18 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ketika Kabid Pemuda Blakblakan Soal Kegiatan 'P3KL' yang Bikin 'Kalang Kabut'

...

  • PORTALSATU
  • 06 December 2018 13:15 WIB

Kabid Pemuda Disporapar Aceh Utara, Irwan (empat dari kiri), saat berdialog dengan peserta kegiatan P3KL yang protes terhadap panitia, di Lhoksukon. Foto: dok. /istimewa
Kabid Pemuda Disporapar Aceh Utara, Irwan (empat dari kiri), saat berdialog dengan peserta kegiatan P3KL yang protes terhadap panitia, di Lhoksukon. Foto: dok. /istimewa

Irwan tidak ada di ruangan kerjanya saat portalsatu.com datang ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara, di Lhokseumawe, Rabu, 5 Desember 2018, sekitar pukul 08.30 WIB. Saat itu, Kepala Bidang Pemuda Disporapar itu mengaku masih di rumahnya di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara.

"Ini baru mau berangkat (ke Lhokseumawe). Biasanya, jam delapan sudah di kantor. Telepon saya sekitar satu jam lagi," kata Irwan melalui telepon seluler, sekitar pukul 08.38 WIB.

Irwan lantas masuk kantornya sekitar pukul 10.25 WIB, dan melayani wawancara portalsatu.com soal kegiatan 'Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan (P3KL)', yang dilaksanakan pengujung November 2018.

Sebelumnya, sejumlah peserta kegiatan itu kepada portalsatu.com mengungkapkan kekecewaan terhadap panitia dari Disporapar Aceh Utara. Pasalnya, menurut peserta, pelaksanaan kegiatan tersebut seperti dipaksakan, sehingga terkesan asal jadi, dan akhirnya menjadi 'berantakan'. Menurut jadwal, kegiatan itu dilaksanakan 27 - 29 November 2018. Kenyataannya, 29 November tidak ada kegiatan. Selain itu, perlengkapan latihan baru dibagikan, 3 Desember 2018.

Irwan menjelaskan, kegiatan 'Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan atau P3KL' itu hasil usulan pihaknya dari tahun 2017. Menurut dia, hanya Kabupaten Aceh Utara yang mengusulkan kegiatan tersebut kepada Pemerintah Aceh, dan ditampung dalam APBA 2018 dari dana Otonomi Khusus dengan pagu Rp1.175.000.000 (Rp1,1 miliar lebih).

"Di dalam perjalanan anggaran itu disahkan Maret 2018. Karena tidak ada Perubahan (APBA 2018, red) di provinsi, lahir dari Pergub, maka tidak sempat merevisi program itu, jumlah menyesuaikan uang," kata Irwan.

Menurut Irwan, penggunaan dana untuk kegiatan itu merupakan kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berada di Dispora Aceh. "Di dalam itu, kami (Aceh Utara) sebagai penerima manfaat," ujarnya.

Dia menyebutkan, pernah dari awal pihaknya berkoordinasi untuk memberikan masukan kepada Dispora Aceh. "Bahkan, TOR saya dulu menginginkan tiga zona; barat, tengah dan timur (lokasi kegiatan di Aceh Utara). Dengan pembagian 852 (peserta) bagi tiga. (Sesuai jumlah gampong) ya meunan dasar tacok," kata Irwan.

Akan tetapi, kata Irwan, ketika itu--sebelum Oktober 2018--pihak Dispora Aceh terkesan "menghindar". Padahal, kata dia, pihaknya memberikan semua data pendukung. "Jadi, wate nyan awak nyan (Dispora Aceh) seperti lon tangkap ilon, agak berkelit, menghindar, biarkan (terjadi) SiLPA".

"Saya lapor kepada Pak Kadis (Kepala Disporapar Aceh Utara), sepertinya mereka berkelit, menghindar. (Sekarang sudah) tanggal 5 (Oktober), tidak ada informasi ke kita. Saya kan juga merasa, seperti kita paksa orang".

"Kata Pak Kadis: buat surat. (Surat) Kadis (Aceh Utara) ke Kadis (Provinsi Aceh). Tanggal 5 Oktober (2018), kirimlah surat Pak Kadispora (Aceh Utara) Pak Mawardi ke Kadispora Provinsi (Aceh), klarifikasilah, pertanyakanlah," ujar Irwan.

Irwan melanjutkan penjelasannya sambil melihat isi pesan WhatsApp (WA) di telepon cerdasnya. Setelah tiba surat, kata dia, tanggal 15 November 2018, Kepala Dispora Aceh menelepon Kepala Disporapar Aceh Utara.

"Setelah menerima telepon, Pak Kadis (Aceh Utara) memerintahkan saya untuk hadir ke Banda Aceh rapat terkait pelaksanaan (kegiatan). Pertemuan itu, 16 November, sore. Pak Kabid (Pemuda Dispora Aceh) tidak bisa mendampingi, dia WA saya minta maaf (tidak bisa ikut rapat)," kata Irwan.

"Semua kebutuhan itu (ditangani) provinsi. Yang diberikan kemari (Disporapar Aceh Utara) kewenangan (menyediakan) makan minum dan cari tempat. Saya minta surat Dispora Aceh ke Dispora Aceh Utara terkait pelaksanaan (kegiatan), dan bawa pulang (surat) ke Aceh Utara".

"Di hari libur, saya sampaikan ke Pak Kadis (Aceh Utara). Saya buat surat, menindaklanjuti surat provinsi, dengan pola-pola rekrutmen dadakan, kita kasihlah kuota-kuota," ujar Irwan.

Irwan melanjutkan ceritanya diselingi membaca isi pesan WA dia kepada Kabid Pemuda Dispora Aceh. "Di hari sangat-sangat mendesak, sampai dua hari sebelum kegiatan, tanggal 25 November, saya masih WA provinsi. 'Assalamualaikum Pak Kabid, dengan siapa kami konfirmasi terkait kelancaran kegiatan ini, dan kalau gagal terlaksana risiko tinggi sekali, menyangkut 852 orang yang direkrut (sebagai calon peserta, red) dengan jadwal (kegiatan) 27-29 (November)".

Menurut Irwan, Kabid Pemuda Dispora Aceh, Ikhwanul Fitri, sebagai KPA kegiatan itu meminta dirinya berkoordinasi dengan Kasi Pemuda Dispora Aceh, Khairul Abidin alias Apok, selaku PPTK.

"Diyue hubungi PPTK. Saya katakan PPTK nggak hidup (handphone/HP-nya). Jadi lon ka kalang kabut, kalang kabut lon".

"Hari Senin, 26 (November), pilihannya, jika saya tidak mampu menyediakan DP (uang muka) 30 persen ke Lido (Graha Hotel), hari Selasa (28 November, akan) hancur-hancuran, walaupun hancur cit. Nyoe ta peugah apa adanya," kata Irwan.

Irwan mengklaim dirinya menghadapi kondisi tersebut secara kesatria. Dia meminjam kepada pihak lain untuk membayar uang muka 30 persen kepada Lido Graha Hotel Lhokseumawe sebagai salah satu tempat pembukaan kegiatan itu. "Mita peng meu-utang, jok bak Lido. Laen meu-utang semua. Keureutah sampe inohat meu sion tan dibi, kamoe ka meu-utang bansaboh nyan. Kerja lon ka 10 uroe inoe lon meu-utang bu".

"Cuma lon tetap, adak ideh (di Lapangan Lhoksukon saat kegiatan hari kedua, 28 November) lon peugah (kepada peserta), lon bertanggung jawab sebagai orang Aceh Utara asli. Karena keinginan lon keuneuk peugot pelayanan kepemudaan dengan baik walaupun hasil tidak baik".

"Ternyata hari ini kenyataan (kegiatan tidak sebagaimana yang diharapkan, red). Maka barosa (28 November), wate lheuh demo-demo bacut, lon bi keterangan. Tapi lon dengan jiwa besar lon hadapi, nawaitu saya buat (kegiatan) ini tidak ada iktikad jelek," ujar Irwan.

Irwan kemudian menjelaskan tentang perlengkapan atau atribut latihan untuk peserta yang terlambat dikirim ke Aceh Utara, sehingga baru dibagikan pada 3 Desember 2018. Menurut dia, tanggal 30 November, setelah kegiatan, ia mengirim pesan WA kepada PPTK.

"Assalamualaikum Pak Apok (PPTK), karena kondisi sangat mendesak mohon izin membuka barang perlengkapan peserta untuk dikemas berdasarkan jumlah peserta, mumpung hari kerja ada rame yang bantu. Kami sudah sangat lelah, tolong sampaikan kepada penyedia barang, jangan buat kami bertambah lelah," bunyi pesan WA Irwan kepada Apok.

"Jadi tanggal 30 (November), barang kana, kiban upaya lon. Lon peugah bak Pak Wan (Mawardi) Kadis. Lon pak kon, sang ubena donya dilake keterangan lon, siap lon bi, dan tidak ada menambah, tidak mengurangi".

"Lon ketika diminta keterangan, saya akan cerita apa adanya, tidak ada niat mengorbankan provinsi dan saya tidak membela. Karena dari awal niat baik, saya tidak pernah lari, tidak takut, karena tidak mengelola anggaran," kata Irwan.

Irwan mengaku sudah memberikan penjelasan kepada peserta kegiatan tersebut. "Saya memahami sangat kekecewaan adek-adek. Tidak ada niat (jelek) Dispora Aceh Utara, tapi kewenangan kita yang terbatas".

"Saya teringat, saya ambil inisiatif tanggal 5 bulan 10 dengan uang sendiri sebagai tanggung jawab pekerjaan, jam 4 sore hari Jumat saya rapat, tapi tindak lanjut tidak ada. Jadi, di sisa waktu yang sangat terdesak dihadapkan dengan kami harus melaksanakan".

"Maka saya katakan kepada Pak Kadis, kita memang imbas, karena masyarakat kita, dinas teknis kita. Apapun risiko kita terima, tapi yang jelas tidak ada iktikad tidak baik terhadap masyarakat, terhadap pemuda. Namun di dalam perjalanan dengan waktu delapan hari mengelola tanpa uang, mengemas kegiatan (diikuti) 852 (orang), tidak ada manusia yang sanggup".

"Lon ka lon prediksi, tapi tetap lon jalankan. Dan lon menghargai rekan-rekan (staf Bidang Pemuda Disporapar) di sini. Eh malam inoe (di kantor) hana deuh boh manok mirah. Itu sangat saya hargai," ujar Irwan.

Kenapa dipaksakan dilaksanakan kegiatan jika persiapannya tidak mendukung seperti itu?

"Nyan keuh inan lon kon nyan dilematis bagi lon. Kita sudah sebarkan informasi bahwa tanggal 27 (November) dengan pemetaan kegiatan. Kondisi yang paling berat saya pikir yang menjadi persoalan muaranya adalah perlengkapan. Kami sudah sampaikan di surat, kenapa? Ada di DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), dan mereka janjikan pengadaan di pihak mereka, tidak ada posisi tawar ke kami. Jadi, dilema lon pada saat nyan," ungkap Irwan.

Dia menyatakan, ketidakpuasan peserta lantaran perlengkapan latihan terlambat dikirim ke Aceh Utara sehingga baru dibagikan pada 3 Desember. "Di situ, muara pertama. Karena kita sudah tulis di surat, kita bertanggung jawab, karena apa yang kita tulis itu wajib ada karena ada di DPA".

"Persoalan tidak sampai ke kamilah yang kami tidak bisa berbuat banyak. Sedianya satu hari sebelum acara kita harapkan ada barang. Mendistribusikan barang sejumlah itu juga memang kerepotan," kata dia.

Menurut Irwan, seandainya pihak Dispora Aceh menjalankan seperti yang ia sarankan, sebagaimana TOR yang dikirim, pelaksanaan kegiatan di tiga zona atau tiga tahap dengan limit waktu wajar, tentu kegiatan itu tidak akan 'berantakan'.

Pengakuan peserta, sebagian dari mereka pada hari pembukaan kegiatan sempat kucar-kacir mencari namanya dalam daftar. Mengapa terjadi seperti itu?

"Memang hari itu, karena situasi, kami tidak sempat menginformasikan hasil akhir dari pemetaan ruangan. Bahkan awak gampong lon sendiri salah lon peugah. Ka lon peugah u Lhoksukon, katan nan ka diplueng bak Lido. Dudoe dalam situasi yang juga tidak bagus, saya redam. Yang tidak ada absen (daftar hadir) tulis dengan tangan. Walaupun kemudian kami kelabakan, tidak cukup nasi di sini, yang di sana bawa lari kemari".

"Jadi, lon sejarah lon peugot kegiatan dan ini terburuk, lon sadari. Nye kheun tik handok memang karap jeut tik handok, tapi tanyoe hanjeut. Dumnan melelahkan," ujar Irwan.

Bagaimana proses perekrutan peserta?
 
"Melalui organisasi kepemudaan, KNPI kita beri kuota, Forum Pemuda Aceh Utara, Forum (Anti)-Narkoba, Karang Taruna, unsur mahasiswa, HMI, FPI kita beri kuota," kata Irwan.

Kenapa pembukaan di lima tempat?

"Ruangan (terbatas), standar ruang, standar peng (uang). Jadi, saat waktu yang diberikan, hanya itu yang bisa. Sehingga lon merasa mumang, kiban lon lakukan," ujar Irwan.

Irwan menyebutkan, setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan pembekalan materi sampai sore. Namun, dia mengakui panitia tidak memberikan bahan tertulis kepada peserta. "Nyan yang hana. Hana dijok (tidak diserahkan oleh Dispora Aceh). Terakhir saya dengar info, tidak ditarik uang pengadaan modul dan ATK peserta," kata Irwan.

Menurut Irwan, hari kedua kegiatan diisi dengan latihan peraturan baris-berbaris (PBB) di Lapangan Upacara Lhoksukon. "Peraturan baris-berbaris dengan variasi-variasi inovasi keamanan lingkungan," ujarnya.

Pengakuan peserta, PBB setengah hari, kemudian panitia sempat "menghilang", pukul 15.00 WIB baru datang lagi?

"Kita bicara yang riil. Di dalam waktu jeda, saya lihat orang ini mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Belakangan kita ketahui di dalam peserta ada caleg-caleg. Mereka pemuda. Kita (undang) peserta pemuda, kebetulan pemuda ini mencalegkan diri, kita tidak tahu".

"Karena situasi tidak memungkinkan maka ta pendinglah kegiatan. Karena kita juga baca situasi, kita redam, ta turotlah keinginan peserta. Tapi itu muara dari persoalan barang (perlengkapan belum dibagikan)," ujar Irwan.

Kenapa 29 November tidak ada kegiata?  

"Geser ke Senin, 3 Desember," kata Irwan.

Hanya untuk ambil atribut dan teken administrasi?

"Sebenarnya dalam materi, tapi tidak sempat lagi," ujar Irwan.

Yang diberikan kepada peserta apa saja?

"Tas celana training, baju kaos kerah, sepatu sport, dan sertifikat," kata Irwan.

Yang lainya?

Uang transpor 150 ribu dan uang saku 150 ribu sehingga masing-masing peserta akan menerima Rp300 ribu, dikirim ke rekening. Belum dikirim. Belum dikirim. Masih proses administrasi. Itu harus dipahami, karena sesuai mekanisme pencairan anggaran, ujar Irwan.

Kabarnya ada peserta tidak memperoleh atribut, 13 orang?

Menurut Irwan, tidak sampai 13 orang. Karena terjadi kealpaan barang. Ada peserta yang kembali, mungkin sebelumnya sudah diteken orang lain, sehingga tidak ada lagi barang. Kecolongan. "Sudah kita sampaikan kepada peserta itu, sabar sejenak. Kami berusaha, setelah amprah uang kita cari jalan terbaik, meski tidak sempurna, tetap kami fasilitasi," kata Irwan.[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.