19 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kembalinya 'Penyakit' Politik Uang dan Kisruh Pemilu di Luar Negeri

...

  • PORTALSATU
  • 16 April 2019 20:45 WIB

Foto: ANTARA-Irwansyah Putra
Foto: ANTARA-Irwansyah Putra

Masa tenang sebelum hari pencoblosan diterapkan agar masyarakat dapat mempertimbangkan calon presiden maupun calon anggota legislatif pilihannya dengan matang dan tanpa disrupsi.

Namun, nyatanya masa tenang tetap "gaduh" dengan politik uang dan kampanye. Kondisi ini diperparah dengan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang yang menyebabkan tindakan pidana itu marak terjadi.

Penelitian yang dilakukan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bersama dengan Founding Fathers House (FFH) menemukan bahwa ada 57,75% pemilih milenial di Pemilu 2019 yang terbuka dengan praktik politik uang. Ironisnya, sebanyak 51,62% pemilih milenial yang terbuka dengan politik uang mengaku tahu adanya larangan menerima barang atau uang dari peserta Pemilu.

Kemudian, 74% responden yang terbuka dengan politik uang menyatakan bahwa alasan mereka menerima adalah karena tak ingin menolak rezeki. Sebanyak 76% responden mengaku lebih senang menerima uang dibandingkan barang dalam praktik politik uang.

Dari jumlah pemilih milenial yang mengaku terbuka dengan politik uang, sekitar 10%-11% di antaranya menyebutkan praktik itu akan memengaruhi pilihan mereka di Pemilu 2019. Survei SPD dan FFH itu dilakukan selama Januari-Maret 2019 dengan melibatkan 1.200 responden.

Efek Pemilu Serentak dan Lemahnya Pengawasan
Peneliti SPD Erik Kurniawan memandang permisifnya masyarakat terhadap politik uang tidak dibarengi dengan upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencegah praktik tersebut. Padahal, seharusnya pencegahan terhadap politik uang dilakukan alih-alih melakukan penindakan saat praktik itu sudah terjadi.

"Hingga kini, tak ada upaya cukup serius dari penyelenggara dan pengawas Pemilu untuk mencegah politik uang secara terstruktur. Harusnya, hal-hal begini dimitigasi sejak awal. Kalau persoalannya sudah di hilir, susah [mengatasinya] karena [uang] sudah menyebar, masyarakat sudah terima," paparnya di Kantor Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Jakarta Selatan, Selasa, 16 April 2019.

Selain karena lemahnya pengawasan, SPD juga menyoroti gagalnya efek insentif dari Pemilu serentak 2019 terhadap elektabilitas calon anggota legislatif (caleg). Idealnya, Pemilu serentak akan membawa coattail effect bagi caleg dari calon presiden (capres) yang diusung partainya.

Coattail effect adalah efek dari kecenderungan di mana pemimpin parpol yang populer mencoba menarik suara bagi kandidat lain dari partai politik (parpol) yang sama dalam suatu Pemilu. Dengan mencalonkan seseorang yang populer, parpol mendapat banyak limpahan suara dari calon tersebut karena orang-orang sudah terpesona dengan sosok si calon.

Tetapi, menurut Erik, coattail effect hanya efektif dirasakan PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra selaku pengusung utama kedua kandidat di Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini. Lantaran tak mendapat coattail effect, kader dari parpol di luar Gerindra dan PDIP akhirnya memutuskan untuk melakukan politik uang agar terpilih sebagai wakil rakyat.

"Caleg juga susah lakukan agenda setting karena semua isu tenggelam oleh Pilpres. Caleg jadi tak punya kepercayaan diri dan akhirnya memilih cara pragmatis yaitu kasih uang ke pemilih agar terpilih," ujarnya.

Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Mata Rakyat Indonesia, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), KoDE Inisiatif, SPD, FITRA, Yappika-ActionAid, Indonesian Parliamentary Center (IPC), TEPI Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Lingkar Madani, ada 44 temuan terkait politik uang selama masa tenang Pemilu 2019.

Jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang mencapai delapan temuan. Kemudian, temuan juga ada di Aceh Selatan 2 kasus, Banten 1, Bengkulu 4, Jawa Barat (Jabar) 5, Jawa Tengah (Jateng) 5, Nusa Tenggara Barat (NTB) 1, Sulawesi Barat (Sulbar) 4, Sulawesi Selatan (Sulsel) 2, Sulawesi Utara (Sulut) 2, dan Kalimantan Selatan (Kalsel) 2.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Bawaslu, selama masa tenang, pengawas Pemilu sudah menangkap tangan 25 kasus politik uang di 13 provinsi di Indonesia. Temuan uang terbanyak didapat di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, dengan nilai uang Rp190 juta.

Manajer Pemantauan Seknas JPPR Alwan Ola Riantoby menerangkan pada masa tenang, seharusnya pemilih diberi kesempatan untuk berpikir untuk menentukan kandidat yang dipilihnya dalam Pemilu secara rasional. Namun, bayangan ideal itu tak terjadi di Indonesia.

"Bahkan, ada yang terjadi misalnya di Sumatra Barat, ada salah satu caleg dari Gerindra kerja sama dengan penyelenggara Pemilu. Jadi, saat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membagikan C6 [undangan memilih], di saat bersamaan juga [warga] dikasih amplop dan uang," ungkapnya.

Menularnya Penyakit Pemilu di Luar Negeri

Selain politik uang, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti banyaknya masalah pada Pemilu 2019 yang diselenggarakan bagi pemilih di luar negeri. Persoalan yang dimaksud adalah terjadinya penumpukan pemilih di beberapa negara dan adanya temuan surat suara yang sudah tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia pada pekan lalu.

Beberapa kasus antara lain sejumlah WNI di Australia dan Hong Kong tak bisa menggunakan hak pilihnya lantaran waktu pemungutan suara sudah habis, serta ada pula video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang marah kepada petugas Pemilu di Osaka, Jepang karena antreannya dilewati.

Masalah di Pemilu luar negeri dianggap mungkin terulang pada 17 April 2019. Pasalnya, tak tertutup kemungkinan terjadi penumpukan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan temuan dugaan pelanggaran lain pada pemungutan suara di dalam negeri.

Karena itu, Koalisi meminta KPU mengambil langkah antisipasi meski waktu pemungutan suara hanya tinggal menghitung jam.

"Mumpung masih ada waktu, saya kira KPU harus mengambil langkah membuat informasi antisipasi supaya tak ada hak warga negara yang mau mencoblos dihalang-halangi atau tidak terpenuhi KPU," ucap Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi.

Berdasarkan riset yang dilakukan JPPR, hingga kurang dari 24 jam terlaksananya Pemilu, masih ada kekurangan logistik berupa surat suara Pilpres di tujuh provinsi. Kekurangan itu terjadi karena adanya surat suara yang rusak atau tertukar dalam proses distribusi.

JPPR mencatat kekurangan surat suara Pilpres itu terjadi di Sumut, Riau, Jabar, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulbar, Maluku Utara, dan Banten. Jumlah total kekurangan surat suara yang didata JPPR per 16 April 2019 mencapai 365.443 lembar.

"Kami menuntut KPU lebih profesional dalam mempersiapkan hari pemungutan suara sehingga tidak ada satu orang pun warga yang terlantar hak konstitusionalnya," tegas Alwan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Publik Institute Karyono Wibowo meminta persoalan Pemilu di luar negeri untuk tidak dianggap sepele. Dia memandang masalah penyelenggaraan Pemilu yang terjadi kebanyakan disebabkan penerjemahan peraturan KPU yang berbeda-beda di antara penyelenggara.

Selain itu, Karyono juga mendorong penuntasan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang ditangani Bawaslu tetapi belum diselesaikan.

"Sejak kampanye Pemilu, ada 6.649 pelaggaran sampai 12 April 2019. Dari angka itu teridentifikasi menyangkut pidana 548, administrasi 4.759, kode etik 107, dalam proses 105, hukum 656, bukan pelanggaran 474, politik uang 25, dan sudah inkracht 22," sebutnya.

Penulis: Lalu Rahadian.[]Sumber: bisnis.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.