18 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

17 Raqan Tahun 2018
Kata Ketua DPRA Soal Rancangan Qanun Penyalahgunaan Narkotika

...

  • PORTALSATU
  • 05 May 2018 20:40 WIB

Ketua DPRA, Tgk. H. Muharuddin. @Jamaluddin/portalsatu.com
Ketua DPRA, Tgk. H. Muharuddin. @Jamaluddin/portalsatu.com

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I., mengatakan, tahun ini DPRA akan membahas 17 Rancangan Qanun (Raqan), salah satunya Raqan tentang Penyalahgunaan Narkotika.

Menurut Tgk. Muharuddin, penyalahgunaan narkoba di Aceh saat ini semakin marak. Bahkan, kata dia, Aceh menjadi daerah transit peredaran barang haram itu.

“Aceh adalah Serambi Mekkah, tetapi hari ini terkesan dikotori dengan penyalahgunaan narkoba, sehingga betapa pentingnya dibuat payung hukum untuk menyelamatkan generasi Aceh dari penyalahgunaan narkoba. Pelakunya, baik pengedar atau penjual akan dikenakan sanksi,” kata Tgk. Muharuddin, ditemui di ruangan kerjanya, beberapa hari lalu.

Ada pula Raqan tentang Perlindungan Satwa. Pasalnya, selama ini marak pemburuan terhadap satwa-satwa langka di Aceh termasuk Harimau Sumatra. Diharapkan semua pihak menyadari bahwa pentingnya menjaga satwa-satwa tersebut agar tetap bisa hidup di habitatnya.

Tgk. Muharuddin menyebutkan, beberapa dari Raqan Tahun 2018 merupakan Raqan Perubahan Qanun atau revisi terhadap qanun lama. Di antaranya, Raqan Perubahan Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (TDBH Migas dan Penggunaan Dana Otsus).

“Beberapa bupati dan wali kota menilai qanun tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih antara pemerintah kabupaten/kota, sehingga qanun tersebut pun harus direvisi kembali,” ujar Tgk. Muhar.

Selain itu, Raqan Perubahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. RTRW dinilai perlu penyesuaian kembali karena munculnya persoalan tapal batas di Aceh Singkil baru-baru ini. Ada juga persoalan terkait Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Menurut Tgk. Muhar, qanun lainnya yang akan direvisi kembali adalah Qanun tentang Baitul Mal, karena ada persoalan menyangkut Sekretariat maupun Kepala Bagian di Sekretariat Baitul Mal.

Inilah 17 Rancangan Qanun/Raqan Tahun 2018:

1. Raqan Pertanahan, usulan/inisiatif Komisi I DPRA.

2. Raqan Kepemudaan, inisiatif Komisi V DPRA.

3. Raqan Perlindungan Satwa.

4. Raqan Himne Aceh, inisiatif Badan Legislasi DPRA. Sudah ada pemenang sayembara himne tersebut.

5. Raqan Tata Cara Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, inisiatif Komisi VI DPRA.

6. Raqan Perubahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

7. Raqan Perubahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian TDBH Migas dan Penggunaan Dana Otsus.

8. Raqan Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, inisiatif Komisi I DPRA.

9. Raqan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.

10.  Raqan Pendidikan Dayah.

11. Raqan Perubahan Qanun tentang Baitul Mal.

12. Raqan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

13. Raqan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut pihak DPRA, sebenarnya qanun ini sudah bisa diparipurnakan, tetapi terkendala karena masih perlu pengayaan terhadap materi qanun tersebut.

14. Raqan Penanaman Modal.

15. Raqan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

16. Raqan Penyalahgunaan Narkotika, inisiatif DPRA.

17. Raqan Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum.[]

Laporan: Jamaluddin

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.