13 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kata Ketua Apdesi Aceh Utara Soal Surat Bupati Terkait Bimtek

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 26 August 2018 20:00 WIB

Ketua Apdesi Aceh Utara, Abu Bakar. @dokumen/ist
Ketua Apdesi Aceh Utara, Abu Bakar. @dokumen/ist

LHOKSUKON – Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, menegaskan, pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur gampong agar dilaksanakan di Aceh atau dalam kabupaten ini.

“Sehubungan dengan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur gampon dalam Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 yang biayanya telah dianggarkan dalam APBGampong di mana selama ini dilaksanakan ke luar daerah, maka mulai saat ini pelaksanaan bimbingan teknis tersebut untuk dilaksanakan di dalam Provinsi Aceh atau dalam Kabupaten Aceh Utara,” bunyi surat Bupati Aceh Utara tanggal 8 Agustus 2018.

Melalui surat itu, Bupati Aceh Utara berharap seluruh camat menyampaikan penegasan tersebut kepada semua geuchik di kecamatan masing-masing.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Utara, Abu Bakar, mengaku sudah mendapat instruksi dari camat terkait surat Bupati Aceh Utara perihal penegasan tentang pelaksanaan bimtek aparatur gampong.

“Iya, saya sudah mendapat instruksi dari camat melalui pesan WhatsApp. Saya sedang menelaah Perbupnya. Logikanya surat edaran bupati itu sah-sah saja, tapi surat tersebut tidak akan membatalkan peraturan yang turun dari atas mengenai bimbingan teknis (bimtek). Ini sedang kita pelajari,” ujar Abu Bakar alias Geuchik Abu menjawab portalsatu.com, Sabtu, 25 Agustus 2018.

Geuchik Abu menyebutkan, dalam surat Nomor 41225/1121 itu, intinya Bupati Aceh Utara mengajak para geuchik dan aparatur gampong melakukan bimtek berskala lokal.

“Ini persis dengan surat edaran pembangunan rumah duafa tahun 2017, tanggal 2 Juni. Itu semua sifatnya permohonan, boleh diikuti, boleh tidak. Karena dalam Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 mengatur secara detail tentang proritas penggunaan dana desa untuk 2018, termasuk bimbingan tehnis pada pasal 7 huruf b tentang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Geuchik Abu.

Geuchik Abu melanjutkan, “Jadi, bupati sah-sah saja membuat surat edaran, namun sifatnya tidak baku. Itu hanya sebuah permohonan dan tidak mengikat. Di balik dari itu, kami tidak keberatan bila dipanggil bupati untuk berembuk dan mencari solusi demi kemajuan Aceh Utara ke depan. Intinya, Apdesi menyambut secara positif, terlebih bupati sangat peduli dengan kondisi Aceh Utara saat ini”.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.