23 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Rumoh Geudong, Komnas HAM Pertanyakan Sikap Presiden

...

  • KUMPARAN.com
  • 11 January 2019 10:00 WIB

Konferensi Pers Komnas HAM terkait pengembalian berkas Pelanggaran HAM Berat oleh Kejaksaan Agung. Foto: Reki Febrian/kumparan
Konferensi Pers Komnas HAM terkait pengembalian berkas Pelanggaran HAM Berat oleh Kejaksaan Agung. Foto: Reki Febrian/kumparan

JAKARTA - Komnas HAM mempertanyakan sikap Presiden Jokowi terkait langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat. Sembilan perkara tersebut termasuk sejumlah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh.

Kejagung mengembalikan sembilan berkas kasus itu kepada Komnas HAM, 27 November 2018 lalu. Sembilan perkara tersebut mulai dari peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Peristiwa Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Peristiwa Wasior-Wamena, tragedi Simpang KAA tahun 1999 di Aceh hingga peristiwa Rumoh (Rumah) Geudong dan Pos Sattis di Aceh.

Komnas HAM mengaku heran dengan langkah Kejagung. Pasalnya, setelah sejak 2014 diserahkan ke Kejagung, tidak ada petunjuk baru yang diberikan kepada Komnas HAM.

Komnas HAM menilai, proses pengembalian berkas tanpa petunjuk baru tersebut seharusnya diketahui oleh Presiden Jokowi.

“Saya kira Presiden perlu angkat bicara apakah tindakan Jaksa Agung ini atas dasar persetujuan atau perintah Presiden. Jika benar, seperti itu, ya kita tidak bisa menghindari persepsi publik, Presiden tidak serius menangani HAM,” kata Amirudin, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, 10 Januari 2018.

Apabila Presiden belum mengetahuinya, Komnas HAM menganggap bahwa yang dilakukan Jaksa Agung merupakan bentuk pembangkangan atas perintah Presiden. Pada tanggal 16 Agustus 2018, Jokowi dalam pidato kenegaraannya meminta Jaksa Agung dengan kewenanganya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

“Jaksa Agung memberi kesan tidak melakukan perintah tersebut dengan baik dan maksimal. Penyelesaian HAM berat harus diselesaikan demi kepentingan bangsa dan negara,” ucap Amirudin.

Sejauh ini, Komnas HAM berperan selaku penyelidik dan kejaksaan sebagai penyidik. Dalam artian, Komnas HAM telah membuat kronologi kejadian sejelas-jelasnya, lantas tugas Kejaksaan sebagai penyidik untuk membuat peristiwa tersebut terang benderang.

“Sebagai penyelidik, yang paling penting adalah merumuskan peristiwa. Itu sudah kami lakukan. Nah, sekarang tinggal tugasnya Jaksa Agung sebagai penyidik,” tegas Amirudin.[]Sumber: kumparan.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.