24 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kata Kepala Ombudsman Aceh Soal Gubernur Belum Lantik Komisioner KIP

...

  • Fazil
  • 29 May 2018 18:00 WIB

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin. @Istimewa
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin. @Istimewa

BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin, menilai Mendagri perlu memfasilitasi pertemuan Gubernur Aceh, DPRA dan KPU RI untuk menghasilkan solusi yang tepat terkait pelantikan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023.

“Saya rasa pihak Gubernur Aceh dan DPRA dan KPU RI perlu melakukan komunikasi secara persuasif, untuk bagaimana caranya menemukan solusi yang tepat. Jadi, jangan hanya mengaitkan dengan hukum semata. Komunikasi itu penting,” ujar Taqwaddin dihubungi portalsatu.com, Selasa, 29 Mei 2018, sore.

Soal sikap gubenur yang belum mau melantik Komisioner KIP Aceh, apakah murni karena Qanun Nomor 6 Tahun 2016, atau imbas persoalan Pergub APBA 2018 yang akan digugat oleh DPRA, Taqwaddin menilai, “Kalau mengenai persoalan Pergub APBA 2018, barangkali itu termasuk salah satunya. Mungkin juga ada hal lainnya”.

Dia berharap para pihak segera duduk bersama mencari solusi agar polemik tentang belum dilantiknya Komisioner KIP Aceh ini tidak terus bergulir. “Intinya ketiganya itu (Gubernur, DPRA dan KPU RI) perlu duduk satu meja yang difasilitasi oleh Mendagri, supaya dapat meluruskan permasalahan tersebut dengan menghasilkan solusi yang tepat,” kata Taqwaddin.

Sebagaimana diketahui, tahapan Pemilu 2019 terus berjalan. Diperkirakan, KPU RI tidak mungkin terus menerus menjalankan tugas dan kewenangan KIP Aceh. “Makanya, menyangkut hal ini perlu ada solusi yang konkret. Ketiga pihak itu harus mengupayakan hal dimaksud. Namun, Menteri Dalam Negeri sebagai fasilitatornya, ini untuk kepentingan rakyat Aceh khususnya,” ujar Taqwaddin.

Sebelumnya, Taqwaddin juga memberikan pandangannya terkait hal itu, yang ditulis di dinding Facebooknya, untuk merespons pertanyaan sejumlah pihak. Dia mengatakan, tidak mesti semua masalah melulu diselesaikan dengan hukum. Komunikasi, keharmonisan, kemanfaatan, dan keadilan adalah sesuatu di atas hukum. Maka, kata Taqwaddin, dalam konteks ini, jangan mendalilkan alasan hanya karena tak ada kata dapat dalam ketentuan peralihan, lalu dijadikan alasan untuk tidak melantik.

“Baik dalam UUPA maupun Qanun Aceh disebutkan bahwa masa kerja KIP adalah 5 tahun. Ini norma dasar tentang masa waktu, sehingga jika ada ketentuan peralihan yang secara sistematikanya ada pada bagian akhir Qanun (sebelum bab penutup) mengatur perpanjangan waktu ini bermakna menganulir norma di atasnya. Sehingga masa periode Anggota KIP tidak lagi 5 tahun, tapi menjadi 5 tahun plus perpanjangan. Ini kontradiktif dg asas permanen,” tulis Taqwaddin.

Kedua, Taqwaddin melanjutkan, dalam UUPA sudah jelas ditegaskan bahwa ada tiga lembaga dalam proses KIP yaitu DPRA merekrut, KPU menetapkan dan menerbitkan keputusan, dan Gubernur Aceh meresmikan/melantik.

“Hemat saya, menerbitkan Keputusan adalah produk Tata Usaha Negara yang bescikking, yang memenuhi unsur individual, konkrit, dan final. Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kuat dibandingkan dgn prosesi peresmian pelantikan. Karenanya, terkait hal ini, saya sarankan ke KPU agar berkomunikasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan alternatif solusinya. Terkait pelantikan ini, bisa jadi, Gub sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal demikian, pelantikan dapat dilakukan langsung Kemendagri atau Pejabat yang ditunjuk,” tulis Taqwaddin[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.