19 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Santri, Tersangka Tetap Dijerat Qanun Hukum Jinayat

...

  • Rino
  • 13 July 2019 13:30 WIB

Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Indra T. Herlambang. Foto Istimewa
Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Indra T. Herlambang. Foto Istimewa

LHOKSEUMAWE - Penyidik Polres Lhokseumawe menjerat dua tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri masih di bawah umur dengan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, bukan UU tentang Perlindungan Anak. 

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan, melalui Kasat Reskrim, AKP Indra T. Herlambang, mengakui pihaknya tidak bisa melompati aturan yang berlaku khusus di Provinsi Aceh berjuluk Serambi Makkah ini.

"Di Aceh berlaku lex specialis. Yang harus kita dahulukan adalah undang-undang yang mengatur lebih khusus terkait dengan hal ini. Masalah yang disampaikan oleh LBH sudah kami pikirkan dan sudah pernah kami bahas dengan JPU dari Kejari Lhokseumawe. Semuanya berpendapat bahwa kasus ini diterapkan UUPA, hanya sistem hukumnya tidak mengatur hal tersebut," jelas Indra dihubungi portalsatu.com, Jumat, 12 Juli 2019, malam.

Indra mengatakan, kasus ini tetap akan diproses dengan Qanun Hukum Jinayat. Ketika nantinya berkas penyidikan sudah rampung, penyidik akan melimpahkan kepada Kejari Lhokseumawe hingga proses selanjutnya sesuai prosedur berlaku. Artinya, perkara pelecehan seksual terhadap santri di bawah umur itu akan dimejahijaukan di Mahkamah Syar'iyah, bukan Pengadilan Negeri. Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan khusus yang merupakan pengembangan dari Peradilan Agama di Provinsi Aceh.

"Kalau dari saya, jika memang orang khawatir kalau hukumannya terlalu ringan, ya, silakan dikawal kasus ini nanti di MS (Mahkamah Syar'iyah)," ujar Indra.

Sebaliknya, Koordinator YLBHI-LBH Banda Aceh, Syahrul, menampik bahwa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan aturan lex specialis. Karena qanun tersebut tidak secara khusus mengatur tentang pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dengan kata lain, kata Syahrul, pasal 47 dalam qanun yang dimaksud adalah pasal yang berlaku umum. Bunyi pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka ialah, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan."

Jadi, menurut Syahrul, pemberlakuan sanksi berdasarkan qanun bertentangan dengan fakta bahwa qanun tidak mengatur secara khusus sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Melainkan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan lex specialis.

"Malah itu (pernyataan pihak kepolisian) lebih tidak mampu memahami lex specialis derogat legi generali. Dalam hal ini, specialis untuk anak itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak di mana pun di Indonesia. Kecuali, Aceh punya qanun perlindungan anak sendiri," ujar Syahrul.[]

Baca juga

Tersangka Pelecehan Seksual Terhadap Santri Harus Dijerat UU Perlindungan Anak

Diduga Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Santri, Pimpinan Pesantren dan Guru Ngaji Ditangkap

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.