26 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kedatangan Menteri di Aceh Barat Disambut Dengan Aksi Mahasiswa

...

  • Rino
  • 15 February 2019 14:25 WIB

Foto: Rino
Foto: Rino

ACEH BARAT - Kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, ke Kabupaten Aceh Barat, disambut dengan aksi mahasiswa, Jumat, 15 Februari 2019. Mereka sempat saling dorong dengan petugas, melompati pagar, mengejar Menteri Sofyan hingga akhirnya dihalangi polisi dan Satpol PP di teras kantor wedana.

Aksi Komite Pimpinan Wilayah Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (KPW-SMUR) Aceh Barat tersebut berawal dari "bocornya" informasi kedatangan menteri. Aksi dilakukan karena banyaknya kasus sengketa penguasaan lahan perkebunan antara korporat dengan masyarakat yang penyelesaiannya dinilai tidak ada titik terang.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, datang ke Kabupaten Aceh Barat dengan sejumlah agenda. Di antaranya, penyerahan sertifikat tanah untuk kabupaten yang berada di kawasan barat selatan Aceh, serta mengisi kuliah umum di Universitas Teuku Umar.

Sekira pukul 10.00 WIB, mahasiswa berkumpul di depan pintu gerbang kantor wedana yang dijaga ketat polisi dan Satpol PP. Sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa yang memaksa masuk dengan petugas keamanan hingga akhirnya mahasiswa memilih bertahan di pintu gerbang.

Sekitar satu jam mahasiswa bergantian berorasi sebelum mereka dari kejauhan melihat Menteri Sofyan tiba-tiba muncul dan masuk ke aula kantor wedana. Mahasiswa melompat pagar, menyerbu masuk, kemudian tertahan di teras karena dihalangi oleh Satpol PP.

"Izinkan kami masuk! Tanah di Indonesia hampir seluruhnya dikuasai oleh korporat," teriak salah seorang mahasiswa, Engga Pratama, sambil mengacung-acungkan megafon.

Selain itu, seorang mahasiswa, Masykur, berdebat sengit dengan seorang petugas Satpol PP. Dia meminta diizinkan menemui Menteri Sofyan untuk mendapat jawaban mengenai beberapa kasus konflik lahan perkebunan di Aceh yang "dijanjikan segera ditangani Dirjen Penanganan Masalah Agraria kementerian terkait dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di ujung tahun lalu".

Sekitar 30 menit berselang, mahasiswa membubarkan diri.

Sementara itu, Menteri Sofyan berada di dalam aula melakukan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis kepada BPN Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Subulussalam, dan Singkil.

Di temui di tempat terpisah, mahasiswa bernama Masykur menyebut, saat ini, terdapat lima kasus konflik lahan perkebunan di Provinsi Aceh. Konflik lahan tersebar di Kabupaten Nagan Raya, Abdya, Aceh Tamiang, dan Bireuen.

"Di antaranya konflik lahan wilayah kelola masyarakat empat desa di Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT Rapala, yakni, Paya Rahat, Teuku Tinggi, Tanjung Lipat I, dan Tanjung lipat II," sebut Masykur.

Masih di Aceh Tamiang, kata Masyur, konflik lahan perkebunan terjadi antara Desa Sungai Iyu dengan PT Rapala. Berikutnya antara masyarakat Krung Simpo, Kabupaten Bireuen dengan PT Syaukat Sejahtera, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan PT Dua Perkasa Lestari. Terakhir, antara Desa Cot Mee, Kabupaten Nagan Raya, dengan PT Fajar Baizury & Brother's.

Kendati tidak berjumpa langsung dengan Menteri Sofyan, Masykur berharap kementerian terkait mengambil langkah-langkah penanganan sesuai janji akan memverifikasi dokumen lima kasus konflik lahan perkebunan di Aceh. Bagi Masykur, pemerintah daerah sudah tidak bisa diharap, karena tingginya konflik kepentingan.

Sementara itu, menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, konflik lahan perkebunan yang berkepanjangan itu, menyebabkan sekitar 4.000-an warga menjadi korban. Kondisi tersebut dipicu lahan wilayah kelola warga seluas 3.334 hektare tiba-tiba masuk ke dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, "konflik lahan berkepanjangan dilaporkan mengakibatkan 58 warga di 3 wilayah konflik, yakni Aceh Tamiang, Bireuen, dan Nagan Raya dikriminalisasi sejak tahun 2015 hingga saat ini". Dari jumlah tersebut 34 orang di antaranya "dipidana dengan tuduhan menduduki dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, sedangkan 23 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2018 oleh Polres Aceh Tamiang".[]
 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.