan pengrusakan itu merupakan saudara Mursal. Akan tetapi, terdakwa tidak mampu menghadirkan Mursal yang dimaksudkan itu dalam persidangan".

"Bahkan, dalam persidangan sebelumnya sudah diberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum terdakwa untuk  menghadirkan saksi yang meringankan, tetapi tidak bisa dihadirkan. Jadi, hak-hak mereka sudah diberikan oleh majelis hakim,” ucap Miftahuddin.

Miftahuddin juga menyampaikan bahwa setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan berkas pernyidikan dari penyidik kepolisian, JPU melanjutkan proses hukum ke pengadilan terhadap Mursidah tentang perkara dugaan perusakan pangkalan gas elpiji. “Bukan soal lainnya, seperti beredar isu mengenai protes penimbunan gas elpiji 3 Kg, bukan itu persoalannya. Kita melakukan ini murni penegakan hukum dalam hal ini pidana umum,” tuturnya.

‘Kasusnya terlalu dipaksakan’

Penasihat hukum/pengacara terdakwa Mursidah, Zulfa Zainuddin, S.H.I., mengungkapkan perkara itu berawal dari antrean sejumlah warga yang ingin mendapatkan gas elpiji 3 Kg di pangkalan LPG milik Idawati di Simpang Ardath, Gampong Meunasah Mesjid pada November 2018 lalu. “Saat itu ada beberapa masyarakat tidak mendapatkan elpiji, alasan pemilik pangkalan, gas itu sudah habis,” ujar Zulfa kepada portalsatu.com, 1 November 2019.

“Ketika melihat kondisi masyarakat sudah mengantre dan tidak mendapatkan gas di pangkalan itu, Mursidah bersama seorang temannya datang ke tempat itu. Lalu menggedor pintu untuk membuktikan kepada warga bahwa gas elpiji 3 Kg itu masih ada. Setelah digedor pintu, lalu dibuka maka terjadilah cek-cok antara Mursidah dengan pemilik pangkalan tersebut,” tutur advokat dari LBH Trisila Lhokseumawe itu.

“Mursidah langsung masuk, mengambil beberapa tabung gas yang sudah kosong, dipindahkan yang di atasnya, dan diambil tabung gas di bawah yang sudah berisi. Lalu Mursidah memberitahukan kepada warga bahwa gas itu masih ada. Dan dicongkel penutup (segel) dari mulut tabung gas berisi itu, lalu dilemparkan ke luar (toko), sehingga keluarlah gas karena berisi," ungkap Zulfa.

Menurut Zulfa, saat itu karena suasananya sudah riuh dan ramai orang, sehingga datanglah beberapa anggota kepolisian. Lalu, polisi masuk ke dalam toko pangkalan itu untuk membuktikan bahwa segel atau penutup tabung gas sudah dicopot. “Kemudian mereka (polisi) mengambil beberapa tabung gas untuk diamankan guna dimintai keterangan lebih lanjut,” ujarnya. 

Zulfa melanjutkan, empat bulan kemudian, tepatnya pada 25 Maret 2019, Idawati melaporkan Mursidah ke Polres Lhokseumawe atas perusakan gagang kunci pintu toko pangkalan gas elpiji tersebut.

Setelah itu, lanjut Zulfa, Mursidah datang menjumpai pihaknya di LBH Trisila Lhokseumawe atas rekomendasi dari P2TP2A Aceh Utara, karena ia tidak punya pengacara untuk mendampinginya menjalani proses hukum. Karena Mursidah warga miskin, kata Zulfa, pihaknya menyatakan bersedia mendampinginya secara gratis. Tim penasihat hukum/pengacara Mursidah adalah Zulfa Zainuddin, S.H.I., Mahadir, S.H., dan Antoni Zulkarnaini, S.H. 

"Setelah kami cek saat itu rupanya berkas perkara itu sudah P21 atau lengkap. Kemudian kita cek ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe ternyata berkasnya sudah masuk (dari JPU), mau disidangkan sehingga kita mengikuti prosesnya di pengadilan mulai dari dakwaan, pembuktian, sampai tuntutan 10 bulan penjara," tutur Zulfa.

Zulfa mengatakan, menanggapi tuntutan JPU itu, pihaknya melalui nota pembelaan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Mursidah. “Karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan kasusnya terlalu dipaksakan. Dan kerugiannya (pangkalan gas elpiji) itu tidak lebih dari Rp1,5 juta. Sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012, kerugian di bawah jumlah itu wajib digunakan dengan tindak pidana ringan, bukan dengan menggunakan jalur melalui kejaksaan,” ungkapnya.

Jadi, kata Zulfa, seharusnya otomatis penyidik menjadi penuntut, dan sidangnya lebih cepat prosesnya. “Tapi ini tidak, langsung proses dengan acara persidangan biasa. Namun, karena ini proses hukum maka kita menghormati dan tetap mengikuti prosedur persidangan sesuai dengan hukum acara," kata Zulfa.

Menurut Zulfa, sebenarnya perbuatan dilakukan Mursidah sangat mulia. Pasalnya, kata dia, meskipun Mursidah seorang warga miskin, “tetapi berani membongkar kejahatan, yaitu pihak pangkalan gas elpiji 3 Kg nakal yang memberikan distribusi gas itu tidak tepat sasaran. Karena ada beberapa tabung gas yang dilakukan penimbunan, tapi tidak diberikan kepada masyarakat dan diduga dijual untuk pihak lain dengan harga lebih tinggi daripada harga eceran".

Zulfa menambahkan, Mursidah didakwa melanggar Pasal 406 KUHP tentang Perusakan. Akan tetapi, terdakwa tidak ditahan karena ancaman hukum di bawah lima tahun pidana penjara. “Dan selama ini terdakwa pun sangat kooperatif dalam mengikuti proses persidangan. Mudah-mudahan majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan yang terbaik bagi terdakwa dalam sidang pembacaan putusan pada 5 November 2019 nanti,” ujarnya.

Tulang punggung keluarga

Menurut Zulfa, Mursidah kini menjadi janda setelah suaminya, Hamdani, meninggal dunia dua pekan lalu. “Suaminya sudah lama menderita sakit paru. Selama suaminya sakit, Mursidah menjadi tulang punggung keluarga. Setelah suaminya meninggal, Mursidah menjadi ibu sekaligus ayah bagi tiga anaknya,” ungkap Zulfa.

Zulfa menyebutkan, putri sulung Mursidah saat ini siswi kelas tiga MIN. Dua putra Mursidah masing-masing masih kelas dua SD dan murid TK.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.