15 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kasus DOKA, KPK Panggil 15 Saksi dari Pemerintahan dan Swasta di Aceh

...

  • Rino
  • 11 July 2018 14:00 WIB

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. @ist/net
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. @ist/net

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan kepada sejumlah saksi kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018, dari unsur pemerintah dan swasta di Aceh

"Sekitar 15 orang saksi dari unsur pemerintahan dan swasta di Banda Aceh dan Bener Meriah. Jadwal pemeriksaan akan kami informasikan lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, S.H., dalam keterangannya, diterima portalsatu.com, Rabu, 11 Juli 2018, pagi.

Febri mengatakan, pihaknya berharap para saksi yang akan dipanggil hadir dalam pemeriksaan KPK. Menurutnya, keterangan para saksi adalah kunci untuk membuka tabir kasus dugaan suap DOKA 2018. "Dengan pengungkapan itu, akan ada titik terang bagaimana masyarakat Aceh bisa dirugikan karena praktek korupsi yang ada," ujar Febri.

Febri menambahkan, pemenuhan panggilan penyidik oleh para saksi, serta sikap mau bekerja sama untuk menyampaikan informasi yang benar, merupakan kewajiban hukum yang mesti ditaati para saksi tersebut. "Kejujuran para saksi dalam memberikan keterangan akan membantu penanganan perkara ini," tegasnya.

Sebagaimana berita sebelumnya, KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dianggap relevan dalam kasus dugaan suap DOKA 2018.

"Tentu KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang relevan dan dipandang ada kaitan dengan kasus ini," kata Febri, Selasa, 10 Juli 2018, siang. 

Pernyataan tersebut diungkapkan Febri untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai kapan para saksi yang dicegah ke luar negeri tersebut, diperiksa.

Menurut Febri, dalam pemeriksaan nanti, para saksi dapat menjelaskan apa saja yang mereka ketahui soal kasus dugaan suap DOKA 2018. "Jadwal pemeriksaannya kapan akan kami informasikan lebih lanjut nantinya. Jika saksi-saksi dipanggil, agar memenuhi panggilan penyidik," ujarnya.

Seperti diketahui, KPK menangkap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah, Ahmadi, dan dua orang dari pihak swasta, Hendri Yuzal dan T. Syaiful Bahri, Selasa, 3 Juli 2018. Irwandi diduga menerima suap dari Ahmadi Rp500 juta. Uang itu bagian dari Rp1,5 miliar yang diduga diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur bersumber dari DOKA 2018.

KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang selama enam bulan, terhitung 6 Juli 2018. Keempatnya, Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri. Pencegahan itu, menurut Febri, untuk memudahkan KPK memeriksa keempatnya jika dibutuhkan keterangan dari mereka.

Irwandi Yusuf, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap itu, membantah semua tudingan KPK. "Saya tidak melakukan apapun. Tidak mengatur fee, tidak menerimafee, tidak ada janji dengan siapapun," ujar Irwandi kepada para wartawan setelah ia diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018, dini hari.

Irwandi menampik tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepadanya. "Ada tuduhan gratifikasi. Saya tidak minta hadiah, saya tidak perintahkan orang untuk minta hadiah, saya tidak terima gratifikasi," katanya.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.