24 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kasus Perjalanan Dinas Fiktif, Pimpinan dan 3 Anggota Dewan Ini Ditahan

...

  • MERDEKA
  • 14 March 2019 19:00 WIB

Ilustrasi. Foto: istimewa/net
Ilustrasi. Foto: istimewa/net

MEDAN - Jaksa menahan seorang wakil ketua dan tiga anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif. Ketiga tersangka dijebloskan ke Rutan Tanjung Gusta, Medan, Kamis, 14 Maret 2019, setelah diserahkan penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) ke Kejati Sumut.

Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, dan tiga anggota DPRD Tapteng, Julianus Simanungkalit, Jonias Silaban, dan Hariono Nainggolan, dimasukkan ke Rutan Tanjung Gusta seusai pemeriksaan administrasi di Kejati Sumut.

"Hari ini kami menerima pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti kasus perjalanan dinas fiktif ke luar daerah DPRD Tapteng dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut," kata Sumanggar Siagian, Kasi Penkum Kejati Sumut.

Sumanggar menyebutkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Jahoras Ritonga telah menerbitkan surat perintah penahanan untuk keempatnya. Mereka langsung dititipkan ke Rutan Tanjung Gusta Medan.

Selain empat orang yang sudah dijebloskan ke penjara, masih ada seorang anggota DPRD Tapteng lainnya yang jadi tersangka dalam kasus ini. Tersangka bernama Sintong Gultom masih dicari dan telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kelima anggota dewan ini ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Tapteng Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/766/VI/2018/SPKT III tanggal 08 Juni 2018. Mereka diduga telah merugikan keuangan negara Rp 655.924.350.

Dalam kasus ini, para tersangka diduga melakukan perjalanan fiktif. Mereka juga diduga menggelembungkan biaya perjalanan dinas ke luar daerah pada 2016 dan 2017.

"Pada berkas yang kami terima, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," ujar Sumanggar.

Reporter: Yan Muhardiansyah.[] Sumber: merdeka.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.