24 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kepala BPKK: Utang Pemkab Aceh Utara Rp173 Miliar Lebih

...

  • PORTALSATU
  • 10 January 2018 19:40 WIB

ilustrasi - utang. @istimewa
ilustrasi - utang. @istimewa

LHOKSEUMAWE – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara, Muhammad Nasir, mengatakan, setelah dihitung kembali, jumlah utang pemerintah setempat tahun 2017 yang harus dibayar dengan anggaran 2018 senilai Rp173,6 miliar lebih.

“Jumlah utang yang menjadi kewajiban Pemkab Aceh Utara Rp173,6 miliar lebih, itu angka final setelah dihitung semua SPM (Surat Perintah Membayar) yang masuk sampai akhir tahun 2017,” ujar Muhammad Nasir menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Rabu, 10 Januari 2018, sore.

Nasir melanjutkan, “Dari jumlah itu, kita pilah lagi, Belanja Tidak Langsung atau BTL sekian, Belanja Langsung atau BL sekian. Lebih banyak ke BL, Rp98 miliar lebih. Di BL, tidak semua utang kepada pihak ketiga, karena ada dana perjalanan dinas, ATK (alat tulis kantor), honor-honor (honorarium) tim di dinas-dinas”.

Menurut Nasir, ia sudah meminta stafnya untuk memilah kembali utang BL senilai Rp98 miliar lebih, agar diketahui berapa kewajiban yang harus dibayar kepada pihak ketiga.  

Nasir menyebutkan, dari jumlah utang Pemkab Aceh Utara tahun 2017 senilai Rp173,6 miliar lebih, baru Rp30 miliar lebih yang sudah ditampung dalam Rancangan APBK tahun 2018.  “Setelah turun hasil evaluasi Gubernur (Aceh) terhadap RAPBK 2018, kita akan duduk kembali dengan DPRK. Yang menjadi kewajiban (utang tahun 2017 yang harus dibayar 2018) kita ajukan kembali,” katanya.

Surati gubernur

Beberapa jam sebelum mewawancarai Kepala BPKK Aceh Utara itu, portalsatu.com memperoleh informasi bahwa Bupati Aceh Utara sudah menyurati Gubernur Aceh tentang sisa SPM yang belum dibayar hingga akhir tahun 2017.

Dalam surat tanggal 2 Januari 2018 itu, bupati menjelaskan, SPM tersebut belum dibayar lantaran kekurangan dana di kas umum daerah. SPM itu merupakan tagihan-tagihan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Utara yang sumber dananya di luar Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Khusus atau Otsus dan Dana Desa (APBN), yang akan menjadi kewajiban Pemkab Aceh Utara harus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya. Jumlahnya Rp192,49 miliar lebih.

Dijelaskan pula dalam surat itu, penyebab kekurangan kas pada akhir tahun antara lain pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat pada APBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 senilai Rp20,29 miliar lebih. Selain itu, pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat tidak disalurkan pada triwulan IV-2017 senilai Rp35,97 miliar.

Bupati juga menyampaikan kepada gubernur, kewajiban pemerintah daerah tahun 2017 sudah ditampung di TA 2018 senilai Rp30 miliar lebih. Sedangkan yang belum tertampung Rp162,47 miliar lebih, karena batas penerimaan SPM-LS tanggal 22 Desember 2017, dan baru dihitung sisa SPM yang belum dibayar, pada hari terakhir tahun anggaran 2017.

Ditanya soal jumlah utang Pemkab Aceh Utara dalam surat itu Rp192,49 miliar lebih, Kepala BPKK, Muhammad Nasir mengatakan, “Rp192 (miliar lebih itu) angka sementara saat tanggal 28 Desember (2017). Salah hitung, karena buru-buru di akhir tahun. Setelah dihitung kembali, jumlah kewajiban (utang) Rp173,6 miliar”.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan portalsatu.com di Gedung DPRK Aceh Utara, 4 Januari 2018 sore, Wakil Bupati, Fauzi Yusuf alias Sidom Peng menyebutkan, jumlah utang mencapai Rp220 miliar. (Baca: Sidom Peng: Utang 2017 Harus Dibayar 2018 Rp220 Miliar)

Menurut Nasir, itu merupakan angka perkiraan ketika belum selesai dibahas RAPBK 2018 dengan DPRK Aceh Utara.

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, H. Abdul Mutaleb alias Taliban mengatakan, data akurat tentang jumlah utang pemkab tahun 2017 senilai Rp173 miliar lebih. “Saya sudah tanya ke Pak Nasir (Kepala BPKK Aceh Utara), jumlah utang Rp173 miliar lebih, itu angka final,” ujar Taliban menjawab portalsatu.com, Rabu, sore.

Taliban berharap, ke depan bupati dan wakil bupati agar mengecek data kepada SKPK terkait, sebelum memberi pernyataan. Misalnya, kata dia, soal perencanaan, yang lebih mengetahui pihak Bappeda.

“Soal keuangan, BPKK yang tahu data akurat. Jika masing-masing langsung memberi pernyataan, masyarakat bisa ‘takut’. Apalagi angka Rp220 (miliar) itu sangat sensitif (Pemkab Aceh Utara pernah bobol dana deposito Rp220 miliar pada masa Bupati Aceh Utara, Ilyas A. Hamid, red),” kata Taliban.

Sementara itu, informasi diperoleh portalsatu.com, sampai sekarang tim Gubernur Aceh belum selesai mengevaluasi RAPBK Aceh Utara. Kabarnya, tim itu sangat berhati-hati dalam mengevaluasi RAPBK Aceh Utara, termasuk soal utang yang sangat banyak.

Untuk diketahui, Bupati dan DPRK Aceh Utara menandatangani kesepakatan bersama terhadap RAPBK tahun 2018 senilai Rp2,377 triliun lebih dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRK, Rabu, 27 Desember 2017, malam. RAPBK itu kemudian dibawa ke Banda Aceh untuk dievaluasi oleh tim Gubernur Aceh.[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.