23 July 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

KPK akan Periksa Saksi yang Relevan
Kasus DOKA 2018: KPK Geledah Kantor Bupati dan Dinas PUPR Bener Meriah

...

  • Rino Abonita
  • 10 July 2018 14:25 WIB

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. @istimewa/net
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. @istimewa/net

BANDA ACEH - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penggeledahan di Bener Meriah, Selasa, 10 Juli 2018.

“Selain Kantor Dinas PUPR dan Dispora Aceh (di Banda Aceh), juga dilakukan penggeledahan di dua lokasi di Kabupaten Bener Meriah, yaitu Kantor Bupati dan Kantor Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang),” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, S.H., dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Selasa siang.

Febri menjelaskan, penggeledahan itu untuk meneruskan penelusuran bukti-bukti kasus dugaan suap terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018, yang melibatkan pejabat tinggi di Aceh. "Dalam kasus ini, dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan proyek yang kami dapatkan, semakin menguatkan konstruksi pembuktian kasus ini," katanya.

Dia berharap para pihak di lokasi penggeledahan kooperatif serta membantu proses penyidikan KPK. Pengungkapan kasus tersebut, kata Febri, dipandang penting demi menguak skandal korupsi yang diduga merugikan rakyat Aceh.

Saksi Kasus DOKA 2018

Febri mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dianggap relevan dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

"Tentu KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang relevan dan dipandang ada kaitan dengan kasus ini," kata Febri, Selasa, 10 Juli 2018, siang. 

Pernyataan tersebut diungkapkan Febri untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai kapan para saksi yang dicegah ke luar negeri (LN) tersebut, diperiksa.

Menurut Febri, dalam pemeriksaan nanti, para saksi dapat menjelaskan apa saja yang mereka ketahui soal kasus dugaan suap DOKA 2018. "Jadwal pemeriksaannya kapan akan kami informasikan lebih lanjut nantinya. Jika saksi-saksi dipanggil, agar memenuhi panggilan penyidik," ujarnya.

Seperti diketahui, KPK menangkap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah, Ahmadi, dan dua orang dari pihak swasta, Hendri Yuzal dan T. Syaiful Bahri, Selasa, 3 Juli 2018. Irwandi diduga menerima suap dari Ahmadi Rp500 juta. Uang itu bagian dari Rp1,5 miliar yang diduga diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur bersumber dari DOKA 2018.

KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang selama enam bulan, terhitung 6 Juli 2018. Keempatnya, Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri. Pencegahan itu, menurut Febri, untuk memudahkan KPK memeriksa keempatnya jika dibutuhkan keterangan dari mereka.

Kasus menimpa dua kepala daerah di Aceh itu menyita perhatian publik luas. Dukungan atas OTT KPK beriringan dengan munculnya kelompok yang melancarkan protes terhadap KPK. Massa tergabung dalam Komunitas Masyarakat Aceh Bersatu (KMAB) melakukan aksi di depan Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, Senin, 9 Juli 2018, mendesak KPK menangguhkan penahanan terhadap Irwandi Yusuf.

Sebelumnya, Irwandi Yusuf, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap itu, membantah semua tudingan KPK. "Saya tidak melakukan apapun. Tidak mengatur fee, tidak menerima fee, tidak ada janji dengan siapapun," ujar Irwandi kepada para wartawan setelah ia diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018, dini hari.

Irwandi menampik tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepadanya. "Ada tuduhan gratifikasi. Saya tidak minta hadiah, saya tidak perintahkan orang untuk minta hadiah, saya tidak terima gratifikasi," katanya. (Baca: Irwandi Yusuf: Saya Tidak Mengatur Fee)[]

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.