25 September 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kasus DOKA: BEM Unimal Tantang KPK Periksa Semua Bupati dan Wali Kota di Aceh

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 09 July 2018 11:45 WIB

Muslem Hamidi, Ketua BEM Unimal. @dok. portalsatu.com/ist
Muslem Hamidi, Ketua BEM Unimal. @dok. portalsatu.com/ist

LHOKSUKON - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM Unimal) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan klarifikasi penyampaian informasi berdasarkan fakta hukum, terkait banyaknya pro dan kontra terhadap kasus OTT di Aceh. Selain itu, BEM Unimal menantang KPK memeriksa semua bupati dan wali kota di Aceh menyangkut dugaan korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

"KPK perlu menjawab persoalan yang sedang terjadi saat ini di tengah masyarakat Aceh. Pasca-OTT yang dilakukan KPK, sampai saat ini kita melihat KPK seperti membiarkan opini publik mengambang di tengah masyarakat, khususnya rakyat Aceh. Alhasil, masyarakat dengan mudahnya tergiring dari opini-opini publik yang berkembang. Ini sangat berbahaya terhadap kondisi sosial dan keamanan masyarakat Aceh. Kita khawatir hal ini dapat memecah belah antarsesama rakyat Aceh," ujar Muslem Hamidi, Ketua BEM Unimal kepada portalsatu.com dalam keterangan tertulis via WhatsApp, Senin, 9 Juli 2018. 

Padahal, kata Muslem, KPK punya juru bicara. Setelah konferensi pers KPK saat penetapan empat tersangka dalam kasus OTT tersebut, sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari KPK untuk meluruskan isu yang berkembang termasuk yang diberitakan banyak media saat ini. 

"Kita berharap Juru Bicara KPK harus proaktif dalam memberikan keterangan terkait informasi yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Jangan hanya menyampaikan bahwa beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mempunyai alat bukti yang cukup, sementara jika kita lihat dari proses penyidikan dan OTT yang dilakukan KPK justru tidak adanya keterangan fakta hukum yang jelas. Akibatnya muncul argumentasi berbagai macam dari masyarakat, termasuk dari beberapa ormas, dan tokoh masyarakat lainnya," kata Muslem. 

Menurut Muslem, itu terjadi akibat kurang proaktifnya KPK dalam memperjelas informasi yang menjadi konsumsi publik. "Harus kita akui bahwa kerja KPK dalam hal ini kurang. Setelah kita perhatikan pernyataan KPK dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, ada tanda tanya besar yang muncul di tengah masyarakat mengenai empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

“Selain penahanan yang dilakukan terhadap Gubernur (Aceh) dan Bupati (Bener Meriah) tidak dilengkapi dengan barang bukti atau sewaktu dilakukan OTT keduanya tidak ditemukan barang bukti sedang melakukan transaksi, ada salah satu pihak yang sebelumnya diduga sebagai pihak yang memberikan uang justru tidak termasuk dalam empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka.  Bahkan hingga kini tidak jelas siapa orang itu. Padahal jika kita lihat, ini merupakan pelaku utama karena pihak yang memberikan uang. Artinya, di sinilah sumber uang yang diduga digunakan untuk kasus suap tersebut," ujar Muslem. 

Tantang KPK

Muslem menyebutkan, saat konferensi pers KPK mengatakan bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Aceh sudah dikebiri mencapai 8% untuk pejabat provinsi dan 2% bagi pejabat kabupaten/kota. Artinya, semua kabupaten/kota di Aceh itu menerima DOKA.

"Jika KPK mengatakan bahwa ada 2% yang diterima oleh setiap kepala daerah untuk tingkat kabupaten/kota, berarti semua bupati dan wali kota di Aceh harus diperiksa KPK. Karena diduga semua pejabat di kabupaten/kota juga ikut melakukan praktik korupsi DOKA. Kita tantang KPK, apakah berani untuk menelusuri tiap-tiap kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Aceh. Bukankan Pimpinan KPK Basaria Panjaitan waktu konferensi pers juga mengatakan, bahwa OTT KPK di Aceh ini menjadi pintu utama bagi KPK untuk masuk memberantas korupsi di Aceh," ungkap Muslem. 

Ketua BEM Unimal itu mengatakan, jika memang KPK benar-benar komit terhadap pernyataannya, maka buktikan. "Ini penting untuk meluruskan opini publik yang sudah mulai berkembang di tengah masyarakat. Aceh berbeda dengan provinsi lain, maka kita harap pemerintah pusat bisa memahami, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan situasi keamanan masyarakat Aceh," pungkas Muslem Hamidi. [](rel)

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.