26 November 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kemenko Polhukam Gelar Diskusi Diseminasi Kejahatan Lintas Negara di Unimal

...

  • Fazil
  • 18 November 2020 17:12 WIB

Diskusi diseminasi kejahatan lintas negara di Unimal [Foto: Fazil]
Diskusi diseminasi kejahatan lintas negara di Unimal [Foto: Fazil]

Sejumlah orang diduga menyelundup imigran Rohingya ke Aceh. Perlu penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkapkan hal tersebut.

LHOKSEUMAWE --  Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia mengadakan diskusi publik tentang disemnisai penanganan kejahatan lintas negara dan penyeludupan manusia di Universitas Malikussaleh (Unimal), Kota Lhokseumawe, Rabu, 18 November 2020.

Diskusi yang mengangkat masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh itu juga digelar atas kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Polda Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Unimal.

Sebagai pembicara dihadirkan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu Achsanul Habib, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Sony Sanjaya, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Aceh Herdaus, Kelompok Ahli Pemerintahan, Satgas PPLN Masykur, Kelompok Ahli Keimigrasian Satgas PPLN, Gatot Subroto dan Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Unimal Kemal Fasya.

Selain itu, juga dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol Raden Purwadi, Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Arm Oke Kistiyanto, Wakapolres Lhokseumawe Kompol Raja Gunawan, Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia Ann Mayman, unsur ACT, akademisi, instansi pemerintahan, panglima laut, keuchik dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kemenlu, Achsanul Habib, menyampaikan, bahwa ada persoalan yang sangat mendasar dalam interaksi antara pemerintah pusat maupun unsur Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan UNHCR di lapangan menyangkut pengungsi Rohingya di Aceh. Artinya, ada tidak sinkronnya mengenai penanganganan mereka, pada dasarnya pemerintah selalu melakukan koordinasi terkait permasalahan itu bersama pihak UNHCR.

"Misalnya, ketika terjadi suatu masalah di lapangan bahwa seakan UNHCR mengakui tidak mengetahui atas kejadian tersebut. Padahal yang kita harapkan adalah peran dan fungsinya itu harus ditunjukkan secara maksimal, karena pemerintah selama ini sudah memberikan penanganan dengan sangat baik terhadap warga Rohingya yang ada di Indonesia atau Aceh. Kerja sama dan keterbukaan antarasesama perlu dilakukan," kata Achsanul Habib.

Habib juga mengharapkan ke depan UNHCR agar lebih transparan lagi dalam hal informasi berkaitan dengan Rohingya. Berbicara tentang penyelundupan manusia, lanjut Habib, itu merupakan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang laing yang membawa seseorang maupun kelompok orang. Hal itu baik secara terorganisasi ataupun tidak, dan yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan lainnya.

"Ada tiga ciri menyangkut itu. Pertama, ada imbalan yang dibayarkan kepada penyelundupan, ada persetujuan dari orang yang diselundupkan, transportasi dan fasilitas masuk secara tidak sah ke negara lain. Apabila hukum yang dilanggar berdasarkan Pasal 120 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dengan ancaman 15 tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp1,5 miliar," ujar Achsanul Habib.

Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Sony Sanjaya, menjelaskan, pihaknya juga telah mengungkap terhadap sejumlah orang diduga  penyelundupan imigran Rohingya ke Aceh. Itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkapkan hal tersebut.

"Kita juga perlu menyampaikan bahwa akses komunikasi bagi warga Rohingya itu merupakan hak asasi mereka yang harus dilindungi. Akan tetapi tidak harus diberikan sebebas-bebasnya, karena dalam menggunakan fasilitas alat komunikasi juga ada aturan untuk pengungsi tersebut," ujar Sony Sanjaya.

Menurut Sony, apabila terlalu bebas mereka bisa berkomunikasi dengan pihak luar, maka yang terjadi seperti salama ini ada melarikan diri atau lainnya. “Siapa yang tahu di tempat pengungsian mereka melakukan koneksi dengan orang mana saja? Sulit dijangkau itu, bisa saja mereka dihubungi oleh pelaku-pelaku kejahatan manusia. Inilah permasalahan yang perlu diperhatikan secara bersama-sama,” tegasnya.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.