16 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kekosongan Obat, MaTA: Pasien BPJS Kesehatan Terpaksa Beli Obat di Luar Faskes RS

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 11 October 2018 20:30 WIB

Ilustrasi - Ruang penyimpanan obat. @Antara/dokumen
Ilustrasi - Ruang penyimpanan obat. @Antara/dokumen

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) masih menemukan adanya pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang membeli obat di luar instalasi farmasi fasilitas kesehatan (faskes) atas resep yang diberikan dokter. Temuan itu dipaparkan pada forum diskusi publik yang digelar di Hotel Oasis Aceh, Kamis, 11 Oktober 2018.

Diskusi publik mengangkat tema "Layanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aceh" diikuti unsur pemerintah, rumah sakit, LSM dan jurnalis, dipandu oleh Yarmen Dinamika.

Dalam paparannya, MaTA menyampaikan, pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, alat kesehatan serta obat yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah juga memiliki mandat untuk menjamin kesediaan obat bagi masyarakat dan menyusun daftar dan harga yang dijamin dalam mekanisme asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Fakta di lapangan, MaTA masih menemukan adanya permasalahan, terutama kekosongan obat sehingga pasien peserta BPJS harus membeli obat di luar resep yang diberikan dokter.

"Pemantauan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Banda Aceh periode Juli, Agustus dan September 2018, kita menemukan 21 pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus membeli obat di luar instalasi farmasi RSU Meuraxa, karena terjadi kekosongan obat," ujar Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, kepada portalsatu.com.

Baihaqi menyebutkan, sejumlah obat-obatan yang harus dibeli di luar, seperti Lotus Solostar Insulin Glargine, Berotec 100mcg, Calcium Laktat dan beberapa lainnya. Di luar itu, metode pelayanan di Rumah Sakit Meuraxa sudah mulai ada perbaikan, seperti pendaftaran pasien, pengambilan resep obat secara online.

Sementara di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA), meskipun MaTA belum menemukan pasien peserta BPJS Kesehatan, tapi antrean yang terlalu panjang pada proses pengambilan obat di instalasi farmasi rumah sakit ini menjadi keluhan tersendiri bagi pasien. Selain itu, MaTA juga menemukan jumlah obat yang diberikan tidak memadai, sehingga pasien harus berulang kali ke rumah sakit untuk mengambil obat. "Bisa dibayangkan kalau pasien itu berasal jauh dari Kota Banda Aceh," kata Baihaqi.

Idealnya, kata Baihaqi, di Aceh tidak lagi terjadi kekosongan obat di instalasi farmasi faskes. Pasalnya, sejak tahun 2010 sampai 2018, Pemerintah Aceh selalu membayarkan premi asuransi kesehatan masyarakat rata-rata Rp500 miliar pertahun yang dikelola BPJS Kesehatan. Ini artinya, kata dia, selain dana dari pemerintah pusat, BPJS Kesehatan juga mendapat suntikan dana dari Pemerintah Aceh. Sehingga tidak ada alasan terjadi kekosongan obat di faskes-faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, dr. Fahrul Rizal dari RSUDZA menyampaikan antrean panjang masih terjadi, tapi terus diupayakan untuk dicarikan solusi. Terkait dengan pasien peserta BPJS Kesehatan yang membeli obat di luar, Fahrul Rizal berani menjamin bahwa tidak ada pasien peserta BPJS Kesehatan yang rawat inap dibebankan membeli obat di RSUDZA, karena semua kebutuhan obat tersedia untuk pasien.

Dalam diskusi ini, Fahrul Rizal juga menyampaikan bahwa beberapa sistem layanan sudah mulai ada perbaikan menggunakan sistem online.

Sedangkan dr. Ihsan dari RSUD Meuraxa menyampaikan, kemampuan RSUD ini untuk beli obat sangat terbatas. Kalau dahulu stok obat bisa untuk  tiga bulan, sekarang hanya cukup untuk satu bulan. Terkadang obat juga tidak tersedia di distributor sehingga menyebabkan kekosongan obat di RSUD Meuraxa. Walaupun begitu, Ihsan, menegaskan pada prinsipnya pasien tetap harus dapat obat dan dokter tidak boleh meresepkan obat kepada pasien untuk dibeli di luar.

Menanggapi seringnya terjadi kekosongan obat di faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Saiful, salah satu peserta yang hadir dalam diskusi ini menyarankan agar Pemerintah Aceh membentuk BUMD yang mengelola kefarmasian. Dengan adanya BUMD ini diharapkan menjadi solusi agar tidak lagi terjadi kekosongan obat di faskes. Bahkan jika dihitung secara kasar, akan ada anggaran Rp350 miliar lebih berputar di Aceh.[](rel)
 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.